Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Investigasi Independen untuk Papua

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Prajurit TNI bersiap menaiki helikopter menuju Nduga di Wamena, Papua, Rabu, 5 Desember 2018. Presiden Jokowi menginstruksikan kepada Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian agar menangkap pelaku penembakan pekerja jalan Trans Papua. ANTARA/Iwan Adisaputra
Prajurit TNI bersiap menaiki helikopter menuju Nduga di Wamena, Papua, Rabu, 5 Desember 2018. Presiden Jokowi menginstruksikan kepada Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian agar menangkap pelaku penembakan pekerja jalan Trans Papua. ANTARA/Iwan Adisaputra
Iklan

Penembakan terhadap sejumlah pekerja pembangunan jembatan di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua, menjadi bukti lemahnya perangkat negara dalam melindungi warganya. Puluhan pekerja PT Istaka Karya itu sedang merambah jalur terjal berliku untuk mewujudkan jalan Trans Papua, salah satu proyek besar cita-cita pemerintah untuk pemerataan pembangunan.

Sayangnya, mereka berangkat tanpa pengawalan. Padahal petugas keamanan tahu betul bahwa Kabupaten Nduga termasuk zona merah atau lokasi rawan karena kelompok bersenjata leluasa beroperasi. Sebelumnya, pada Maret 2016 dan Desember 2017, tiga pekerja Trans Papua tewas ditembak kelompok bersenjata di kabupaten tersebut. Rentetan peristiwa ini semestinya menjadi indikasi pentingnya penjagaan terhadap para pekerja.

Hingga kini belum jelas berapa orang di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, yang menjadi korban penembakan. Apakah 31 atau 24 orang? Semua masih simpang-siur. Sulit melakukan evakuasi karena medan yang berat. Dengan kondisi ini, pemerintah sebaiknya memberikan respons yang terukur, tidak gegabah, dan tak melakukan tindakan eksesif, seperti operasi militer.

Guna mencegah tindakan eksesif aparat keamanan, pemerintah sebaiknya membentuk tim investigasi independen. Tim ini bisa terdiri atas berbagai pihak, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), pemerintah daerah, kepolisian, dan elemen masyarakat, khususnya yang bersinggungan dengan proyek Trans Papua.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Yang penting sekarang adalah mengetahui penyebab peristiwa penembakan tersebut dan menyeret pelakunya ke ranah hukum. Polisi menduga pelaku penembakan adalah kelompok Egianus Kogoya. Motifnya, sengaja menakut-nakuti supaya pembangunan Trans Papua tidak berjalan. Kelompok ini disinyalir menyandera belasan guru dan tenaga kesehatan di wilayah Mapenduma, Nduga, Oktober lalu. Kelompok itu juga dituding menyerang pos jaga TNI di Distrik Mbua, Nduga, tiga hari lalu. Klaim tersebut perlu dibuktikan lebih lanjut.

Tentu saja pengerahan aparat bersenjata tetap perlu untuk pengamanan. Ada banyak proyek pembangunan sedang berlangsung di Papua. Keamanan proyek-proyek tersebut harus dijamin, terutama di sejumlah daerah yang rawan. Tapi jangan berlebihan. Operasi yang berlebihan dan represif akan merugikan masyarakat. Jangan sampai pemerintah kehilangan simpati dunia karena tindakan aparat yang sembrono dan melanggar hak asasi manusia. Akan lebih baik kalau aparat bekerja sama dengan penduduk setempat.

Proyek Trans Papua sendiri membentang dari Papua Barat sampai Merauke sepanjang 3.259 kilometer. Tinggal 156 kilometer yang belum tersambung. Insiden penembakan ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengetahui apa sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat Papua. Apakah mereka perlu dilibatkan dalam proses pembangunan proyek Trans Papua di lapangan, atau cukup duduk manis dan mendapat hasil yang mungkin belum mereka ketahui apa manfaatnya?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

3 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

7 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

22 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

23 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

43 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

46 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

46 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

52 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

53 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

53 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.