Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Inkonsistensi Kebijakan Cukai Rokok

Oleh

image-gnews
Ilustrasi pabrik rokok kretek. TEMPO/Aris Novia Hidayat
Ilustrasi pabrik rokok kretek. TEMPO/Aris Novia Hidayat
Iklan

Keputusan pemerintah membatalkan rencana kenaikan tarif cukai hasil tembakau sungguh menyedihkan. Keputusan atas nama stabilitas ekonomi dan politik 2019 itu justru menurunkan derajat pentingnya cukai bagi bangsa ini. Selain menjadi sumber penerimaan dan pendorong pertumbuhan ekonomi, pungutan ini merupakan refleksi komitmen negara dalam melindungi manusia Indonesia dari dampak negatif rokok bagi kesehatan.

Celakanya, keputusan ini diambil ketika beragam data menunjukkan pengendalian konsumsi dan upaya mengurangi bahaya rokok dalam kondisi memprihatinkan. Badan Kesehatan Dunia (WHO) menghitung, hingga 2016, perokok aktif Indonesia mencapai 30 persen dari total populasi, terbesar ketiga di duniasetelah Cina dan India. Dalam laporan bertajuk "Tren Global Prevalensi Perokok", tanpa adanya perubahan kebijakan pengendalian, Indonesia diperkirakan tak mencapai target mengurangi prevalensi rokok sebesar 30 persen pada 2025.

Potensi kegagalan misi pemerintah mengurangi bahaya rokok bahkan sudah sampai pada situasi yang mengkhawatirkan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional mematok target perokok muda turun menjadi hanya 5,4 persen pada tahun depan. Faktanya, prevalensi perokok anak dengan usia kurang dari 18 tahun belakangan malah menunjukkan peningkatan dari 7,2 persen pada 2009 menjadi 8,8 persen.

Survei Indikator Kesehatan Nasional mutakhir menunjukkan lima penyebab kematian tertinggi di Indonesia diisi oleh penyakit jantung, stroke, tuberkulosis, diabetes melitus, dan gangguan pernapasan kronis. Semuanya berkaitan dengan dampak buruk rokok. Penyakit jantung dan stroke bahkan telah menyedot dana terbesar pada pembiayaan program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

Di tengah keengganan pemerintah meratifikasi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau WHO, kenaikan tarif cukai hasil tembakau secara reguler seharusnya menjadi alat paling efektif mereduksi konsumsi dan bahaya rokok. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyebutkan kenaikan tarif terakhir pada November 2017 juga diproyeksikan bisa menurunkan prevalensi perokok tahun ini sebesar 0,4 persen.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Misi mengendalikan konsumsi rokok tak hanya bertujuan menurunkan risiko penyakit. Memerangi kebiasaan merokok merupakan bentuk keberpihakan terhadap hak setiap keluarga di negeri ini untuk mendapat gizi lebih baik. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan selama satu dekade terakhir rokok konsisten di urutan kedua pengeluaran terbesar masyarakat, setelah beras, mengalahkan pangan bergizi lainnya.

Dengan fakta tersebut, sebenarnya tak ada satu pun alasan yang dapat dibenarkan untuk menunda, apalagi membatalkan, kenaikan tarif cukai rokok. Dalih bahwa kenaikan tarif dibatalkan untuk mencegah industri rokok bangkrut, lalu banyak penganggur, hingga petani tembakau jatuh miskin, juga menyesatkan. Batalnya kenaikan tarif cukai hanya menguntungkan juragan industri rokok. Sedangkan nasib petani dan buruh pabrik tetap bergantung pada kebijakan pabrik yang secara sepihak menentukan harga dan kualitas daun tembakau.

Lagi pula dalam setiap nilai setoran cukai rokok ada hak daerah penghasil tembakau untuk mendapatkan dana bagi hasil. Pemerintah seharusnya tinggal mengoptimalkan dan mengawasi ketat pemanfaatan duit tersebut untuk mengentaskan penduduk miskin dan mengurangi angka pengangguran di sentra tembakau.

Pemerintah tak sepatutnya mengutamakan kepentingan industri rokok, apalagi demi tujuan elektoral di sentra tembakau. Kenaikan tarif cukai rokok harus tetap diberlakukan. Tanpa itu, pemerintah hanya akan mencederai komitmen pembangunan tahun depan yang telah dicanangkan akan berfokus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

11 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

25 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

26 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

26 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

27 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

33 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

51 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024