Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Terburu-buru Mengatur Pesantren

Oleh

image-gnews
Presiden Joko Widodo meresmikan peluncuran program
Presiden Joko Widodo meresmikan peluncuran program "Pesantrenpreneur" di Pondok Pesantren Bayt Al-Hikmah, Pasuruan, Jawa Timur, Sabtu, 12 Mei 2018. Foto: Intan - Biro Pers Setpres
Iklan

PEMERINTAH harus mengkaji serius Rancangan Undang-Undang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang diajukan Dewan Perwakilan Rakyat. Rancangan ini justru akan mengundang campur tangan negara yang terlalu jauh terhadap pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan.

Dimotori Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Persatuan Pembangunan, pengajuan rancangan itu juga sarat muatan politik elektoral. Prosesnya terburu-buru dan terkesan akan dipaksakan pengesahannya sebelum Pemilihan Umum 2019. Presiden Joko Widodo sebaiknya tidak terjebak pada kepentingan politik sesaat: sekadar menyenangkan kalangan pesantren yang memiliki sekitar 4 juta santri demi memenangi pemilu. Dampak pengaturan pendidikan keagamaan perlu dicermati karena menyangkut sistem pendidikan dan penggunaan anggaran negara.

Karena tidak disiapkan secara matang, RUU Pesantren pun terlihat compang-camping. Misalnya pengaturan sekolah Minggu dan katekisasi seperti yang dipersoalkan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Rancangan itu mensyaratkan jumlah siswa paling sedikit 15 orang dan harus mendapat izin pemerintah. Padahal kegiatan itu merupakan bagian dari peribadatan umat Kristen, yang berbeda dengan pendidikan pesantren.

Jika sekadar ingin memperkuat eksistensi pesantren, rancangan undang-undang itu sebetulnya mubazir. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional sudah mengatur pendidikan keagamaan yang berbentuk diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis. Pesantren pun telah diakui sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional. Karena pesantren tak menggunakan kurikulum nasional, penyetaraan lulusannya dilakukan lewat ujian Paket A, B, dan C.

Pemerintah juga telah mengucurkan anggaran yang cukup besar untuk pesantren. Menurut Kementerian Keuangan, dana untuk sekolah keagamaan dan pesantren yang disalurkan lewat Kementerian Agama mencapai lebih dari Rp 60 triliun. Jumlah ini lebih besar dibanding alokasi dana pendidikan pusat untuk Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebesar Rp 40,393 triliun serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp 40,092 triliun.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Lewat RUU Pesantren, kalangan PKB dan PPP rupanya menuntut alokasi anggaran yang lebih besar dan baku. Sesuai dengan amanat konstitusi, alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari anggaran negara. Nah, mereka mengusulkan alokasi untuk pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan sedikitnya 10 persen dari total anggaran pendidikan nasional.

Jika dikabulkan, alokasi dana itu justru akan memasung pesantren. Penggunaan anggaran mesti dipertanggungjawabkan. Pesantren pun harus diselenggarakan lembaga berbadan hukum. Padahal banyak pesantren yang dikelola seorang kiai yang menjadikan rumahnya sebagai tempat pendidikan. Pola pendidikan pesantren mesti pula disesuaikan dengan keinginan pemerintah. Langkah ini bisa melunturkan pendidikan yang khas di pesantren, seperti mendalami Al-Quran dan kitab kuning.

DPR dan pemerintah sebaiknya mempertimbangkan segala aspek sebelum membahas RUU Pesantren. Rancangan ini juga tidak terlalu mendesak untuk disahkan di tengah banyaknya rancangan undang-undang lain yang lebih penting tapi ditelantarkan. Pembahasan RUU Pesantren yang tergesa-gesa hanya akan memperkuat kesan bahwa para politikus dan Presiden Jokowi lebih mengutamakan kepentingan politik elektoral ketimbang kepentingan negara.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

8 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

21 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

22 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

23 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

24 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

30 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

48 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

58 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024