Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Agar Dana Kebudayaan Tepat Sasaran

Oleh

image-gnews
Presiden Joko Widodo atau Jokowi ditemani ibu negara Iriana Jokowi saat menerima gelar Datuk Seri Setia Amanah Negara dari Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, Sabtu, 15 Desember 2018. Gelar tersebut merupakan wujud penghargaan masyarakat adat di sana kepada Jokowi. Foto: Biro Pers Setpres
Presiden Joko Widodo atau Jokowi ditemani ibu negara Iriana Jokowi saat menerima gelar Datuk Seri Setia Amanah Negara dari Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, Sabtu, 15 Desember 2018. Gelar tersebut merupakan wujud penghargaan masyarakat adat di sana kepada Jokowi. Foto: Biro Pers Setpres
Iklan

UNTUK pertama kali pemerintah menganggarkan dana perwalian kebudayaan. Trust fund yang sudah ditunggu para seniman dan budayawan selama bertahun-tahun itu layak mendapat apresiasi. Kini yang mesti dicermati tinggal bagaimana pemerintah membuat skala prioritas peruntukan dana sebesar Rp 5 triliun selama lima tahun itu. Apakah dana itu akan dipakai untuk mengembangkan kebudayaan, membiayai pentas-pentas yang merepresentasikan "puncak-puncak" kebudayaan daerah, atauini yang harus dicegahmenjadi bancakan para kepala daerah.

Sekalipun dana kebudayaan merupakan dana alokasi khusus, Presiden Joko Widodo sudah tepat ketika menegaskan bahwa dana ini tidak untuk dibagi rata. Alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota dengan tujuan mendanai kegiatan khusus itu tidak semata merupakan urusan pemerintah daerah. Peruntukan dana ini harus mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Dalam Kongres Kebudayaan yang baru berakhir minggu lalu, tampak bahwa semangat menginventarisasi kesenian dan kebudayaan lokal tidak disertai bekal tata kelola dan kesediaan dana. Mereka juga mengeluhkan minimnya alat kesenian di sekolah-sekolah di daerah. Beberapa yang lain mengeluhkan seni daerah yang kian langka dan dicaplok negeri jiran.

Dana abadi kebudayaan semestinya tak dipakai untuk sekadar memenuhi hasrat memenuhi kecukupan dana pentas-pentas andalan daerah. Tak tepat juga bila dana ini dipakai untuk pembangunan fisik. Dana ini jelas berada di luar alokasi anggaran fungsi pendidikan yang saat ini sudah memenuhi 20 persen dalam APBN. Menengok pengelolaan anggaran sejenis di negara maju, birokrasi hendaknya mempercayakan pengembangan dana kebudayaan kepada para ahli. Dana bisa diinvestasikan oleh para manajer keuangan yang dipilih secara terbuka.

Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan mensyaratkan daerah mesti menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah yang kelak akan menjadi salah satu landasan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Dalam kongres pekan lalu, sudah ada 296 kabupaten/kota dari 515 kabupaten/kota yang menyelesaikan pokok pikiran kebudayaan. Tapi tentu tak semua pokok pikiran otomatis berimplikasi pada pemberian dana. Pokok pikiran itu membantu pemerintah pusat dan daerah merumuskan kebijakan yang lebih jelas, konkret, dan tepat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pemberian dana kebudayaan harus melalui kurasi yang ketat. Terbentuknya Akademi Jakarta dan Dewan Kesenian Jakarta bisa menjadi contoh bagaimana kurasi kegiatan kesenian di DKI dijalankan. Dua lembaga ini merancang dan memantau penggunaan dana bantuan dari pemerintah DKI Jakarta untuk kegiatan di Taman Ismail Marzuki.

Seni-seni kreatif, seperti film cerita, animasi, dan komik, juga mesti mendapat perhatian khusus. Selama ini belum ada "cetak biru" pemajuan bidang filmkondisi yang untungnya tidak membuat sineas miskin karya. Tanpa perumusan strategi di bidang film, sineas muda berlahiran dari Jakarta sampai pelosok daerah.

Mengumpulkan dokumen budaya lokal memang perlu. Tapi lebih penting dari itu adalah menciptakan iklim kreatif di semua kalangan, menumbuhkan budaya baru yang sanggup beradaptasi dengan perkembangan zaman, serta menjadikan anak muda sebagai penggerak kesenian dan kebudayaan. Pada kalangan inilah semestinya Kongres Kebudayaan dan dana perwalian kebudayaan ditujukan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

7 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

21 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

22 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

22 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

23 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

48 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024