Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Politik Orwellian dalam Perfilman Kita

image-profil

image-gnews
Ilustrasi Film (pixabay.com)
Ilustrasi Film (pixabay.com)
Iklan

Kemala Atmojo
Pencinta Film

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman membedakan antara pelaku kegiatan perfilman dan pelaku usaha perfilman. Yang pertama bersifat nonkomersial, yang terakhir komersial. Namun keduanya terkena aturan yang sama: setiap karya mereka yang hendak diedarkan dan dipertunjukkan wajib memperoleh surat tanda lulus sensor (Pasal 57). Hal itu ditegaskan lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film (LSF). Jadi, tak peduli itu jenis film apa, diedarkan dan dipertunjukkan di mana, semuanya harus disensor lebih dulu.

Bagi masyarakat pers, sensor adalah kata yang "asing". Tak ada kata sensor dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun wartawan wajib menaati Kode Etik Jurnalistik. Himpunan etika profesi itu memberikan batasan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan wartawan. Bagi yang melanggar dapat diadukan ke Dewan Pers. Demikian juga dalam dunia perbukuan, tidak ada kata sensor dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan.

Sensor hanya ada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang Perfilman. Undang-Undang Penyiaran menyebutkan isi siaran dalam bentuk film dan/atau iklan wajib memperoleh tanda lulus sensor dari lembaga berwenang. Selain itu, seluruh isi siaran dikontrol Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Khusus mengenai film, meski telah mendapatkan surat tanda lulus sensor dari LSF, KPI tetap melakukan pengawasan sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran.

Alasan utama terhadap televisi dilakukan pengawasan dan sensor adalah karena penyiaran televisi menggunakan frekuensi radio yang merupakan sumber daya alam terbatas dan merupakan kekayaan nasional yang harus dijaga serta dilindungi negara. Itu harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Adapun film, terutama di bioskop, tidak ada urusan dengan frekuensi publik. Badan sensor dulu dibentuk pemerintah Hindia Belanda yang antara lain bertujuan melindungi citra mereka dimata penduduk lokal. Ketika Indonesia merdeka, segala badan dan aturan tetap berlaku sebelum dibuatkan penggantinya. Jadi, lembaga dan kebijakan sensor pada masa penjajahan itu diterima begitu saja dan diteruskan hingga kini.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Begitu luas jangkauan dan kuasanya, LSF-dalam batas tertentu, juga KPI-mirip dengan "polisi pikiran" dalam novel Nineteen Eighty Four (1984) karya George Orwell. Novel ini ditulis pada 1948-1949, tapi "meramalkan" situasi yang terjadi di London pada 1984. Digambarkan, seorang anggota partai level bawah bernama Winston Smith, yang selalu berusaha menjadi warga negara yang baik meski di dalam hati dan pikirannya bersemayam antipati terhadap kediktatoran yang ada. Namun Winston tidak berani melakukan perlawanan secara terbuka sebab polisi pikiran, teleskrin, dan mikrofon tersembunyi ada di mana-mana. Winston merasa frustrasi dan hanya bisa membuat tulisan secara sembunyi-sembunyi.

Orwell menggambarkan bagaimana seorang diktator dapat memanipulasi dan mengontrol sejarah, pemikiran, dan kehidupan orang lain. Kini kata "Orwellian" dipakai untuk menunjukkan situasi atau kondisi yang merusak kesejahteraan masyarakat yang bebas dan terbuka. Kata itu juga digunakan untuk menggambarkan kebijakan brutal melalui propaganda, pengawasan, dan penolakan kebenaran oleh pemerintah represif modern. Intinya: totaliterianisme.

Jadi, seperti teleskrin, LSF dan KPI mengontrol apa saja yang boleh dan tidak boleh dibuat sineas serta apa saja yang boleh dan tidak boleh ditonton masyarakat. Seperti teleskrin, akhirnya LSF mempengaruhi ide dan kreativitas sineas, bahkan sejak masih berada dalam pikiran.

Jalan keluarnya? Pertama, masyarakat perfilman harus membuat kode etik produksi. Norma-norma yang dimuat dapat menjadi pedoman bersama tentang apa yang sebaiknya dilakukan dan tidak dilakukan dalam memproduksi film. Mereka yang melanggar kode etik itu dapat diadukan kepada Badan Perfilman Indonesia (BPI) versi baru dan kalau perlu diproses lewat jalur hukum. Kedua, LSF diubah menjadi lembaga pemeringkat saja. Seperti "aturan pakai" dalam produk obat-obatan, hasil pemeringkatan film LSF juga berfungsi sebagai "aturan pakai" bagi siapa saja yang ingin menikmatinya. Sehingga terwujudlah self- censorship yang dicita-citakan insan film dan para anggota sensor saat ini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

7 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

21 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

22 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

22 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

23 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

47 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024