Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Terjebak Perang Kata

Oleh

image-gnews
Calon presiden inkumben Joko Widodo alias Jokowi (kanan) dan calon presiden Prabowo Subianto saling menyapa saat menghadiri acara pengambilan nomor urut capres di  gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Jumat, 21 September 2018. Kedua pasangan yang bertarung dalam pilpres 2019 tampak akrab dalam acara pengambilan nomor urut capres. REUTERS/Darren Whiteside
Calon presiden inkumben Joko Widodo alias Jokowi (kanan) dan calon presiden Prabowo Subianto saling menyapa saat menghadiri acara pengambilan nomor urut capres di gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Jumat, 21 September 2018. Kedua pasangan yang bertarung dalam pilpres 2019 tampak akrab dalam acara pengambilan nomor urut capres. REUTERS/Darren Whiteside
Iklan

DARI kampanye pemilihan presiden 2019, yang telah berlangsung lebih dari tiga bulan, muncul fenomena yang mencemaskan: perang kata. Dua kubu yang berlaga saling mencaci hampir setiap hari. Strategi kampanye seperti ini penuh mudarat, melupakan adu program, dan akhirnya merusak mutu demokrasi.

Serangan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengenai pelbagai soal, seperti utang negara dan daya beli masyarakat yang merosot, kerap disampaikan dengan gaya hiperbol. Sandiaga pernah mengungkap adanya tempe setipis kartu ATM untuk menggambarkan harga kebutuhan sehari-hari yang kian mahal. Urusan tempe lalu menjadi bahan polemik berhari-hari karena kubu pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin segera bereaksi untuk mematahkan persepsi itu.

Perang kata memuncak ketika calon presiden inkumben Joko Widodo mulai meluncurkan kosakata yang relatif kasar. Jokowi menyindir adanya politikus “sontoloyo” ketika menanggapi kritik tentang kebijakan alokasi dana kelurahan. Ia belakangan menjelaskan bahwa julukan itu untuk politikus yang suka mengadu domba. Jokowi juga melempar kata “genderuwo” untuk menyindir kubu lawan yang cenderung menakut-nakuti rakyat lewat berbagai isu. Jokowi mengungkapkan pula kekesalannya terhadap penyebar kabar bohong yang mengaitkan dirinya dengan Partai Komunis Indonesia. Ia mengatakan “kadang, mau saya tabok” penyebar hoaks itu.

Sebagai upaya memobilisasi pendukung untuk menyerang lawan, penggunaan istilah “genderuwo” terkesan murahan: tak substantif dan hanya agar mudah diviralkan. Kemarahan Jokowi kepada penyebar hoaks PKI justru menjadi bumerang: beribu orang sejak 1965 telah mendapat stigma sebagai anggota PKI, mengapa baru kali ini Presiden berbicara-hanya ketika hoaks itu mengganggu elektabilitasnya?

Sederet idiom kasar itu memperlihatkan, alih-alih menemukan strategi jitu, Jokowi malah terpancing oleh gaya serangan lawan. Gaya kampanye Prabowo sering disebut meniru Donald Trump, yang memenangi pemilihan Presiden Amerika Serikat dua tahun lalu. Trump pintar mempertentangkan kalangan bawah-atas. Ia menyebarkan pesimisme dan rasa takut akan ancaman Islam plus kaum pendatang. Bahasa yang digunakan Trump pun selalu bombastis, persis seperti jargonnya dalam kampanye “Make America Great Again”.

Di zaman ketika peran media sosial mulai menggeser peran media konvensional, perang kata dalam kampanye pun menjadi amat liar. Baik kubu Jokowi maupun Prabowo terus-menerus memproduksi idiom untuk mengelu-elukan jagoannya atau bertujuan menyerang lawan. Soal kesesuaian idiom dengan realitas seolah-olah menjadi urusan nomor dua. Yang terpenting: pesan menjadi viral. Taktik ini kurang elok karena menyesatkan publik. Hal yang terus-menerus diperbincangkan sekalipun tak sesuai dengan fakta bisa dipercaya oleh sebagian orang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Masalahnya, publik lama-lama juga akan muak terhadap cara kampanye seperti itu. Apalagi masa kampanye berlangsung sampai tujuh bulan, berbeda dengan kampanye pemilihan presiden 2014 yang hanya sebulan. Baik kubu Prabowo maupun Jokowi semestinya menyadari hal ini. Mereka sebetulnya bisa mulai mengadu visi-misi dan program riil tanpa menunggu ajang perdebatan resmi yang diatur Komisi Pemilihan Umum.

Publik tentu ingin mendapat gambaran: apa beda kedua pasangan dalam cara mengurus negara? Kalaupun keduanya sama-sama menawarkan kebijakan yang nasionalis-populis, program konkretnya boleh jadi berbeda. Misalnya, jika kubu Prabowo mengkritik utang negara yang terus bertambah, semestinya disertai pula solusi untuk membiayai proyek infrastruktur dan menambal anggaran negara.

Sebaliknya pula, kubu Jokowi yang selalu mengagung-agungkan pembangunan infrastruktur perlu menjelaskan: kapan dan bagaimana proyek-proyek itu berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat. Masih banyak isu lain yang penting, seperti masalah pajak, cukai rokok, harga bahan bakar minyak, dan pengangguran. Di luar masalah ekonomi, banyak sekali isu politik, hukum, lingkungan, dan seterusnya yang bisa dijadikan bahan perdebatan. Dengan begitu, khalayak bisa menilai program dari kubu mana yang sesuai dengan aspirasi mereka.

KPU semestinya menelaah kampanye yang kurang sehat saat ini. Perang kata yang berlarut-larut tidak terjadi seandainya lembaga ini menjadwalkan perdebatan resmi tak hanya saat mendekati pencoblosan, tapi juga di awal kampanye. Cara ini akan memaksa kontestan pemilihan presiden lebih siap adu program sejak awal. Kalaupun terjadi saling ejek, diharapkan itu masih berkaitan langsung dengan program yang dijanjikan kedua pasangan calon.

Perang kata yang berlangsung saat ini jauh dari urusan program, bahkan terkesan hanya mencaci dan menjelek-jelekkan. Kedua kubu sebaiknya mengakhiri gaya kampanye seperti ini karena tidak mencerdaskan masyarakat dan menggerus mutu demokrasi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

6 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

20 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

21 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

21 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

22 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

28 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

47 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

56 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024