Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Berpolitik dengan Syariah

Oleh

image-gnews
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Grace Natalie menyampaikan orasi saat deklarasi Perempuan Tangguh Pilih Jokowi (Pertiwi) di Jakarta, Sabtu, 17 November 2018. Pertiwi berharap Jokowi-Ma'ruf dapat mewujudkan mimpi Indonesia yang damai, sejahtera, lebih maju, yang berkeadilan serta berasaskan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan UUD 45. ANTARA
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Grace Natalie menyampaikan orasi saat deklarasi Perempuan Tangguh Pilih Jokowi (Pertiwi) di Jakarta, Sabtu, 17 November 2018. Pertiwi berharap Jokowi-Ma'ruf dapat mewujudkan mimpi Indonesia yang damai, sejahtera, lebih maju, yang berkeadilan serta berasaskan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan UUD 45. ANTARA
Iklan

PERNYATAAN tegas Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Grace Natalie menolak semua peraturan diskriminatif berdasarkan Injil ataupun syariat Islam layak didukung. Sesuai dengan konstitusi, semua peraturan perundang-undangan di negeri ini memang tak boleh dibuat hanya untuk kepentingan sekelompok golongan atau agama tertentu.

Sungguh ironis jika akibat pernyataan itu Grace harus diperiksa polisi dengan tuduhan menista agama. Adalah Eggy Sudjana, aktivis Perhimpunan Pekerja Muslim Indonesia, yang pekan lalu mengadukan Grace ke lembaga penegak hukum. Bukan kebetulan jika Eggy adalah calon legislator dari Partai Amanat Nasional, salah satu partai penyokong pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Motif politik dalam pengaduan itu terbaca jelas. PSI adalah pendukung pasangan inkumben Joko Widodo dan Ma’ruf Amin. Mendorong proses hukum atas pernyataan Grace tentu punya kepentingan politik elektoral. Sudah seharusnya polisi tidak terjebak dalam permainan semacam itu.

Sayangnya, kubu Jokowi-Ma’ruf terkesan takut terkena getah pernyataan Grace. Politikus pendukung Jokowi justru ramai-ramai cuci tangan. Bahkan ada yang enteng menyebut pernyataan Grace sebagai urusan pribadi.

Kalaupun tak dibela kawan seiring, Grace jangan berhenti bersuara. Faktanya, peraturan daerah berbasis tafsir agama memang banyak yang diskriminatif. Peraturan seperti itu lebih melindungi kepentingan kelompok mayoritas, termasuk tafsir mereka soal ajaran agamanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Lembaga pegiat hak asasi manusia Setara Institute mencatat, hingga akhir 2017, ada 183 peraturan daerah yang diskriminatif, intoleran, serta melanggar kebebasan beragama. Sebelumnya, Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan mengungkapkan, sejak 1999 hingga 2006, ada 421 aturan berbasis tafsir keagamaan yang diskriminatif dan merugikan kaum Hawa. Perda syariah di sejumlah daerah juga problematis karena menerabas wilayah privat. Misalnya, ada aturan yang membatasi cara berpakaian dan waktu bepergian perempuan.

Yang memprihatinkan, sejumlah penelitian mengungkap kuatnya kepentingan politik di balik maraknya aturan berlabel agama. Riset guru besar ilmu politik dari Northern Illinois University, Amerika Serikat, Michael Buehler, misalnya, menguatkan hal itu. Menurut temuannya, di banyak daerah, politikus yang mendorong perda syariah tak melulu berasal dari partai Islam. Demi meraih dukungan di daerah pemilihan tertentu, politikus dari partai nasionalis-sekuler seperti Golkar dan PDI Perjuangan juga mendorong perda syariah.

Situasi yang sama kini terulang lagi dalam kontroversi seputar pernyataan Grace Natalie. Partai Islam dan partai nasionalis-sekuler sama-sama menjauh karena khawatir kehilangan dukungan suara menjelang pemilihan umum. Pada akhirnya pragmatisme politik lebih mengemuka ketimbang ideologi partai.

Manuver para politikus semacam itu jelas membahayakan keutuhan Indonesia. Sejak berdirinya, gagasan Indonesia dibangun atas dasar keberagaman etnis, agama, dan budaya. Sudah seharusnya, demi merawat kebinekaan, semua partai berdiri di belakang Grace Natalie. Dukungan juga bisa diberikan pemerintah, dengan sesegera mungkin menganulir semua peraturan daerah yang diskriminatif dan bertentangan dengan semangat konstitusi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

9 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

23 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

24 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

24 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

25 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

31 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

50 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

59 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024