Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Buruk Mahkamah, Komisi Disasar

Oleh

image-gnews
Komisi Yudisial, Jakarta Pusat. TEMPO/Seto Wardhana
Komisi Yudisial, Jakarta Pusat. TEMPO/Seto Wardhana
Iklan

KEPOLISIAN Daerah Metropolitan Jakarta Raya seharusnya mengabaikan kasus juru bicara Komisi Yudisial, Farid Wajdi, yang dituduh mencemarkan nama. Pernyataan terlapor yang dimuat di media massa tidak layak dibawa ke ranah hukum. Ucapan Farid tentang adanya iuran hakim untuk kejuaraan tenis justru merupakan bahan yang berguna bagi Mahkamah Agung untuk membenahi diri.

Kalaupun berkeberatan terhadap pernyataan Farid, pelapor semestinya bersikap secara proporsional. Para hakim yang mengatasnamakan Persatuan Tenis Warga Pengadilan MA tak perlu melapor ke polisi. Mereka cukup menyampaikan hak jawab atas ucapan Farid yang dimuat harian Kompas pada pertengahan September lalu itu. Koran tersebut tentu akan memuatnya dan publik pun mendapat gambaran yang lebih utuh mengenai pungutan hakim. Jika belum puas, mereka masih bisa pula mengadu ke Dewan Pers.

Pelaporan ke polisi justru mengesankan adanya upaya kriminalisasi terhadap Farid. Apalagi komisioner Komisi Yudisial ini hanya mengungkap keluhan dari sejumlah hakim di daerah soal iuran untuk kejuaraan tenis Piala Ketua Mahkamah Agung yang digelar di Bali pada September lalu. Hakim di daerah pun mengeluhkan pungutan untuk kegiatan lain, seperti merayakan hakim tinggi yang pensiun. Dalam pemberitaan itu, Farid juga menyatakan Komisi Yudisial sedang menginvestigasi keluhan yang bisa mengganggu akuntabilitas dan kredibilitas lembaga peradilan tersebut.

Kepolisian semestinya berhati-hati menerapkan "pasal karet" pencemaran nama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Karena terlalu lentur, aturan ini mudah disalahgunakan. Polisi sebaiknya pula menghormati Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Kepolisian RI Nomor 2 Tahun 2017. Sesuai dengan kesepakatan ini, Kepolisian harus berkoordinasi dengan Dewan Pers sebelum menangani kasus yang berkaitan dengan pers. Polisi semestinya justru mendorong agar pelapor kasus Farid menempuh jalur penyelesaian di Dewan Pers.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menghadapi kasus pelaporan itu, Komisi Yudisial diharapkan tidak gentar. Lembaga ini harus tetap melanjutkan investigasi berbagai pungutan terhadap hakim. Persoalan laten ini sudah terjadi saat pengelolaan hakim masih di bawah Kementerian Kehakiman. Setelah semua urusan hakim diambil alih oleh MA, persoalan serupa masih muncul seperti diungkap dalam buku Problematika Hakim dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat di Indonesia yang diterbitkan Komisi Yudisial tahun lalu.

Buku tersebut menyoroti antara lain urusan mutasi dan promosi yang kurang transparan serta tunjangan hakim yang tergerus berbagai pungutan. Iuran untuk Persatuan Tenis Warga Pengadilan pun telah disinggung dalam buku itu. Semua hakim wajib menyumbang walaupun tidak gemar bermain tenis. Diungkap pula dalam buku itu: "Dalam berbagai pungutan, MA menekan pengadilan tinggi, sementara pengadilan tinggi menekan pengadilan negeri."

Mahkamah Agung semestinya justru memanfaatkan keluhan seperti itu dan pernyataan Farid sebagai bahan untuk berintrospeksi diri. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab membina para hakim, Mahkamah harus ikut memerangi pungutan yang tidak perlu. Pelaporan atas pernyataan Farid justru mengesankan adanya upaya menutup-nutupi praktik tak elok yang berpengaruh terhadap kesejahteraan dan integritas hakim.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

2 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

16 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

17 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

17 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

18 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

24 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

43 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

52 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024