Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mencla-mencle Proyek Infrastruktur

Oleh

image-gnews
Pemerintah memutuskan menghentikan sementara proyek LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Pemerintah memutuskan menghentikan sementara proyek LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Iklan

Inkonsistensi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi soal kelanjutan dua proyek infrastruktur, light rail transit atau kereta ringan Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi dan kereta cepat Jakarta-Bandung, patut disesalkan. Reaksi negatif pasar dan potensi kerugian investor seharusnya dapat dikalkulasi sejak awal agar kebijakan yang baru dirilis tak harus diralat beberapa hari kemudian.

Kegaduhan ini bermula pada Selasa dua pekan lalu, ketika Budi Karya mendadak mengumumkan penghentian sementara pembangunan kereta ringan dan kereta cepat tersebut sampai seusai Lebaran 2019. Alasannya, pembangunan proyek di kilometer 11-17 jalur tol Jakarta-Cikampek bersinggungan dengan proyek tol layang dan menimbulkan kemacetan parah. Lewat tiga hari, kebijakan itu diralat: Budi Karya memastikan proyek terus berjalan.

Perubahan drastis dalam waktu singkat semacam itu jelas membuat publik bertanya-tanya. Ada kesan, pemerintah kurang berkoordinasi dengan Adhi Karya dan Wijaya Karya, dua badan usaha milik negara yang menjadi bagian dari kontraktor pelaksana proyek. Solusi yang kemudian diputuskan, yakni perbaikan manajemen waktu pengerjaan proyek agar tak bertumpuk pada saat bersamaan, seharusnya sudah dipikirkan sejak awal.

Selain masalah koordinasi, ada soal yang lebih mendasar. Menghentikan sementara sebuah proyek infrastruktur pasti membuat waktu penyelesaiannya molor dan biayanya membengkak tak karuan. Ini jelas pelanggaran kontrak kerja yang bisa membuat BUMN dituding wanprestasi. Belum lagi urusan legal formalnya: apa bisa pengumuman menteri punya kekuatan hukum untuk kontraktor yang sudah terikat kontrak dengan pemodal dan pemilik proyeknya?

Satu hal yang jelas, sikap mencla-mencle Budi Karya memberikan kesan buruk soal kapabilitas pemerintah mengelola negara. Investor dan pengusaha bisa-bisa menuding pemerintah tak mampu memberikan kepastian hukum untuk menjamin rampungnya sebuah proyek. Ponten pemerintah dalam indeks kenyamanan dan kemudahan berusaha, yang menjadi indikator penting masuk-tidaknya investasi ke Indonesia, pasti melorot.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Apalagi ini bukan kasus pertama. Pada Oktober lalu, pemerintah membatalkan kenaikan harga Premium tak sampai satu jam setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan mengumumkan perubahan harga. Pekan lalu, giliran kebijakan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution tentang relaksasi Daftar Negatif Investasi yang diralat. Kesan serampangan dan tak profesional tak bisa dihindarkan.

Pemerintah bisa saja berkilah bahwa perubahan dan perbaikan kebijakan tak perlu dibesar-besarkan. Para menteri bisa juga beralasan: cepat tanggapnya pemerintah merespons keluhan mereka yang dirugikan justru merupakan bukti transparansi dan akuntabilitas. Meski sekilas meyakinkan, argumentasi semacam itu jelas mengada-ada. Akibat kebijakan keliru Menteri Perhubungan, misalnya, saham Adhi Karya dan Wijaya Karya sempat anjlok masing-masing 1,77 dan 1,9 persen.

Walhasil, mekanisme perumusan kebijakan pemerintah perlu ditinjau kembali-agar keputusan setengah matang tak buru-buru dirilis ke publik hanya untuk diperbaiki kemudian. Blunder Budi Karya, Jonan, dan Darmin tak boleh berlanjut. Presiden Joko Widodo tak hanya perlu menegur para pembantunya, tapi juga segera memperbaiki manajemen pemerintahannya yang terkesan acak-acakan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

10 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

24 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

25 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

25 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

26 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

32 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

51 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024