Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Darurat Intoleransi

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Sri Sultan Hamengkubuwono X (tengah), berikan sambutan atas logo baru Jogja istimewa di kompleks kantor Gubernur DI. Yogyakarta, 5 Februari 2015. Logo baru Jogja, digagas oleh tim 11 yang berisi relawan, akademisi dan budayawan. TEMPO/Suryo Wibowo
Sri Sultan Hamengkubuwono X (tengah), berikan sambutan atas logo baru Jogja istimewa di kompleks kantor Gubernur DI. Yogyakarta, 5 Februari 2015. Logo baru Jogja, digagas oleh tim 11 yang berisi relawan, akademisi dan budayawan. TEMPO/Suryo Wibowo
Iklan

Insiden pemotongan nisan salib di permakaman umum Jambon, di Kotagede, Yogyakarta, awal pekan lalu, seharusnya tidak terjadi jika warga di sana bersikap lebih toleran terhadap sesamanya yang berbeda keyakinan. Sesuai dengan konstitusi, mendiang Albertus Selamet Sugihardi berhak mendapat prosesi pemakaman yang sesuai dengan agama Katolik yang dianutnya.

Tak hanya salib yang dipotong, doa bersama di rumah mendiang pun tak bisa digelar karena warga kampung yang mayoritas muslim merasa keberatan. Kesepakatan antarwarga yang menjadi dalih pemotongan salib dan pelarangan doa jelas tak bisa jadi alasan. Apalagi ada indikasi istri almarhum, Maria Sutris Winarni, berada dalam tekanan ketika meneken kesepakatan.

Permintaan maaf Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, kepada keluarga mendiang Albertus sudah benar, meski tak memadai. Penyesalan itu harus ditindaklanjuti dengan kebijakan dan program nyata. Sebagai kepala daerah, Sultan harus menjelaskan apa antisipasi pemerintah untuk memastikan aksi-aksi intoleran semacam itu tak terjadi lagi di wilayahnya.

Aksi intoleran di Yogyakarta ini bukan yang pertama. Pada awal Februari lalu, seorang pria bersenjata tajam membubarkan misa pagi di Gereja St Lidwina Bedog, Sleman, Yogyakarta. Setelah melukai umat yang sedang berdoa, dia menghancurkan patung Yesus dan Bunda Maria yang ada di mimbar.

Sebelumnya, pada Januari, bakti sosial yang digelar Gereja Santo Paulus di Banguntapan, Bantul, dibatalkan karena protes warga. Puluhan orang dari Front Jihad Islam (FJI), Forum Umat Islam (FUI), dan Majelis Mujahidin Indonesia menuding bakti sosial itu sebagai upaya Kristenisasi. Kita juga masih ingat, seorang camat di Pajangan, Bantul, sempat ditolak warga karena beragama Kristen.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tak mengherankan jika Setara Institute dan Wahid Foundation, dua lembaga yang memantau gejala intoleransi di Indonesia, menilai Yogyakarta kini kian meninggalkan kebinekaan. Posisi Yogya selalu rendah dalam indeks kota toleran (IKT) yang dibuat Setara. Negara tak hanya lemah dalam melindungi warga Kristen dan Katolik, tapi juga tak berdaya membela pemeluk Ahmadiyah, Syiah, aktivis gerakan perempuan, sampai aktivis kiri, yang kerap diganggu kaum Islam konservatif.

Yang memprihatinkan, gejala serupa terjadi di seluruh Indonesia. Peminggiran atas hak kaum minoritas kian sering terjadi, tanpa perlindungan yang konkret dari aparat penegak hukum. Langkah Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta meluncurkan aplikasi online untuk memantau aliran keagamaan yang "menyimpang" pada November lalu mencerminkan tak tegasnya posisi pemerintah soal keberagaman keyakinan di negeri ini.

Undang-Undang Dasar 1945 jelas menjamin hak setiap warga negara untuk memiliki keyakinan dan agamanya masing-masing. Para pendiri negara ini juga tak merancang Indonesia sebagai negara agama. Namun apa yang terjadi beberapa tahun terakhir kian jauh dari prinsip itu. Insiden pemotongan salib di Yogyakarta pekan lalu adalah cermin wajah Indonesia hari-hari ini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

12 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

26 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

27 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

27 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

28 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

34 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

53 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024