Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menghentikan Kekerasan Seksual

Oleh

image-gnews
Sejumlah perempuan memegang sebuah kertas bertuliskan Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual di sela-sela acara pembukaan Konferensi Perempuan Timur 2018 di Kota Kupang, NTT 10 Desember 2018. Acara ini juga menuntut agar disahkannya RUU penghapusan kekerasan seksual. ANTARA FOTO/Kornelis Kaha
Sejumlah perempuan memegang sebuah kertas bertuliskan Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual di sela-sela acara pembukaan Konferensi Perempuan Timur 2018 di Kota Kupang, NTT 10 Desember 2018. Acara ini juga menuntut agar disahkannya RUU penghapusan kekerasan seksual. ANTARA FOTO/Kornelis Kaha
Iklan

KETIDAKMAMPUAN pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual sungguh memprihatinkan. Padahal usul ini masuk Program Legislasi Nasional sejak dua tahun lalu. Kegagalan ini mencerminkan tak adanya keberpihakan para pembuat undang-undang pada isu perempuan dan rendahnya pemahaman mereka soal urgensi peraturan ini.

Data Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan menyebutkan kekerasan seksual terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama 2017 saja sudah berjumlah 335.062 kasus. Ini naik hampir 30 persen dari tahun sebelumnya dan trennya terus memburuk. Angka ini saja seharusnya sudah cukup membuat anggota DPR meletakkan pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai prioritas utama.

Apalagi separuh dari semua kasus perempuan yang melaporkan tindak kekerasan seksual selalu berakhir dengan jalur mediasi. Korban kerap dipaksa menikah dengan pelaku untuk menghindarkan keluarga korban dari aib. Akibat praktik semacam ini, masyarakat kian lama kian permisif terhadap kekerasan seksual. Sebagian besar orang kehilangan empati kepada korban dan cenderung ikut menyalahkan mereka.

Ujung pangkalnya adalah penegakan hukum soal tindak pidana kekerasan seksual yang selama ini memang bermasalah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan banyak kasus kekerasan seksual seolah-olah tak tersentuh. Pertama, sistem hukum Indonesia mendefinisikan kekerasan seksual dengan amat sempit. Saat ini definisi tindak pidana pemerkosaan, misalnya, hanya terbatas pada tindak pemaksaan hubungan seksual secara fisik. Bujuk rayu yang mengintimidasi dan ungkapan cabul yang tidak pada tempatnya tak digolongkan sebagai kekerasan seksual.

Kedua, hukuman untuk kejahatan seksual masih amat ringan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya menggolongkan pelaku kejahatan seksual dalam kategori perbuatan pencabulan dengan sanksi hukuman maksimal cuma sembilan tahun penjara. Peraturan lain, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, tidak mengatur dengan detail sanksi untuk tindak pidana eksploitasi seksual. Akibatnya, predator seksual bisa melenggang dengan hukuman ringan yang tak menimbulkan efek jera.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketiga, pembuktian kejahatan seksual umumnya harus melalui prosedur yang berbelit yang tak berpihak kepada korban. Keberhasilan penegakan hukum dalam kasus semacam ini amat bergantung pada kepekaan polisi, jaksa, dan hakim. Tanpa itu, korban kekerasan seksual kerap harus menghadapi "pemerkosaan kedua" karena detail kejahatan yang menimpa dirinya terus diulang-ulang selama proses penyidikan dan persidangan di pengadilan.

Karena itulah keberadaan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi penting. Definisi kekerasan seksual bisa diperluas untuk mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual lain. Hukuman untuk pelakunya juga bisa diperberat plus ada pembayaran ganti rugi materiil dan imateriil untuk korban.

Selain itu, undang-undang ini akan memperbaiki metode penanganan kejahatan seksual. Misalnya soal perlunya pendampingan psikiater dan keberadaan dokter khusus bagi korban selama penyidikan, yang dibiayai negara.

Pendeknya, kehadiran Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual akan menciptakan sebuah sistem hukum yang mampu menangani kasus kekerasan seksual dengan adil, sistematis, dan berpihak kepada korban. Sesuatu yang seharusnya menjadi misi utama pemerintah dan DPR kita.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

1 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

15 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

16 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

16 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

17 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

23 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

41 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

51 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024