Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menurunkan Standar Calon Pegawai Negeri

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Peserta mengikuti seleksi kompetensi dasar (SKD) berbasis <i>computer assisted test</i> (CAT) calon pegawai negeri sipil (CPNS) di kantor Wali Kota Jakarta Utara, Jumat, 26 Oktober 2018. Tes SKD CPNS 2018 diselenggarakan mulai 26 Oktober hingga 17 November 2018. TEMPO/Muhammad Hidayat
Peserta mengikuti seleksi kompetensi dasar (SKD) berbasis computer assisted test (CAT) calon pegawai negeri sipil (CPNS) di kantor Wali Kota Jakarta Utara, Jumat, 26 Oktober 2018. Tes SKD CPNS 2018 diselenggarakan mulai 26 Oktober hingga 17 November 2018. TEMPO/Muhammad Hidayat
Iklan

Pemerintah seharusnya tidak menurunkan standar penerimaan calon pegawai negeri sipil dengan mengabaikan passing grade atau nilai ambang kelulusan. Penurunan standar calon pegawai hanya akan memperlambat perbaikan mutu aparat negara sekaligus merusak program reformasi birokrasi.

Kebijakan tambal-sulam itu dilakukan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin, baru-baru ini. Ia menetapkan penggunaan sistem ranking dalam Seleksi Kompetensi Dasar Calon PNS. Tujuannya agar jumlah peserta yang lulus ke tahap seleksi selanjutnya sesuai dengan kebutuhan. Dalam seleksi terakhir, hanya sekitar 100 ribu calon yang memenuhi nilai ambang. Padahal pemerintah membutuhkan ratusan ribu pegawai baru.

Menteri Syafruddin semula hendak menurunkan nilai ambang. Tapi belakangan ia menerapkan sistem ranking tanpa mengutak-atik nilai ambang. Masalahnya, meskipun passing grade tidak diturunkan atau dihapus, penerapan sistem peringkat membuat aturan nilai ambang dalam proses seleksi menjadi tidak relevan. Asalkan peserta tes menempati peringkat yang sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan, ia akan lulus meski hasil tesnya jauh di bawah nilai ambang.

Langkah itu jelas tidak sejalan dengan kampanye pemerintah yang menjanjikan perbaikan mutu aparat negara dan reformasi birokrasi. Presiden Joko Widodo pun, dalam banyak kesempatan, selalu berbicara soal pentingnya memiliki sumber daya manusia yang berkualitas untuk menopang Indonesia dalam persaingan global. Semestinya tekad Presiden tecermin pula dalam kebijakan perekrutan pegawai negeri.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jika calon pegawai yang memenuhi syarat hanya sedikit, pemerintah tidak perlu memaksakan untuk memenuhi seluruh kebutuhan tenaga birokrasi pada tahun ini. Mekanisme seleksi yang dikeluhkan banyak peserta perlu dievaluasi lebih dulu. Boleh jadi pula, banyaknya jumlah calon merupakan cermin dari buruknya kualitas pendidikan kita.

Cara-cara pragmatis boleh saja dilakukan pemerintah jika berada dalam kondisi krisis pegawai. Dalam situasi seperti itu, kita bisa mengorbankan kualitas dengan merekrut sebanyak-banyaknya aparat sipil. Masalahnya, kita tidak sedang berada dalam kondisi krisis jumlah pegawai negeri, melainkan krisis kualitas pegawai negeri. Maret lalu, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Sofian Effendi mengatakan mutu aparat sipil Indonesia, berdasarkan indeks efektivitas pemerintah, masih amat rendah. Dari skala 1-100, nilai mutu pegawai kita hanya 53, sementara Malaysia sudah 86 dan Singapura 90.

Dengan kondisi seperti itu, pemerintah sebaiknya bertahan pada standar penerimaan calon pegawai negeri sipil yang telah ditetapkan. Cara instan dalam merekrut pegawai hanya memberi kesan bahwa pemerintah sekadar ingin merebut hati rakyat demi kepentingan pemilu, tapi mengorbankan upaya peningkatan mutu birokrasi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

2 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

16 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

17 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

17 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

18 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

24 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

43 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

52 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024