Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Janji Manis buat Penyandang Disabilitas

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sudaryono memberikan keterangan pers seusai pertemuan Calon Presiden Prabowo Subianto dengan perwakilan Penyandang Disabilitas Indonesia di Kertanegara, Jakarta, 4 Desember 2018. Calon Presiden Prabowo Subianto melakukan silatuhrahmi dan dialog bersama Perwakilan penyandang Disabilitas Indonesia dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional. TEMPO/M Taufan Rengganis
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sudaryono memberikan keterangan pers seusai pertemuan Calon Presiden Prabowo Subianto dengan perwakilan Penyandang Disabilitas Indonesia di Kertanegara, Jakarta, 4 Desember 2018. Calon Presiden Prabowo Subianto melakukan silatuhrahmi dan dialog bersama Perwakilan penyandang Disabilitas Indonesia dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

Perhatian khusus yang diberikan dua calon presiden, Joko Widodo dan Prabowo Subianto, kepada kaum difabel dalam peringatan hari penyandang disabilitas internasional, 3 Desember lalu, tak ada artinya jika kualitas hidup para penyandang disabilitas tak banyak berubah. Terlebih, janji mereka sesungguhnya mengulang retorika yang sama pada kampanye pemilihan presiden sebelumnya.

Awal pekan ini, di hadapan ratusan difabel di Bekasi, Jawa Barat, Presiden Joko Widodo berjanji membangun pabrik khusus untuk mempekerjakan penyandang disabilitas. Dia mengakui janji itu sudah ia sampaikan empat tahun lalu, tapi belum terwujud. Dua hari kemudian, giliran Prabowo yang menegaskan komitmennya untuk menciptakan kondisi hidup yang terhormat buat kaum difabel jika terpilih menjadi presiden.

Faktanya, akses bagi para difabel pada berbagai fasilitas publik sampai kini masih memprihatinkan. Kesempatan mereka untuk memperoleh pekerjaan formal, dan berbagai layanan yang dinikmati khalayak ramai, masih jauh dari ideal. Stigma bahwa kaum difabel tak bisa hidup setara masih jamak di benak banyak orang.

Padahal sudah ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menjamin hak para difabel. Dalam peraturan itu, hak penyandang disabilitas meliputi soal rehabilitasi, akses pendidikan, kesehatan, perlindungan hukum, dan jaminan keamanan. Tapi, sejauh ini, pemerintah terkesan tak serius melaksanakan apa yang terdapat dalam undang-undang tersebut.

Kesan itu muncul karena hingga kini peraturan pendukung undang-undang tersebut tak juga terbit. Jika Presiden Joko Widodo benar-benar berencana membangun pabrik khusus untuk penyandang disabilitas, misalnya, tentu pembahasan peraturan untuk perusahaan yang mempekerjakan penyandang cacat bisa dipercepat. Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri seharusnya segera duduk bersama agar keinginan Presiden terealisasi dalam waktu singkat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Nyatanya, pemerintah bergerak lamban. Sejauh ini baru delapan rancangan peraturan pemerintah untuk menjamin hak penyandang disabilitas yang sedang difinalkan. Padahal peraturan tersebut amat krusial guna melindungi dan menjamin hak kaum difabel yang terus diabaikan.

Bukan hanya di pusat, lemahnya dukungan terhadap kaum difabel juga terasa di level pemerintah daerah. Dari lima ratus lebih kabupaten atau kota di Indonesia, baru 18 daerah yang sudah menerbitkan peraturan khusus untuk melindungi hak penyandang disabilitas. Di Jakarta saja, sebagian besar jembatan penyeberangan orang tidak ramah terhadap penyandang disabilitas. Padahal jumlah penyandang disabilitas di Ibu Kota mencapai 10 persen dari populasi Jakarta.

Perhatian serius terhadap kaum difabel sudah semestinya menjadi agenda pemerintah, siapa pun presidennya. Tanpa niat yang sungguh-sungguh, penyandang disabilitas akan terus menjadi warga negara kelas dua. Jangan sampai isu disabilitas menjadi komoditas penarik suara belaka.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

7 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

21 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

22 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

22 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

23 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

48 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024