Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tercecer

image-profil

Oleh

image-gnews
Pegawai Ditjen Dukcapil Kemendagri menggunting bagian KTP-el yang rusak saat pemusnahan di Gudang Aset Kemendagri, jalan raya Parung, Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 30 Mei 2018. Pemusnahan dilakukan untuk mengantisipasi penyalahgunaan KTP elektronik invalid saat Pilpres 2019 mendatang. ANTARA
Pegawai Ditjen Dukcapil Kemendagri menggunting bagian KTP-el yang rusak saat pemusnahan di Gudang Aset Kemendagri, jalan raya Parung, Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 30 Mei 2018. Pemusnahan dilakukan untuk mengantisipasi penyalahgunaan KTP elektronik invalid saat Pilpres 2019 mendatang. ANTARA
Iklan

Putu Setia
@mpujayaprema

JIKA jadi Dewan Perwakilan Rakyat membentuk panitia khusus untuk kasus tercecernya KTP elektronik, barangkali inilah pekerjaan parlemen yang paling receh. Yang diusut adalah sampah, barang bekas yang sudah selayaknya dibuang. Lebih baik Dewan bersidang untuk menyetujui dana abadi kebudayaan yang dijanjikan Presiden Joko Widodo sebesar Rp 5 triliun agar para budayawan yakin bukan mendapat angin surga.

Tapi, yang jadi masalah, KTP elektronik yang tercecer itu tidak hanya di satu tempat. Bukan pula puluhan jumlahnya. Ada ribuan dan dibuang begitu saja di tempat yang berbeda. Dua ribu keping dibuang di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, dan seribuan dibuang di Pariaman Tengah, Sumatera Barat. Sebelumnya juga tercecer di sekitar Bogor. Kasus ini tidak lagi bisa disebut receh ketika persoalan KTP elektronik menghadapi masalah yang tak ringan. Masih ada jutaan penduduk negeri ini yang belum bisa mendapat KTP elektronik karena blangkonya habis. Masih banyak penduduk yang malas merekam data untuk KTP elektronik karena tidak yakin akan mendapat kartu identitas itu dengan segera. Pemerintah sudah main paksa, semua warga negara harus sudah merekam data dirinya sebelum tahun baru tiba.

Adapun pada tahun depan, tepatnya pada 17 April 2019, KTP elektronik menjadi benda yang teramat sakti. Dengan memegang kartu mungil itu, orang bisa mencoblos pasangan calon presiden dan wakil presiden, mencoblos partai peserta pemilu, juga mencoblos calon anggota legislatif yang diusung partai tanpa peduli apakah calon itu mantan koruptor atau tidak. Juga tanpa peduli apakah pencoblos ini namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap. Keterkaitan ini yang membuat KTP elektronik yang tercecer itu menjadi misterius, betapa pun Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan tak ada kaitannya antara KTP yang tercecer dan pemilihan umum serentak nanti.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketika KTP elektronik itu tercecer dari mobil boks di jalanan sekitar Bogor, Menteri Dalam Negeri sudah menginstruksikan agar kasus kecerobohan ini diusut tuntas. Diberikan pula pedoman bagaimana memperlakukan KTP kalau memang tidak dipakai lagi dengan cara mengguntingnya. Yang melanggar akan ditindak tegas. Ternyata ribuan KTP yang tercecer di Duren Sawit dan Pariaman itu tak ada yang kena gunting. Bahkan sebagian KTP di Duren Sawit ada yang masih berlaku, sementara yang di Pariaman memang KTP pengganti dari pembaruan karena perubahan status. Mari kita berandai-andai dengan cara negatif-di tahun politik ini hal yang lumrah-apakah seorang pemilih tanpa ada namanya di DPT akan diperiksa dengan teliti kartu identitasnya ketika memasuki tempat pencoblosan? Belum lagi kalau pikiran kita negatifnya kebablasan, misalnya, dengan menuduh, yang ketahuan karena tercecer itu kan cuma di beberapa tempat, bagaimana dengan KTP abal-abal yang tidak tercecer? Belum lagi pertanyaan yang rada serius, katanya blangko KTP elektronik langka di beberapa daerah, kok ada KTP yang diumbar dalam karung dan konon ada pemasok misterius blangko KTP?

Semua ini harus jelas. Bahwa penjelasan itu cukup dengan memanggil menteri terkait ke DPR atau membentuk panitia khusus supaya lebih keren dan seram, biarlah politikus yang lebih tahu. Di tahun politik ini, kecil dan besarnya sebuah kasus tergantung bagaimana kita menggorengnya. Adapun dana abadi kebudayaan, persoalan amat serius ini lebih baik ditanyakan ke Menteri Keuangan, apa ada uangnya dan apa anggaran itu nanti mulus disetujui DPR? Kasihan para budayawan telanjur ceria.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

6 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

20 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

21 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

21 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

22 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

28 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

47 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

56 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024