Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Festival Film dan Sistem Hukum Negara

image-profil

image-gnews
Ilustrasi Film (pixabay.com)
Ilustrasi Film (pixabay.com)
Iklan

Kemala Atmojo
Pencinta Film

Festival Film Indonesia (FFI) 2018 sedang berlangsung. Sejak diselenggarakan pada 1955 hingga 2013, penjurian akhir FFI dilakukan dewan juri, yang berjumlah 7-9 orang. Dewan juri inilah yang menilai semua unsur (sekitar 13-20 unsur) di dalam film, seperti musik, skenario, artistik, akting, penyutradaraan, dan penyuntingan.

Model penjurian semacam itu sebenarnya linier dengan sistem hukum civil law yang dianut Indonesia, Prancis, dan Belanda. Dalam peradilan pidana sistem ini, dewan hakimlah yang memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak. Peran hakim sangat besar dalam mengarahkan dan memutus suatu perkara. Tulang punggung sistem ini adalah profesionalisme dan kejujuran hakim.

Namun dalam praktiknya, sistem penjurianatau peradilansemacam itu kerap menghasilkan kontroversi atau protes, bahkan sejak FFI pertama kali dilaksanakan. Puncaknya terjadi pada FFI 2006, ketika "para hakim" memutuskan film Ekskul sebagai film terbaik. Mereka dianggap lalai karena ilustrasi musik film Ekskul ditengarai menjiplak film asing. Sekelompok generasi muda yang menamakan dirinya Masyarakat Film Indonesia (MFI) memprotes dan meragukan kemampuan panitia dalam menyelenggarakan festival film.

Berdasarkan pengalaman panjang itu, sistem penjurian diubah mulai 2014. Penilaian akhir tidak lagi dilakukan sekelompok kecil orang, melainkan oleh 100 orang dengan tata cara yang juga baru. Meminjam istilah Thomas S. Kuhn, penjurian FFI sejak 2014 adalah paradigma baru yang menggantikan paradigma lama. Hasilnya, sejak 2014, para anggota MFI kembali percaya kepada FFI dan menyertakan filmnya dalam FFI 2014 hingga sekarang. Bahkan beberapa tokoh MFI terlibat aktif dalam FFI, baik sebagai juri maupun panitia.

Hal itu berbeda dengan sistem common law yang dianut Inggris dan Amerika Serikat, misalnya. Dalam sistem hukum Amerika, jika terdakwa pidana berat (ancaman hukuman enam bulan ke atas) tidak hanya ingin diadili hakim, ia dapat memilih diadili sekelompok "orang luar" atau masyarakat (juror). Para juror, yang biasanya berjumlah 12 orang, inilah yang memberikan keputusan mutlak apakah terdakwa bersalah atau tidak. Jika diputuskan bersalah oleh juror, hakim mencarikan pasal yang tepat dan sesuai dengan kasusnya. Hakim hanya berfungsi menentukan berat-ringannya hukuman. Bila perlu, hakim mencontek dari putusan lama (preseden). Ini sesuai dengan doktrin stare decisis.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Model juror ini, dalam batas-batas tertentu, tercermin dalam pemberian Piala Oscar. Di situ, setelah film-film diseleksi panitia, selanjutnya disampaikan kepada "orang luar", yang jumlahnya bisa ratusan bahkan ribuan untuk dinilai. Hasil pilihan orang luar ini dikirim kepada akuntan publik untuk ditabulasi.

Jadi, sistem penjurian FFI sejak 2014 hingga saat ini sedikit-banyak telah dipengaruhi sistem yang berlaku dalam Piala Oscar (common law), yang kemenangan akhirnya tidak lagi ditentukan "dewan juri", melainkan oleh juror.

Perubahan sistem semacam ini sebenarnya tidak hanya terjadi di dunia film, tapi juga dalam sistem ketatanegaraan kita. Sejak dilakukan beberapa kali amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (1999-2002), muncul aneka badan atau lembaga baru, seperti Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi, dan Ombudsman, yang tadinya tidak ada atau tidak dikenal dalam sistem hukum civil law. Perubahan itu juga yang membuat Majelis Permusyawaratan Rakyat, bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, tidak lagi menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara. Anggota legislatif, presiden, dan wakil presiden juga dipilih langsung oleh rakyat. Selain itu, presiden tidak bisa lagi membubarkan DPR, serta kekuasaan kehakiman ditegaskan mandiri, yang dilaksanakan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Memang, seperti bahasa, hukum tumbuh dan berkembang. Hukum adalah formulasi dari keinginan rakyat dan tuntutan zamannya. Akhirnya, meski banyak mendapat kritik atas berbagai pemikirannya, saya kutipkan ucapan Friedrich Carl von Savigny yang terkenal: das Rechtskleid ist nicht von dem Schneider gemacht worden für dieses Volk (hukum tidak dibuat, tapi tumbuh bersama masyarakatnya).

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

8 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

22 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

23 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

23 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

24 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

30 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

49 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

58 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024