Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Faktor Ma'ruf dalam Politik Jokowi

Oleh

image-gnews
Ketua MUI, Maaruf Amin (tengah), menyambut Kapolri Jenderal Tito Karnavian, saat akan menggelar pertemuan tertutup, di Gedung MUI, Jakarta, 18 November 2016. Pertemuan ini membahas kerjasama dalam rangka menjaga kehidupan kebangsaan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. TEMPO/Imam Sukamto
Ketua MUI, Maaruf Amin (tengah), menyambut Kapolri Jenderal Tito Karnavian, saat akan menggelar pertemuan tertutup, di Gedung MUI, Jakarta, 18 November 2016. Pertemuan ini membahas kerjasama dalam rangka menjaga kehidupan kebangsaan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

MA’RUF Amin boleh dibilang menjadi calon wakil presiden karena kepentingan jangka pendek. Presiden inkumben Joko Widodo memerlukan Rais Am Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama itu untuk membentenginya dari serangan primordial, seperti yang dia alami menjelang Pemilihan Umum 2014. Jika pasangan ini mampu mengalahkan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada pemilihan 17 April 2019, ulama politikus tersebut bisa jadi betul-betul hanya menjadi "ban serep" Jokowi sepanjang lima tahun pemerintahan mereka.

Jokowi memang terus-menerus diserang lawan politiknya dengan isu rasial. Ia, misalnya, disebut sebagai keturunan Tionghoasatu hal yang tidak menguntungkan secara elektoral. Mantan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota ini juga digembar-gemborkan berasal dari "keluarga Partai Komunis Indonesia". Sejumlah politikus dari kubu penantang bahkan mengajukan usul konyol, memintanya menjalani tes DNA guna membuktikan dia bersih dari partai yang telah lama punah dari Tanah Air itu. Sejak awal, pemerintah Jokowi juga dicap tidak ramah terhadap Islam dengan, antara lain, memunculkan terma semacam "kriminalisasi ulama".

Tekanan terbesar datang pada 2 Desember 2016, ketika ratusan ribu orang berkumpul di Lapangan Monas, Jakarta Pusat. Dalam jumlah peserta lebih sedikit, massa sebelumnya telah berkumpul pada 4 November tahun yang sama. Mereka menuntut Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, yang dituduh menista agama Islam, dipenjarakan. Aksi massa yang kemudian dikenal sebagai Gerakan 212 ini sekaligus menyasar Jokowi, yang dikesankan mendukung Basuki dalam pemilihan gubernur 2017. Mobokrasi ini menumbangkan Basuki dalam kontestasi politik, sekaligus mengirimkannya ke bui dengan vonis dua tahun penjara. Sejarah mencatat: Ma’ruf Amin berperan besar dalam gerakan-gerakan ini. Dalam satu wawancara, dia bahkan mengklaim sebagai penggerak Aksi 212.

Aktivis-aktivis gerakan itu terus mempertahankan momentum dengan antara lain menyelenggarakan "reuni" pada tahun-tahun berikutnya. Ma’ruf Amin tak lagi terlibat dengan alasan perkara Basuki selesai setelah ia dipenjarakan. Namun lawan-lawan politik Jokowi selalu berada di atas panggung. Tensi politik pun selalu meningkat menjelang 2 Desember. Jokowi memulai usahanya mempertahankan jabatan presiden dalam bayang-bayang tekanan gerakan itu. Walhasil, alih-alih mencari pasangan yang mampu menopangnya untuk menjawab tantangan global periode 2019-2024, Jokowi memilih Ma’ruf, yang diperhitungkan bisa membentenginya dari serangan primordial untuk memenangi pemilihan.

Pemungutan suaralah yang akan membuktikan apakah Ma’ruf berhasil menjalankan misi yang dibebankan kepadanya. Yang sudah terlihat saat ini, tim pemenangan Jokowi-Ma’ruf justru ragu terhadap kontribusi tokoh 75 tahun itu untuk mendongkrak dukungan. Ia juga disebutkan tidak berpengaruh banyak di Banten, daerah asalnyaprovinsi yang pada pemilihan presiden 2014 dimenangi Prabowo. Begitu juga di Jawa Barat, wilayah yang merupakan basis pemilih Prabowo dan banyak menyumbangkan massa pada demonstrasi di Monas, 2 Desember lalu. Kalangan internal Jokowi juga mengungkapkan tidak lancarnya koordinasi dengan sang calon wakil presiden selama masa kampanye.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tidak sinkronnya pasangan nomor 01 ini sebetulnya bisa diprediksi sejak awal. Bisa jadi hal yang sama akan terjadi jika kelak mereka memenangi pemilihan dan kemudian memerintah. Inilah konsekuensi pasangan kandidat yang dibentuk tidak berdasarkan kesamaan visi dan misi. Situasi politiklah yang mendikte pilihan Jokowi. Akibatnya, tim pasangan ini perlu waktu buat melakukan kalibrasisesuatu yang tidak mudah, mengingat visi Ma’ruf jauh berbeda dengan para pendukung Jokowi.

Situasi seperti ini akan terus terulang jika sistem politik kita tidak diperbarui. Yang utama adalah perlunya amendemen terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mensyaratkan partai atau gabungan partai memiliki 20 persen kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau 25 persen suara sah nasional pada pemilu sebelumnya agar bisa mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Pasal ambang batas pencalonan presiden ini membatasi pilihan rakyat. Tak dapat dihindari, ada kesan pesta demokrasi lima tahunan ini telah dibajak elite partai yang diam-diam mengatur agar hanya figur tertentu yang bisa menjadi calon presiden.

Di masa mendatang, sistem politik harus dibuat untuk mengakomodasi munculnya calon-calon alternatif, muda, dan berkualitas. Jika kita gagal membangun sistem itu, kekuatan oligarki akan terus menguasai panggung politik. Masa-masa kampanye akan terus dipenuhi ungkapan primordialitas, bukan visi dan misi yang bisa menjadi pegangan pemilih dalam demokrasi yang sehat.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

6 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

20 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

21 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

21 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

22 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

28 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

47 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

56 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024