Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kebijakan Plinplan Penarik Investasi

Oleh

image-gnews
Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat meresmikan Tol Solo-Ngawi segmen Sragen-Ngawi di Rest Area KM 538, Sragen, Jawa Tengah, Rabu 28 November 2018. Presiden meresmikan tol sepanjang 51 kilometer yang merupakan tahap ketiga dari pengoperasian jalan tol Solo-Ngawi. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat meresmikan Tol Solo-Ngawi segmen Sragen-Ngawi di Rest Area KM 538, Sragen, Jawa Tengah, Rabu 28 November 2018. Presiden meresmikan tol sepanjang 51 kilometer yang merupakan tahap ketiga dari pengoperasian jalan tol Solo-Ngawi. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Iklan

MAJU-mundur pengenduran Daftar Negatif Investasi mencerminkan buruknya manajemen pemerintahan. Sudah berulang kali kebijakan ekonomi diumumkan sebelum tatakan hukumnya dibuat. Pemerintah terlihat amatir: mengeluarkan keputusan tanpa kajian.

Jika pemerintah berniat meminta masukan publik, hal itu semestinya dilakukan sebelum kebijakan diumumkan. Dengan begitu, tak terjadi kegaduhan seperti sekarang. Terlalu sering menarik mundur kebijakan meningkatkan ketidakpastian.

Pengenduran Daftar Negatif Investasi sebetulnya dilakukan untuk memberikan sinyal kepada pasar bahwa Indonesia pro-investasi. Sayangnya, karena proses pengambilan keputusannya keliru, yang muncul justru keributan. Presiden Joko Widodo membatalkan keputusan yang diumumkan Kementerian Koordinator Perekonomian tersebut setelah mendapat tentangan dari mana-mana. Sejumlah pihak berkeberatan terhadap pembukaan investasi asing pada bidang usaha yang banyak digarap usaha mikro, kecil, dan menengah. Bidang ini pun batal dikeluarkan dari daftar usaha yang tak boleh dimasuki dana asing.

Ini kesalahan mendasar manajemen kebijakan publik. Alih-alih memberikan isyarat bahwa pemerintah serius membenahi iklim investasi, kesan yang mencuat adalah pemerintah plinplan. Presiden Jokowi dan pembantunya tak perlu reaktif dan mengakomodasi desakan politik seandainya sejak awal setiap kebijakan dibuat dengan kajian matang.

Dilihat dari pilihan kebijakan, relaksasi Daftar Negatif Investasi memang bukan obat mujarab untuk menyehatkan perekonomian. Defisit neraca pembayaran kita terlalu lebar. Pada triwulan III 2018, defisit transaksi berjalan mencapai US$ 8,8 miliar atau 3,37 persen dari produk domestik bruto, naik US$ 0,8 miliar dibanding triwulan sebelumnya-meski secara kumulatif, dari Januari sampai September, defisit masih 2,86 persen.

Cadangan devisa kita memang masih lumayan, tapi terus menipis. Indikator lain, seperti neraca perdagangan, juga tak menggembirakan. Situasi yang lumayan genting ini semestinya menjadi alarm bagi pemerintah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sayangnya, kebijakan pemerintah tak mencerminkan situasi. Misalnya, pemerintah memaksakan diri membayar US$ 3,5 miliar demi mendepak Rio Tinto dari PT Freeport Indonesia. Bila itu terlaksana, dengan kepemilikan mayoritas di Freeport, negara juga menanggung sebagian besar belanja modal. Alih-alih ada investasi masuk setiap kali Freeport mengembangkan bisnis, sebanyak 51 persen biaya harus kita tanggung. Ini bertentangan dengan keinginan menarik investasi demi menyehatkan neraca pembayaran.

Dalam situasi kepepet seperti sekarang, pemerintah mengubah Daftar Negatif Investasi untuk menarik investasi yang bisa jadi tidak terlalu besar. Seandainya berhasil pun, itu tak akan menutup lubang yang menganga dalam neraca pembayaran.

Lagi pula, perubahan Daftar Negatif Investasi belaka sulit untuk menarik duit dari luar negeri. Seolah-olah dana yang siap masuk hanya terganjal oleh Daftar Negatif Investasi. Padahal ada persoalan yang lebih besar, seperti aturan perburuhan yang tak fleksibel. Investor asing takut masuk, antara lain, karena bila usahanya di sini gagal, mereka harus membayar pesangon sebesar 20 kali gaji.

Selain itu, regulasi berubah-ubah. Padahal, bagi investor, kontrak itu suci. Untuk meyakinkan mereka, pemerintah juga mesti menghentikan kebiasaan mencla-mencle. Selain relaksasi Daftar Negatif Investasi, kita lihat contohnya pada batal naiknya harga bahan bakar minyak subsidi sesaat setelah diumumkan. Ada juga maju-mundur proyek pembangunan jalan tol layang Cikampek serta kereta ringan Bekasi-Jakarta dan Cibubur-Jakarta.

Bolak-balik sikap ini membuat kredibilitas pemerintah dipertanyakan. Bagaimana mau menggaet investasi bila pemerintah tak membangun kredibilitasnya? Pembenahan manajemen kebijakan publik ini jauh lebih penting daripada sekadar melonggarkan Daftar Negatif Investasi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

10 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

24 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

25 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

25 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

26 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

32 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

51 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024