Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Keluar dari Pertumbuhan Stagnan

image-profil

image-gnews
Keluar dari Pertumbuhan Stagnan
Keluar dari Pertumbuhan Stagnan
Iklan

Willem A. Makaliwe
Wakil Kepala Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia

Jika ramalan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2018 sekitar 5,2 persen benar, dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi bergerak di kisaran 4,8-5,2 persen. Untuk tahun depan, merujuk pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019, pertumbuhan ekonomi diasumsikan mencapai 5,3 persen.

Apakah satu angka desimal di belakang koma itu signifikan? Berdasarkan penghitungan nilai produk domestik bruto (PDB) Indonesia sekarang, selisih itu berarti terdapat tambahan pendapatan masyarakat sekitar Rp 10-15 triliun dibanding pencapaian tahun sebelumnya.

Namun, jika melihat sejarah pertumbuhan ekonomi yang pernah mencapai 7-8 persen, peningkatan 0,1 persen dapat dinilai sebagai pertumbuhan stagnan. Stagnan di sini berarti stabil dengan pertumbuhan yang moderat. Sebagai indikator pencapaian makroekonomi, tentu kenaikan diharapkan lebih tinggi.

Meski peringkat PDB Indonesia berada di tingkat 20 besar dunia, dengan nilai sekitar Rp 14-15 ribu triliun, PDB per kapita masih sangat memerlukan pertumbuhan yang meningkat. Data referensi per 2017 menunjukkan PDB per kapita Indonesia sekitar US$ 3.876.

Pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi adalah dua sasaran kebijakan makroekonomi. Tidak mudah untuk mencapai keduanya sekaligus. Malahan, pencapaian salah satunya justru mengakibatkan pelemahan sasaran lain, yang dikenal dengan istilah trade-off. Kedua sasaran tersebut juga mungkin dicapai secara bersamaan dengan membaik atau bisa juga memburuk (stagflasi).

Inflasi Indonesia berhasil dikendalikan di bawah 4 persen selama tiga tahun berturut-turut. Setahun sebelum itu, inflasi mencapai 8,36 persen. Pencapaian ini diperoleh dengan pengetatan ekonomi. Suku bunga yang relatif tinggi mengakibatkan pertumbuhan ekonomi memasuki periode stagnan. Untuk menghindari kelesuan, pemerintah menempuh kebijakan yang berlawanan dengan kondisi yang dihadapi (kontra-siklikal) melalui penurunan suku bunga secara perlahan selama 2016 hingga April 2018. Setelah itu, kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia kembali terjadi, yang berarti pengetatan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Faktor domestik dapat membawa pengaruh negatif dan positif bagi pertumbuhan ekonomi. Faktor negatif datang dari kenaikan suku bunga, pertumbuhan kredit yang rendah, restriksi perdagangan, dan fluktuasi mata uang. Kebijakan meredam gejolak nilai tukar dan mengurangi defisit transaksi berjalan pada 2018 tentu akan membawa pengaruh pada tahun berikutnya. Sebaliknya, faktor positif datang dari hasil pembangunan infrastruktur dan kelancaran pemilihan umum.

Kenaikan suku bunga acuan BI merujuk pada kenaikan suku bunga The Fed, bank sentral Amerika Serikat, sehingga keseimbangan nilai tukar terjaga melalui paritas suku bunga riil. Alasan ini tidak realistis karena pertumbuhan ekonomi Amerika cenderung menguat sehingga sulit berharap investor portofolio kembali memegang rupiah dalam jangka pendek.

Di sisi lain, kenaikan suku bunga justru memperpanjang masa pertumbuhan stagnankebijakan yang disebut pro-siklikal. Semestinya, saat ini diperlukan kebijakan yang kontra-siklikal, yaitu melalui penurunan suku bunga jangka pendek. Hal ini urgen bagi fundamental ekonomi. Ketergantungan pada arus modal portofolio semestinya dikurangi.

Faktor negatif lainnya adalah gejolak mata uang. Dalam periode tahunan atau jangka panjang, pelemahan mata uang akan selalu terjadi jika inflasi lebih tinggi dibanding negara pesaing. Hal ini berimplikasi pada kalah bersaing sehingga ekspor terhambat dan impor tak terelakkan. Karena itu, inflasi harus dikendalikan hingga kurang dari 3 persen, seperti negara pesaing.

Dilema muncul karena kebijakan kontra-siklikal mendorong pertumbuhan tapi dapat menaikkan inflasi. Untuk mencegah kenaikan inflasi, efisiensi melalui ketersediaan jaringan infrastruktur dan penyederhanaan birokrasi menjadi syarat yang harus dipenuhi. Artinya, pembangunan infrastruktur dapat mendorong kedua sasaran makroekonomi tercapai sekaligus.

Ada ungkapan "bersusah-susah dulu, bersenang-senang kemudian". Selama empat tahun, pembangunan infrastruktur terus diupayakan. Semoga ini segera mengantar pada ekonomi yang tumbuh lebih tinggi dari tahun sebelumnya dengan inflasi terkendali.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

18 jam lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

21 hari lalu

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


23 hari lalu


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

29 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

33 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

48 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

49 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

15 Februari 2024

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.