Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Darurat Korupsi Kepala Daerah

image-profil

image-gnews
Ilustrasi Narapidana kasus korupsi. TEMPO/Imam Sukamto
Ilustrasi Narapidana kasus korupsi. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

Bawono Kumoro
Kepala Departemen Politik dan Pemerintahan The Habibie Center

Tahun 2018 menjadi tahun tidak biasa bagi agenda pemberantasan korupsi di Indonesia. Hingga November, sebanyak 20 kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang terbaru adalah OTT terhadap Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu. Remigo diduga menerima suap Rp 550 juta terkait dengan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pakpak Bharat.

Tidak dapat dimungkiri, kontestasi elektoral (pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum) sering diwarnai berbagai macam persoalan hukum, terutama korupsi. Sejumlah kasus yang tengah ditangani KPK memiliki keterkaitan dengan kontestasi elektoral. Data menunjukkan jumlah kepala daerah yang terjaring OTT KPK tahun ini paling besar (20 kepala daerah per November 2018). Adapun pada 2017 sebanyak tujuh kepala daerah, sementara 2016 empat kepala daerah.

Secara umum, celah potensi korupsi politik dalam pemilu legislatif ataupun pemilihan presiden tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di pilkada. Memenangi kontestasi elektoral langsung bukan hal mudah. Visi-misi baik, rekam jejak bagus, serta program yang memukau tidak cukup menjadi modal untuk memenangi kontestasi.

Paling tidak, ada lima tahapan akan dilalui setiap kandidat yang memerlukan pendanaan cukup besar: membuat dan memasang alat peraga kampanye; tiket pencalonan dari partai politik; biaya kampanye; pendanaan saksi di tempat pemungutan suara; serta pengawalan sengketa di Mahkamah Konstitusi.

Lantas, bagaimana pendanaan politik itu dapat diperoleh secara ilegal? Paling tidak, menurut hemat penulis, terdapat lima pos anggaran dan kebijakan yang rawan disalahgunakan. Pertama, pemberian izin usaha. Para kepala daerah kerap memperdagangkan wewenang untuk memperjualbelikan izin usaha. Kasus dugaan suap terhadap Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin untuk pengurusan perizinan pembangunan Meikarta menjadi contoh paling aktual.

Kedua, hibah dan bantuan sosial. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 memberikan wewenang terlalu besar kepada kepala daerah dalam memutuskan pemberian hibah dan bantuan sosial.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketiga, dana desa. Perlu menjadi kewaspadaan bersama bahwa pada 2019, yang bertepatan dengan tahun pelaksanaan pemilu, jumlah dana desa yang digulirkan pemerintah pusat mengalami kenaikan. Berdasarkan keterangan Kementerian Keuangan, anggaran dana desa tahun depan naik menjadi Rp 70 triliun. Ketika pertama kali diluncurkan pada 2015, alokasi dana desa sebesar Rp 20,67 triliun (Tempo.co, 2018).

Keempat, jual-beli jabatan. Jabatan seperti kepala dinas merupakan jabatan strategis di lingkungan pemerintah daerah. Praktik jual-beli jabatan kepala dinas sering terjadi berdekatan dengan pelaksanaan pilkada, sebagaimana dilakukan Bupati Jombang Nyono Suharli terhadap pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan pada Februari lalu. Kelima, pengadaan barang dan jasa. Meskipun pengadaan barang dan jasa telah dilakukan secara terbuka, korupsi masih saja terjadi.

Harus diakui bahwa demokrasi di Indonesia masih dinodai korupsi. Persoalan keuangan partai politik dan dana kampanye menjadi salah satu faktor pendorong elite politik (kepala daerah atau legislator) melakukan korupsi. Masalah itu berpotensi kembali terulang pada masa mendatang.

Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang Pemilu belum mampu menjawab persoalan integritas pilkada. Pengaturan dan mekanisme sanksi di kedua regulasi tersebut belum berubah secara signifikan. Kerangka hukum bagi pelaksanaan pilkada dan pemilu selama ini belum mampu memberikan jaminan yang memadai bagi kehadiran sebuah pemilu demokratis dan melindungi kemurnian hak pilih warga.

Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memiliki semangat dan saling bertolak belakang. Di satu sisi, ada subsidi melalui anggaran negara bagi pengadaan iklan dan alat peraga. Di sisi lain, terbuka peluang kandidat menerima sumbangan dana lebih besar.

Menuding sistem pemilihan langsung sebagai biang keladi perilaku korup para elite politik sehingga harus kembali ke pemilihan tidak langsung (melalui legislatif) merupakan bentuk kesesatan berpikir. Keberadaan pemilihan langsung memang berkontribusi bagi kemunculan perilaku korup tersebut, tapi itu bukan faktor tunggal penentu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

2 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

16 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

17 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

17 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

18 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

24 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

43 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

52 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024