Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Waspada Pinjaman Online

image-profil

image-gnews
Waspada Pinjaman Online
Waspada Pinjaman Online
Iklan

Tulus Abadi
Ketua Pengurus Harian YLKI

Koran Tempo edisi 22 November 2018 melaporkan bahwa potensi ekonomi digital bagi perekonomian Indonesia sangat signifikan, yang diperkirakan mencapai US$ 50 miliar atau sekitar Rp 730 triliun pada 2025. Kita semua, terutama pemerintah, boleh berbangga dan bahkan menepuk dada terkait dengan manfaat ekonomi digital yang kini merambah ke berbagai sektor. Salah satu "anak kandung" ekonomi digital adalah teknologi finansial (financial technology/fintech). Masyarakat pun mulai "terperangkap" oleh fenomena teknologi ini, yang salah satu wujudnya adalah pinjaman online.

Secara umum tak ada masalah dengan kehadiran pinjaman online ini. Bahkan ini suatu keniscayaan, yang konon akan menggeser peran perbankan. Sikap pemerintah yang menyambut gembira kehadiran bisnis ini bisa dimaklumi. Selain karena memang menjadi "tuntutan zaman" pada era ekonomi digital, faktanya pinjaman online juga bisa menjadi pemicu dalam meningkatkan literasi masyarakat di sektor jasa keuangan.

Namun pemerintah juga tidak bisa menutup mata atas berbagai masalah dalam bisnis ini, khususnya dalam perlindungan konsumen, yang berpotensi melanggar hak-hak konsumen. Yang utama adalah masih rendahnya literasi digital masyarakat. Mayoritas konsumen tidak membaca ketentuannya sebelum bertransaksi (berutang) padahal itu penting untuk menentukan apakah akan tetap berutang atau tidak. Dari ketentuan itulah akan diketahui tentang tata cara pengembalian, besaran bunga/komisi, dan denda harian. Akan diketahui pula apa saja data pribadi konsumen yang akan disedot pengelola.

Keteledoran ini akan berakibat fatal bagi konsumen. Konsumen akan terjerat utang dengan bunga/komisi dan denda yang sangat tinggi (bunga berbunga). Harap dicatat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membebaskan ketentuan besaran bunga/komisi bagi pinjaman online. Besaran bunga ini ditentukan oleh kesepakatan antara pengelola dan konsumen. Padahal mayoritas pinjaman online menerapkan komisi/bunga lebih dari 40 persen dari utang pokok plus denda harian Rp 50 ribu per hari.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain itu, konsumen tidak menyadari bahwa pinjaman online akan menyadap berbagai data pribadi konsumen yang termuat dalam telepon seluler pintarnya. Data itu biasanya berupa alamat domisili, alamat e-mail, foto/video pribadi, dan nomor telepon rekanan, keluarga, atau teman. Pinjaman online juga bisa mendeteksi percakapan WhatsApp yang ada di peranti ponsel pintar konsumen. Berbagai data inilah yang akan dijadikan instrumen untuk menekan atau "meneror" konsumen jika menunggak atau bahkan sekadar menunda pelunasan pinjaman. Layanan berbasis data pribadi inilah yang pada akhirnya membuat konsumen "kejang-kejang" karena secara psikososial akan dipermalukan.

Sialnya, rendahnya literasi digital konsumen masih juga ditindas dengan buruknya performa pengelola jasa pinjaman online. Apalagi, dari sisi keabsahan, mayoritas bisnis pinjaman yang beroperasi di Indonesia belum mengantongi izin operasi dari OJK. Dari 300-an bisnis pinjaman online, hanya 71 di antaranya yang sudah terdaftar di OJK. Yang berizin saja masih banyak menimbulkan masalah, apalagi yang tidak berizin.

Kondisi seperti ini tak boleh dibiarkan berlarut-larut. Harus ada sinergi kuat antara OJK, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta kepolisian untuk membereskannya. Pengusaha pinjaman online yang belum berizin atau terdaftar di OJK tapi sudah melakukan praktik bisnis harus segera diblokir tanpa kompromi. Yang sudah resmi terdaftar tapi banyak melakukan pelanggaran harus diberi sanksi, termasuk sanksi pidana. OJK pun harus secara masif mendidik konsumen guna meningkatkan literasi teknologi finansial sehingga tidak mudah menjadi korban eksploitasi bisnis pinjaman. Dalam hal melindungi konsumen, tugas OJK tidak hanya melakukan pengawasan, tapi juga mendidik dan memberdayakan konsumen. Manfaat ekonomi bisnis ini hanya akan menjadi kamuflase belaka jika perlindungan terhadap konsumennya porak-poranda.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

7 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

20 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

21 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

22 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

23 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

47 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024