Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemberantasan Korupsi Jalan di Tempat

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Ilustrasi Narapidana kasus korupsi. TEMPO/Imam Sukamto
Ilustrasi Narapidana kasus korupsi. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

Hingga menjelang akhir masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia nyaris jalan di tempat. Jika sungguh-sungguh berkomitmen memberantas korupsi, Jokowi mesti lebih serius lagi bertindak.

Data Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan, IPK Indonesia hanya membaik satu tangga, dari posisi 36 ke 37 pada 2015-2017. Skor rata-rata tahunan pemerintahan Jokowi dalam memberantas korupsi hanya 0,5, jauh di bawah skor pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang 1,4.

Sebenarnya perbaikan indeks pemberantasan korupsi Indonesia periode 1999-2017 tergolong yang terbaik di Asia, diikuti oleh Vietnam dan Cina. Tapi korupsi itu seperti virus, manakala langkah-langkah antikorupsi melemah, kejahatan luar biasa ini kembali merajalela.

Karena itu, pemerintah tidak boleh lengah dan mesti segera bekerja lebih keras. Jangan sampai rusak apa yang telah dicapai melalui gerakan antikorupsi selama sekitar 20 tahun terakhir.

Banyak hal yang bisa dilakukan pemerintah. Antara lain, menghentikan rencana memasukkan delik tindak pidana korupsi ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang kini tengah dibahas Dewan Perwakilan Rakyat. Delik korupsi dalam KUHP akan melemahkan KPK. Padahal KPK terbukti amat efektif dalam penanganan korupsi.

Perlindungan hukum terhadap saksi ahli dalam persidangan pun mesti diperbaiki. Kasus Basuki Wasis-saksi ahli dari Institut Pertanian Bogor-tak boleh terulang. Dijadikan saksi oleh KPK, dia malah digugat Nur Alam, bekas Gubernur Sulawesi Tenggara yang divonis 15 tahun penjara dalam kasus korupsi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Keputusan Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi, yang memberikan insentif bagi pelapor korupsi, patut didukung. Tapi peraturan itu perlu diintegrasikan dengan sistem perlindungan hukum bagi pelapor.

Kajian Transparency International Indonesia pada 2017 menunjukkan bahwa masalah utama yang dialami oleh pengungkap korupsi adalah lemahnya perlindungan hukum bagi pelapor. Hal ini khususnya bagi pegawai pemerintah yang berhadapan dengan budaya birokrasi yang korup. Bila dia menjadi pelapor, tak ada jaminan kariernya akan selamat.

Indonesia baru menyelesaikan 8 dari 32 rekomendasi Konvensi Melawan Korupsi PBB (UNCAC). Beberapa rekomendasi telah diakomodasi dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang baru. Beberapa rekomendasi lain masih menjadi pekerjaan rumah, seperti aturan bagi orang yang memperdagangkan pengaruh dan orang yang memperkaya diri.

Semua rekomendasi itu harus segera diratifikasi dalam undang-undang agar KPK dan penegak hukum lain lebih leluasa bergerak memberantas korupsi. Presiden Jokowi dapat menunjukkan komitmennya dengan mendesak parlemen untuk segera menyelesaikan undang-undang ini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

8 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

22 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

23 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

23 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

24 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

30 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

49 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

58 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024