Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kekeliruan Otonomi Asimetris Papua

image-profil

image-gnews
Sejumlah keluarga korban penembakan di Kabupaten Nduga Papua, Emanuel B.B Naektias menyambut kedatangan jenazah Emanuel di Terminal Kargo Bandara El Tari Kupang, NTT, 8 Desember 2018. Emanuel merupakan satu dari 20 korban penembakan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Nduga, Papua, yang bekerja sebagai Kepala Pelaksana Pekerjaan Jembatan Jalan Trans Papua di PT. Istaka Karya. ANTARA
Sejumlah keluarga korban penembakan di Kabupaten Nduga Papua, Emanuel B.B Naektias menyambut kedatangan jenazah Emanuel di Terminal Kargo Bandara El Tari Kupang, NTT, 8 Desember 2018. Emanuel merupakan satu dari 20 korban penembakan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Nduga, Papua, yang bekerja sebagai Kepala Pelaksana Pekerjaan Jembatan Jalan Trans Papua di PT. Istaka Karya. ANTARA
Iklan

Riris Katharina dan Poltak Partogi Nainggolan
Peneliti untuk Kelompok Kegiatan Penelitian Papua DPR

"Kita harus dapat memenangi hati dan pikiran orang Papua," demikian pernyataan yang makin sering dilontarkan pemerintah belakangan ini. Namun perkembangan situasi di Papua dan Papua Barat belum bisa dikatakan membaik. Setelah 20 tahun kebijakan otonomi khusus diimplementasikan lewat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan pembentukan tim percepatan pembangunan, berbagai paradoks malah muncul: Papua masih menjadi provinsi terbelakang dengan angka indeks pembangunan manusia terburuk.

Dengan pembangunan bandar udara, pelabuhan, dan jalan raya yang merambah hingga Pegunungan Tengah dan Puncak Jaya, kini Papua makin terbuka. Namun paradoks tetap terjadi. Ongkos pesawat malah meningkat lebih dari 100 persen menjelang Natal. Harga bahan bakar minyak di luar kota-kota besar, seperti Jayapura, Biak, dan Sorong, tetap mahal.

Anak-anak Papua tetap sangat rawan dari ancaman malnutrisi dan kematian dini. Begitu pula ibu-ibu yang melahirkan. Pertumbuhan orang asli Papua (OAP) kian rendah dan jumlah mereka tidak bisa mengimbangi jumlah penduduk pendatang sertapekerja migran asal Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.

Upaya percepatan pembangunan itu masih mendapat resistansi dari OAP. Belakangan, pada 2 Desember lalu, sayap militer Organisasi Papua Merdeka kembali melancarkan serangan bersenjata ke para pembangun jalan di Kabupaten Nduga. Sehari sebelumnya, para mahasiswa Papua, yang dikirim belajar dengan beasiswa negara, berunjuk rasa anti-pemerintah di Surabaya sambil menaikkan bendera Bintang Kejora.

Apa yang salah dengan kebijakan pemerintah? Kekeliruan terletak dalam memahami konsep otonomi asimetris. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sony Sumarsono, misalnya, melihat otonomi asimetris sebagai sumber kesalahan. Penduduk Papua dinilai gagal menjalankannya untuk meraih kesejahteraan dan mengejar kemajuan.

Dengan total anggaran Rp 47,9 triliun pada 2002-2016, sekurang-kurangnya Rp 7,18 triliun sudah tersalurkan demi perbaikan kesehatan penduduk Papua. Dana otonomi khusus selalu mengalami peningkatan antar-periodenya, yang dalam 15 tahun naik 290,57 persen, dari Rp 1,38 triliun pada 2002 menjadi Rp 5,39 triliun di 2017. Ironisnya, indikator kesejahteraan masyarakat, seperti tingkat kemiskinan OAP, hanya berkurang 32,05 persen dalam kurun yang sama.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Terjadinya kasus gizi buruk dan wabah campak memang bisa dituding sebagai akibat dari inefisiensi dan inefektivitas penggunaan dana. Namun mengapa hal itu dibiarkan terjadi selama dua dasawarsa? Bagaimana bisa program-program otonomi khusus dilaksanakan dengan absennya advokasi dan pendampingan?

Argumen bahwa otonomi asimetris harus lepas sama sekali dari keterlibatan pemerintah pusat, seperti yang diajukan Sony, adalah sumber masalahnya. Dalam perspektif akademis dan teoretis, otonomi asimetris tetap membutuhkan kehadiran pemerintah pusat dalam bentuk (pemeliharaan) komunikasi dan pengawasan.

Disertasi doktoral Riris Katharina (2017) telah mengungkap kegagalan implementasi otonomi khusus akibat penerapan otonomi asimetris yang keliru sejak awal di Papua dengan absennya deliberasi. Yang lebih buruk lagi, OAP tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan kebijakan otonomi khusus ini sehingga kebijakan ini tampak hanya sebagai solusi instan agar Papua segera menghentikan tuntutan separatismenya.

Tidaklah mengejutkan jika temuan di lapangan menunjukkan berbagai proyek infrastruktur itu lebih berguna bagi kaum pendatang, dan justru kian memarginalkan OAP. Dampak kejutan budaya dan sosial-ekonomi juga belum diperhitungkan pemerintah pusat. OAP akan tercabut dari akar budaya dan ekologinya. Sayangnya, pemerintah pusat masih keras kepala tidak mau disalahkan.

Pelaksanaan otonomi asimetris membutuhkan prasyarat deliberasi dalam setiap tahapan. Keterlibatan masyarakat di setiap tahapan itu tidak bisa bersifat pura-pura dan rekayasa, termasuk lewat Musyawarah Rencana Pembangunan dan pendekatan noken yang dijalankan lewat pemerintah daerah di tingkat terendah.

Hanya dengan kebijakan pembangunan yang partisipatif dan demokratis, pembangunan Papua bisa dijalankan. Demikian juga, hanya dengan otonomi asimetris yang deliberatif, otonomi khusus Papua bisa dilakukan lebih baik.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

8 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

22 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

23 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

23 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

24 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

30 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

49 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

58 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024