PEMERINTAH sudah saatnya menertibkan pabrik baja berteknologi tungku induksi (induction furnace) yang makin menjamur. Teknologi sederhana ini berbiaya murah, tapi tidak bisa menghasilkan baja beton yang benar-benar memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Proses produksi lewat tungku induksi juga tidak ramah lingkungan.
Baja tungku induksi boleh jadi digunakan pula oleh sejumlah perusahaan konstruksi untuk mengerjakan proyek pemerintah. Peredaran produk ini merusak persaingan industri baja karena harganya murah. Masyarakat menyebut produk itu sebagai besi banci atau non-SNI. Produk ini amat berbahaya jika digunakan untuk proyek infrastruktur. Layak dicurigai, penyebab sederet insiden proyek infrastruktur juga berkaitan dengan mutu baja yang dipakai.
Insiden proyek infrastruktur telah terjadi delapan kali sejak September 2017. Sebagian besar insiden ini merupakan kegagalan konstruksi. Kendati penyebab sesungguhnya tidak pernah diungkapkan, penggunaan baja tungku induksi diduga memiliki andil. Semestinya pengusutan sejumlah insiden itu dilakukan secara tuntas dan hasilnya diumumkan ke publik.
Pabrik baja tungku induksi sebetulnya masuk kategori industri rumah tangga. Biaya investasinya relatif kecil. Teknologinya pun sederhana. Lazimnya, teknologi tanur induksi dipakai untuk pengecoran, bukan untuk membikin besi beton. Kualitas besi beton yang dihasilkan amat rendah karena tidak melewati tahap pemurnian dan homogenisasi seperti peleburan baja blast furnace dan electric arc furnace, yang digunakan perusahaan besar seperti PT Krakatau Steel.
Tak hanya mengacaukan persaingan industri baja, pabrik baja tungku induksi juga mencemari lingkungan. Sejumlah penelitian menyimpulkan, teknologi ini menyebabkan polusi yang bisa berakibat buruk terhadap warga di sekitar pabrik. Cina, sebagai negara asal pabrik-pabrik itu, sudah sejak 2010 melarang teknologi tungku induksi untuk besi beton. Akibatnya, 2.000 pabrik terpaksa tutup dan direlokasi ke negara-negara lain, termasuk Indonesia. Ratusan pabrik tungku induksi hingga kini masih beroperasi di sejumlah daerah di negara kita.
Persaingan industri baja makin kurang sehat karena adanya kelonggaran impor baja. Celakanya, banyak importir mengakali tarif bea masuk sehingga berhasil "menghemat" kewajiban menyetor kepada negara triliunan rupiah. Mereka menghindari pembayaran most favourable nations, tarif bea masuk yang dikenakan atas barang impor dari negara yang tidak memiliki perjanjian khusus dengan Indonesia, dan pengalihan pos tarif baja karbon menjadi baja paduan. Jangan heran jika importir bisa menjual baja lebih murah.
Longgarnya kebijakan impor baja itu perlu ditinjau kembali karena menyebabkan industri baja nasional tertekan. Ironi pun muncul: ketika negara tengah giat membangun proyek infrastruktur, banyak produsen baja dalam negeri justru bangkrut. PT Krakatau Steel, produsen baja milik negara, pun kembang-kempis terkena imbas persaingan tak sehat itu.
Pemerintah harus segera pula menertibkan pabrik baja tungku induksi dan memperketat penerapan SNI untuk produk baja. Sebaiknya pabrik berteknologi tanur induksi dilarang membuat besi beton dan diarahkan membuat produk lain. Tanpa kebijakan yang jelas dan tepat di bidang industri dan perdagangan, industri baja dalam negeri akan sulit berkembang.
