Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Predator Likuiditas Perbankan

image-profil

image-gnews
Perbankan Cari Satelit Alternatif
Perbankan Cari Satelit Alternatif
Iklan

Haryo Kuncoro
Direktur Riset Socio-Economic & Educational Business Institute

Industri perbankan nasional mengarungi 2018 dengan penuh tantangan. Kendala dari sisi hulu adalah melambatnya penghimpunan dana pihak ketiga (DPK). Hingga Oktober 2018, DPK hanya tumbuh 6,6 persen secara tahunan. Dari sisi hilir, penyaluran kredit perbankan mampu tumbuh 12,96 persen selama periode yang sama.

Ketidakseimbangan antara aliran DPK dan distribusi kredit memantik loan to deposit ratio (LDR) mendaki ke posisi 94 persen. Artinya, dari setiap Rp 100 DPK yang masuk, Rp 94 di antaranya tersalur menjadi kredit. Angka LDR ini masuk kategori perlu diwaspadai lantaran Bank Indonesia mematok batas LDR yang prudent sebesar 78-92 persen.

Beberapa faktor diduga menjadi pemicunya. Rencana The Fed, bank sentral Amerika Serikat, menaikkan suku bunga satu kali lagi pada sisa tahun ini diprediksi akan menyedot balik likuiditas domestik secara tiba-tiba. Di pasar finansial yang makin terintegrasi, selisih imbal hasil sedikit saja sudah cukup untuk mendorong pelarian modal ke luar negeri.

Di pasar finansial domestik, pemerintah pun sangat agresif menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) dengan suku bunga kupon yang tinggi. Emisi SBN yang masif dan mahal berpotensi memicu terjadi pengalihan dana dari DPK perbankan menuju SBN.

Baca Juga:

Berkurangnya minat pada simpanan di bank memunculkan fenomena harga khusus bagi pemilik dana jumbo. Dengan negosiasi tertentu, mereka memperoleh suku bunga dengan tarif khusus agar mau berlama-lama menyimpan uangnya. Alhasil, biaya dana menjadi lebih mahal dari yang seharusnya.

Mahalnya penghimpunan dana menggeser pola pendanaan. Bank juga menerbitkan obligasi di lantai bursa untuk memenuhi kebutuhan dana jangka panjang. Agar terserap, bank penerbit obligasi menaikkan suku bunga kupon. Tingginya biaya dana memaksa kembali perbankan mematok suku bunga kredit tinggi agar margin pendapatan bunga tetap terjaga.

Kekhawatiran ini sudah mulai tampak. Bersamaan dengan penarikan kredit dari perbankan, korporasi juga memburu dana langsung ke pasar obligasi. Imbal hasil yang ditawarkannya pun lebih tinggi dari suku bunga deposito, bahkan dari imbal hasil yang dipasok SBN.

Akibatnya, tensi persaingan perebutan dana makin ketat, tidak hanya antara perbankan, korporasi, dan pemerintah, tapi juga antara instrumen finansial domestik dan luar negeri. Alhasil, perang imbal hasil menjadi keniscayaan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Perang imbal hasil tentu menghambat proses pendalaman pasar keuangan. Bank lebih nyaman menyimpan dananya di instrumen finansial ketimbang menyalurkannya sebagai kredit ke sektor riil. Investor pun akan kian selektif dalam menempatkan dananya.

Suku bunga pasar keuangan yang tinggi bisa membunuh jiwa wirausaha. Orang lebih suka menyimpan uang pada instrumen yang cepat memberikan imbal hasil tinggi dengan tingkat risiko paling rendah daripada membuka usaha.

Dalam skala yang lebih luas, derasnya permintaan dana di tengah kesulitan likuiditas berimbas pada isu inefisiensi ekonomi. Mahalnya biaya dana bisa mengganggu kinerja perekonomian nasional. Indonesia akan kembali terjebak dalam pusaran ekonomi biaya tinggi yang berdampak pada daya saing global.

Dengan beberapa argumentasi di atas, perbankan perlu lebih agresif mendiversifikasi penghimpunan dana jangka menengah non-konvensional lewat transaksi repo atau sertifikat deposito. Faktanya, baru bank besar saja yang memiliki sumber pendanaan non-konvensional. Itu pun baru mencapai 10 persen dari total DPK.

Jika bank masih tetap konsisten mengandalkan DPK konvensional, seperti tabungan, giro, atau deposito, perbankan mesti akomodatif terhadap nasabahnya. Nasabah sejatinya menghendaki semua kebutuhan jasa keuangan bisa disediakan perbankan, seperti tabungan, kredit, investasi, asuransi, transaksi, dan sejenisnya.

Tren bisnis perbankan ke depan niscaya dipengaruhi kebutuhan nasabah seperti ini. Salah satu perubahan yang paling menonjol adalah pergeseran layanan bank, dari kantor cabang ke produk bank berbasis teknologi finansial.

Tanpa reorientasi yang komprehensif, kekeringan likuiditas senantiasa berulang dan memicu predator pasokan dana bank antara teknologi finansial, SBN, obligasi swasta, serta investor domestik dan luar negeri. Jika begini, ramalan pendiri Microsoft, Bill Gates, pada 25 tahun lalu bakal menjadi kenyataan: "Bank" akan hilang, yang eksis tinggal "perbankan".

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

16 hari lalu

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


18 hari lalu


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

24 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

28 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

43 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

44 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

15 Februari 2024

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.