Penembakan terhadap sejumlah pekerja pembangunan jembatan di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua, menjadi bukti lemahnya perangkat negara dalam melindungi warganya. Puluhan pekerja PT Istaka Karya itu sedang merambah jalur terjal berliku untuk mewujudkan jalan Trans Papua, salah satu proyek besar cita-cita pemerintah untuk pemerataan pembangunan.
Sayangnya, mereka berangkat tanpa pengawalan. Padahal petugas keamanan tahu betul bahwa Kabupaten Nduga termasuk zona merah atau lokasi rawan karena kelompok bersenjata leluasa beroperasi. Sebelumnya, pada Maret 2016 dan Desember 2017, tiga pekerja Trans Papua tewas ditembak kelompok bersenjata di kabupaten tersebut. Rentetan peristiwa ini semestinya menjadi indikasi pentingnya penjagaan terhadap para pekerja.
Hingga kini belum jelas berapa orang di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, yang menjadi korban penembakan. Apakah 31 atau 24 orang? Semua masih simpang-siur. Sulit melakukan evakuasi karena medan yang berat. Dengan kondisi ini, pemerintah sebaiknya memberikan respons yang terukur, tidak gegabah, dan tak melakukan tindakan eksesif, seperti operasi militer.
Guna mencegah tindakan eksesif aparat keamanan, pemerintah sebaiknya membentuk tim investigasi independen. Tim ini bisa terdiri atas berbagai pihak, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), pemerintah daerah, kepolisian, dan elemen masyarakat, khususnya yang bersinggungan dengan proyek Trans Papua.
Yang penting sekarang adalah mengetahui penyebab peristiwa penembakan tersebut dan menyeret pelakunya ke ranah hukum. Polisi menduga pelaku penembakan adalah kelompok Egianus Kogoya. Motifnya, sengaja menakut-nakuti supaya pembangunan Trans Papua tidak berjalan. Kelompok ini disinyalir menyandera belasan guru dan tenaga kesehatan di wilayah Mapenduma, Nduga, Oktober lalu. Kelompok itu juga dituding menyerang pos jaga TNI di Distrik Mbua, Nduga, tiga hari lalu. Klaim tersebut perlu dibuktikan lebih lanjut.
Tentu saja pengerahan aparat bersenjata tetap perlu untuk pengamanan. Ada banyak proyek pembangunan sedang berlangsung di Papua. Keamanan proyek-proyek tersebut harus dijamin, terutama di sejumlah daerah yang rawan. Tapi jangan berlebihan. Operasi yang berlebihan dan represif akan merugikan masyarakat. Jangan sampai pemerintah kehilangan simpati dunia karena tindakan aparat yang sembrono dan melanggar hak asasi manusia. Akan lebih baik kalau aparat bekerja sama dengan penduduk setempat.
Proyek Trans Papua sendiri membentang dari Papua Barat sampai Merauke sepanjang 3.259 kilometer. Tinggal 156 kilometer yang belum tersambung. Insiden penembakan ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengetahui apa sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat Papua. Apakah mereka perlu dilibatkan dalam proses pembangunan proyek Trans Papua di lapangan, atau cukup duduk manis dan mendapat hasil yang mungkin belum mereka ketahui apa manfaatnya?
