Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Berpolitik dengan Syariah

Oleh

image-gnews
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Grace Natalie menyampaikan orasi saat deklarasi Perempuan Tangguh Pilih Jokowi (Pertiwi) di Jakarta, Sabtu, 17 November 2018. Pertiwi berharap Jokowi-Ma'ruf dapat mewujudkan mimpi Indonesia yang damai, sejahtera, lebih maju, yang berkeadilan serta berasaskan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan UUD 45. ANTARA
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Grace Natalie menyampaikan orasi saat deklarasi Perempuan Tangguh Pilih Jokowi (Pertiwi) di Jakarta, Sabtu, 17 November 2018. Pertiwi berharap Jokowi-Ma'ruf dapat mewujudkan mimpi Indonesia yang damai, sejahtera, lebih maju, yang berkeadilan serta berasaskan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan UUD 45. ANTARA
Iklan

PERNYATAAN tegas Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Grace Natalie menolak semua peraturan diskriminatif berdasarkan Injil ataupun syariat Islam layak didukung. Sesuai dengan konstitusi, semua peraturan perundang-undangan di negeri ini memang tak boleh dibuat hanya untuk kepentingan sekelompok golongan atau agama tertentu.

Sungguh ironis jika akibat pernyataan itu Grace harus diperiksa polisi dengan tuduhan menista agama. Adalah Eggy Sudjana, aktivis Perhimpunan Pekerja Muslim Indonesia, yang pekan lalu mengadukan Grace ke lembaga penegak hukum. Bukan kebetulan jika Eggy adalah calon legislator dari Partai Amanat Nasional, salah satu partai penyokong pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Motif politik dalam pengaduan itu terbaca jelas. PSI adalah pendukung pasangan inkumben Joko Widodo dan Ma’ruf Amin. Mendorong proses hukum atas pernyataan Grace tentu punya kepentingan politik elektoral. Sudah seharusnya polisi tidak terjebak dalam permainan semacam itu.

Sayangnya, kubu Jokowi-Ma’ruf terkesan takut terkena getah pernyataan Grace. Politikus pendukung Jokowi justru ramai-ramai cuci tangan. Bahkan ada yang enteng menyebut pernyataan Grace sebagai urusan pribadi.

Kalaupun tak dibela kawan seiring, Grace jangan berhenti bersuara. Faktanya, peraturan daerah berbasis tafsir agama memang banyak yang diskriminatif. Peraturan seperti itu lebih melindungi kepentingan kelompok mayoritas, termasuk tafsir mereka soal ajaran agamanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Lembaga pegiat hak asasi manusia Setara Institute mencatat, hingga akhir 2017, ada 183 peraturan daerah yang diskriminatif, intoleran, serta melanggar kebebasan beragama. Sebelumnya, Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan mengungkapkan, sejak 1999 hingga 2006, ada 421 aturan berbasis tafsir keagamaan yang diskriminatif dan merugikan kaum Hawa. Perda syariah di sejumlah daerah juga problematis karena menerabas wilayah privat. Misalnya, ada aturan yang membatasi cara berpakaian dan waktu bepergian perempuan.

Yang memprihatinkan, sejumlah penelitian mengungkap kuatnya kepentingan politik di balik maraknya aturan berlabel agama. Riset guru besar ilmu politik dari Northern Illinois University, Amerika Serikat, Michael Buehler, misalnya, menguatkan hal itu. Menurut temuannya, di banyak daerah, politikus yang mendorong perda syariah tak melulu berasal dari partai Islam. Demi meraih dukungan di daerah pemilihan tertentu, politikus dari partai nasionalis-sekuler seperti Golkar dan PDI Perjuangan juga mendorong perda syariah.

Situasi yang sama kini terulang lagi dalam kontroversi seputar pernyataan Grace Natalie. Partai Islam dan partai nasionalis-sekuler sama-sama menjauh karena khawatir kehilangan dukungan suara menjelang pemilihan umum. Pada akhirnya pragmatisme politik lebih mengemuka ketimbang ideologi partai.

Manuver para politikus semacam itu jelas membahayakan keutuhan Indonesia. Sejak berdirinya, gagasan Indonesia dibangun atas dasar keberagaman etnis, agama, dan budaya. Sudah seharusnya, demi merawat kebinekaan, semua partai berdiri di belakang Grace Natalie. Dukungan juga bisa diberikan pemerintah, dengan sesegera mungkin menganulir semua peraturan daerah yang diskriminatif dan bertentangan dengan semangat konstitusi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

2 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

6 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

21 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

22 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

42 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

45 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

45 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

51 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

52 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

52 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.