Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Upah Buruh Perkebunan Sawit

image-profil

image-gnews
Massa yang tergabung dalam sejumlah Organisasi Buruh di Jawa Barat melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat 19 November 2018. Mereka menuntut antara lain penetapan UMK 2019 berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 pasal 88 ayat (4) sebesar 20 persen dari UMK 2018 serta mencabut PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. ANTARA FOTO/Novrian Arbi
Massa yang tergabung dalam sejumlah Organisasi Buruh di Jawa Barat melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat 19 November 2018. Mereka menuntut antara lain penetapan UMK 2019 berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 pasal 88 ayat (4) sebesar 20 persen dari UMK 2018 serta mencabut PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. ANTARA FOTO/Novrian Arbi
Iklan

Wiko Saputra
Peneliti Auriga Nusantara

Tidak ada kesepakatan yang memuaskan antar-pihak. Begitulah hasil akhir penetapan upah minimum provinsi (UMP) yang diketok semua gubernur sebagai ritual tahunan penetapan upah buruh di seantero Nusantara.

Sesuai dengan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan, tingkat kenaikan upah pada 2019 sebesar 8,03 persen. Hal itu di dasari penghitungan tingkat pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional 2018, yang menjadi dasar penghitungannya.

Bagi buruh, kenaikan itu tak sesuai dengan harapan. Mereka menganggap angka pertumbuhan ekonomi dan inflasi itu bukan angka riil. Kenaikan berbagai harga di pasar melebihi perhitungan pemerintah, dan angkanya bervariasi di setiap daerah.

Sebaliknya, para pengusaha lantang tidak bersepakat dengan kenaikan itu. Menurut mereka, tekanan berusaha makin berat saat rupiah melemah dan daya beli masyarakat merosot. Beban kenaikan upah akan makin memberatkan mereka.

Sayangnya, pro-kontra itu bukanlah hal substansi dari persoalan pengupahan. Saat ini, sistem pengupahan belum mengadopsi kepentingan semua buruh. UMP hanya relevan bagi buruh di sektor manufaktur. Ketika sistem itu diterapkan di sektor lain, seperti perkebunan sawit, sistemnya jauh berbeda.

Semua orang paham bahwa bekerja di perkebunan sawit penuh tantangan bila dibandingkan dengan bekerja di sektor manufaktur atau retail. Namun perlakuan upahnya sama. Malah, di banyak tempat, upah yang diterima buruh perkebunan sawit jauh di bawah UMP. Fakta itu ditemukan Koalisi Buruh Sawit (2018), bahwa terdapat selisih 20-30 persen antara upah yang diterima buruh perkebunan sawit dan UMP.

Tak hanya mengenai upah murah, buruh perkebunan sawit dihadapkan dengan beban kerja yang berat. Saat maksimal jam kerja buruh hanya delapan jam per hari, mereka bekerja lebih dari 12 jam per hari. Output yang dihasilkan pun sangat tak manusiawi. Misalnya, seorang buruh ditargetkan mengumpulkan 2-3 ton buah sawit setiap hari. Jika dikonversi dari luas area pekerjaan, setiap orang harus menjangkau luas lima kali lapangan sepak bola. Mereka juga harus mengangkat buah sawit ke tempat pengumpulan hasil, yang jaraknya mencapai 2-3 kilometer, dan berkewajiban merawat tanaman.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Semua itu dilakukan buruh dalam risiko kecelakaan kerja yang tinggi, terutama bagi buruh perempuan. Topografi perkebunan sawit sangat berat: dikelilingi hutan belantara, rawa, dan ancaman binatang buas. Meski demikian, banyak buruh yang tidak terjangkau oleh jaminan ketenagakerjaan dan jaminan kesehatan.

Keberadaan pekerja anak juga menyeruak di perkebunan sawit. Itu terjadi karena sistem pengupahan dan pola kerja yang memaksa pekerja ikut melibatkan anak untuk membantu pekerjaan agar mendapatkan tambahan penghasilan. Mereka riskan tereksploitasi dan mustahil mendapatkan pendidikan yang lebih baik karena ketiadaan fasilitas pendidikan di sekitar perkebunan.

Karena itu, tidak relevan memperdebatkan UMP ketika dibenturkan dengan kondisi buruh perkebunan sawit. Tanpa ada ketegasan pemerintah dalam kebijakan dan pengawasan terhadap sistem pekerjaan dan pengupahan, jangan berharap persoalan eksploitasi buruh di perkebunan sawit bisa diselesaikan.

Untuk itu, pemerintah perlu menyusun skema kebijakan guna menjamin perlindungan buruh di sektor perkebunan sawit. Perlindungan itu harus memastikan bahwa mereka tidak dieksploitasi dengan sistem pekerjaan yang tak manusiawi. Pemerintah harus memastikan hak-hak mereka sebagai pekerja terpenuhi, seperti jaminan ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan bagi anak, dan permukiman yang layak.

Pemerintah juga perlu menyusun sistem pengupahan yang layak bagi mereka. Sudah saatnya pemerintah menyusun UMP sektoral, terutama untuk sektor strategis seperti perkebunan sawit. Upah itu harus sesuai dengan beban kerja yang dihadapi buruh.

Terakhir, segera hentikan penggunaan pekerja anak di perkebunan sawit. Anak bukanlah obyek eksploitasi ekonomi. Mereka memiliki hak untuk dapat bertumbuh-kembang dengan baik, dan hak tersebut dilindungi konvensi internasional dan konstitusi kita. Sudah saatnya kita menyejahterakan buruh dan meningkatkan pendidikan anaknya lewat upah yang layak.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

6 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

20 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

21 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

21 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

22 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

28 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

47 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

56 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024