Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Gagasan

image-profil

Oleh

image-gnews
Ilustrasi kotak suara/ logistik Pemilu Kepala Daerah (Pilkada). TEMPO/Bram Selo Agung
Ilustrasi kotak suara/ logistik Pemilu Kepala Daerah (Pilkada). TEMPO/Bram Selo Agung
Iklan

Putu Setia
@mpujayaprema

SUDAH dua bulan lebih kampanye pemilihan umum serentak dimulai. Belum ada gagasan besar yang keluar dari peserta pemilihan umum. Partai peserta pemilu dan calon-calon anggota legislatif yang diusungnya, malah belum ada yang berkampanye. Mereka seperti tak merasa perlu berkampanye. Atau karena mereka lebih asyik mengkampanyekan calon presiden dan calon wakil presiden yang diusungnya sambil berharap dari situ dapat imbas suara.

Sementara itu, calon presiden dan pasangannya dari kedua kubu juga belum melontarkan gagasan yang besar untuk memecahkan masalah bangsa ini. Kedua kubu, bersama pendukungnya yang militan, sibuk saling menjatuhkan seraya berdebat hal-hal yang tak mutu. Isu yang diangkat masih remeh-temeh seputar harga telur, beras, dan tempe di pasar, sambil bernarasi panjang soal "apa yang bisa didapat dari lima puluh ribu rupiah".

Bagaimana mengelola negara yang besar ini pada masa depan agar tercipta keadilan yang lebih baik? Di mana menaruh otonomi daerah, apakah tetap di kabupaten dan kota atau dipindahkan ke provinsi? Apa risikonya jika dipindah ke provinsi dan bagaimana mengatasi ketidakadilan antar-kabupaten kalau tetap seperti saat ini? Tak ada yang mengeluarkan gagasan soal itu, calon presiden sibuk dengan sontoloyo dan tampang Boyolali.

Apalagi gagasan tentang "memperbaiki konstitusi" agar negara ini kokoh sebagai negara berdasarkan hukum, belum pernah muncul. Padahal Undang-Undang Dasar 1945 belum sepenuhnya ideal dan banyak yang multitafsir. Contohnya tentang pemilihan presiden dan wakil presiden, tak ada disebut diusung oleh partai atau gabungan partai yang memenuhi ambang batas suara. Undang-undang di bawahnya yang menambahkan syarat itu. Dan kita akhirnya punya calon yang itu-itu saja, calon yang masih berperang kata soal ketebalan tempe. Tak ada calon alternatif.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam hal konstitusi setidaknya ada tiga gagasan berkembang di masyarakat, tapi masih dengan suara mendayu tipis. Ada yang ingin kembali ke UUD 1945 sebagaimana yang disahkan pada 18 Agustus 1945 dan sering disebut "UUD 45 yang asli". Kalau itu yang terjadi, sungguh suatu kemunduran. Ada yang ingin, sudahlah dibanding repot-repot, status quo saja dengan UUD 1945 hasil amendemen ke-4 ini. Risikonya, banyak hal yang belum ideal selain multitafsir tadi. Lalu muncul pihak yang ingin "memperbaiki konstitusi". Tapi bagaimana caranya? Bisa lewat amendemen ke-5, dan itu artinya lampiran serta penjelasannya jadi bertele-tele. Ada usul, kenapa tidak rombak saja keseluruhannya sehingga kita punya UUD yang "seolah-olah" baru?

UUD yang baru? Kenapa tidak! Gagasan ini disertai dengan syarat, inventarisasi apa saja yang tidak boleh diganti. Misal, dasar negara Pancasila harus tetap ada, artinya pembukaan (preambul) UUD 1945 tetap utuh. Bentuk negara kesatuan, lambang negara, bendera, bahasa, dan hal-hal yang menyangkut hak berserikat, berkeyakinan, berkeadilan, dan sebagainya tetap dipertahankan bahkan dipertegas. Yang "diperbaiki", misalnya, lembaga tertinggi dan tinggi negara, sehingga jelas MPR itu terdiri atas apa, tugasnya apa, wewenangnya apa, dan seterusnya.

Gagasan seperti contoh ini belum pernah datang dari calon-calon presiden kita maupun dari elite partai politik peserta pemilu. Gagasan "memperbaiki konstitusi" justru muncul dari para budayawan berbagai daerah yang bertemu pekan lalu di Jakarta dalam acara yang disebut "Mufakat Kebangsaan". Ini bukan gagasan asal-asalan karena pembahasannya sampai ke soal teknis, siapa yang harus merancang "konstitusi baru" itu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

2 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

16 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

17 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

17 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

18 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

24 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

43 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

52 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024