Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hak Pilih Orang dengan Gangguan Jiwa

image-profil

image-gnews
Sutisna (42), penderita gangguan jiwa berada dalam kurungan besi sudah selama 15 Tahun di Desa Selawangi, Kecamatan Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, 21 April 2016. TEMPO/Aditya Herlambang Putra
Sutisna (42), penderita gangguan jiwa berada dalam kurungan besi sudah selama 15 Tahun di Desa Selawangi, Kecamatan Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, 21 April 2016. TEMPO/Aditya Herlambang Putra
Iklan

Nova Riyanti Yusuf
Anggota DPR

Dalam beberapa pekan terakhir, masyarakat dihebohkan oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang hak memilih bagi penyandang disabilitas mental. KPU berpandangan, hak penyandang disabilitas mental diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dikenal dua istilah, yaitu orang dengan masalah kejiwaan dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Di antara keduanya dibedakan dengan sebuah garis pembatas yang dinamakan diagnosis.

ODGJ adalah bagian dari kelompok masyarakat penyandang disabilitas yang juga dinyatakan secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (CRPD), yang telah diratifikasi Indonesia. ODGJ mendapat jaminan penuh atas hak-haknya sesuai dengan pasal-pasal dalam CRPD dan Undang-Undang Disabilitas, seperti hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, termasuk untuk didaftarkan sebagai pemilih dalam pemilihan umum.

Kebijakan KPU untuk mendaftarkan pemilih dengan disabilitas mental ini menjadi luar biasa karena masyarakat memandang ODGJ secara stigmatis, bahwa ODGJ hanyalah mereka yang bertelanjang bulat di pinggir jalan. Gangguan ekstrem seperti ini dikenal sebagai bagian dari gangguan psikotis, yang tidak dapat membedakan antara realitas dan fantasi, seperti skizofrenia.

ODGJ mencakup wilayah yang sangat luas, termasuk orang yang mempunyai gangguan neurotik, seperti gangguan cemas, panik, dan depresi. Peraturan KPU tentang penyandang disabilitas mental juga akan mencakup gangguan psikotik dan neurotik.

Selain itu, gangguan jiwa merupakan gangguan pada kesehatan seseorang, seperti pada umumnya orang yang mengalami diabetes, darah tinggi, dan maag. Tidak ada dikotomi bahwa gangguan jiwa adalah gangguan non-medis, dan gangguan fisik lain adalah gangguan medis. Penanganan gangguan jiwa yang utama tetap dilakukan dokter dan psikolog klinis. Tidak ada yang absurd atau terlalu abstrak untuk dipahami bagi orang yang mau berpikiran terbuka. Untuk mencegah reaksi bombastis dari masyarakat, seharusnya KPU lebih dulu mensosialisasikan rencana kebijakan ini dan melakukan uji publik.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Layaknya sebuah ketentuan, Peraturan KPU harus memperhatikan dua faktor utama, yaitu prosedur implementasi dan irisan dengan peraturan lain. Terkait dengan implementasi, ada banyak pihak yang harus diundang KPU untuk merumuskan prosedurnya, seperti Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia. Beberapa psikiater protes karena mereka melakukan penapisan di panti berdasarkan permintaan resmi Dinas Kesehatan. Hal ini menimbulkan ketidaknyamanan bagi seorang profesional.

Tidak sedikit pula pihak yang mempertanyakan irisan Peraturan KPU dengan peraturan lain, seperti Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, "Tiada dapat dipidana barang siapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal." Undang-Undang Kesehatan Jiwa juga menyatakan, untuk kepentingan penegakan hukum, seseorang diduga ODGJ yang melakukan tindak pidana harus mendapatkan pemeriksaan kesehatan jiwa. Selain itu, pemeriksaan kesehatan jiwa dilakukan untuk menentukan kemampuan seseorang dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya.

Secara kontekstual, kedua peristiwa itu sangat berbeda. Saat pencoblosan, ODGJ yang sedang akut, bingung, dan mengalami gangguan kognitif berat tidak akan sanggup berangkat ke tempat pencoblosan. Perawat pun tidak akan mengeluarkannya dari ruang perawatan intensif. Menjadi aneh bila saat ODGJ akan mencoblos kualitas pilihannya dipertanyakan. Sedangkan ada orang normal berangkat bermodalkan amplop dari calon tertentu, tapi tidak dipertanyakan kualitas pilihannya.

Sebuah inisiatif yang mulia dan berniat memanusiakan penyandang disabilitas mental telah berproses menjadi sebuah stresor psikososial baru bagi penyandang disabilitas mental karena olok-olok masyarakat, juga bagi para psikiater yang merasa bingung dengan implementasi di lapangan. Terlalu banyak pihak yang harus terus dikorbankan sebagai perwujudan demokrasi di Indonesia. Polemik ini harus segera diselesaikan KPU secara akuntabel dan transparan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

1 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

15 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

16 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

16 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

17 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

23 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

41 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

51 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024