Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mewaspadai Kutukan Infrastruktur

image-profil

image-gnews
Pengunjung melihat salah satu stan pembangunan jalan tol di pameran Indonesia Infrastruktur Week (IIW) 2018, Kemayoran, Jakarta, 1 November 2018. IIW 2018 mengadopsi konsep Show Within a Show dengan membawa enam pameran dagang vertikal dalam ruang lingkup sektor infrastruktur, yaitu InfraEnergy Indonesia, InfraPorts Indonesia, InfraSecurity Indonesia, InfraRail Indonesia, InfraWater Indonesia, dan Special Economic & Industrial Zones (SEIZ). TEMPO/Muhammad HIdayat
Pengunjung melihat salah satu stan pembangunan jalan tol di pameran Indonesia Infrastruktur Week (IIW) 2018, Kemayoran, Jakarta, 1 November 2018. IIW 2018 mengadopsi konsep Show Within a Show dengan membawa enam pameran dagang vertikal dalam ruang lingkup sektor infrastruktur, yaitu InfraEnergy Indonesia, InfraPorts Indonesia, InfraSecurity Indonesia, InfraRail Indonesia, InfraWater Indonesia, dan Special Economic & Industrial Zones (SEIZ). TEMPO/Muhammad HIdayat
Iklan

Ronny P. Sasmita
Direktur Eksekutif Economic Action Indonesia

Keyakinan kita terhadap konsep infrastruktur harus terus diuji. Perkembangan data-data pendukung harus selalu dipantau. Selama setidaknya empat tahun jor-joran membangun infrastruktur, apakah kapasitas produksi nasional kita ikut terangkat naik atau justru melandai? Apakah kontribusi industri terhadap produk domestik bruto meningkat? Apakah ekspor kita berkembang secara signifikan atau malah sebaliknya?

Di sisi lain, justru ada data yang terlihat bergerak pesimistis. Karena kemasifan proyek infrastruktur, impor barang konsumsi rata-rata naik 27-30 persen, impor barang modal dan bahan baku penolong juga bergerak pada angka di atas itu. Maka, ada baiknya kita melihat sisi lain, bahwa infrastruktur memang tak melulu segaris dengan peningkatan kapasitas produksi nasional jika kebijakan-kebijakan intermediasinya tak diarahkan ke sana.

Jalan tol tentu tak serta-merta membantu peningkatan produksi komoditas unggulan kita jika urusan produksinya tak diurus. Pelabuhan tak membantu meningkatkan jalur ekspor kita jika produksi produk ekspornya tak naik. Cabai yang ditanam petani tak serta-merta berbuah enam kali lipat karena kita membangun jalan desa atau jalan tol. Jika mode produksi dalam negeri tak dibenahi, justru infrastruktur akan jadi "kutukan" bagi produksi dalam negeri.

Lihat saja inflasi desa. Badan Pusat Statistik berkali-kali mengatakan inflasi desa acap tinggi karena terpapar barang-barang konsumsi dari perkotaan. Artinya, infrastruktur sayangnya ikut melempangkan jalan bagi produk impor masuk sampai ke pelosok desa. Dengan kata lain, jika kapasitas komunitas, sumber daya manusia, dan kelembagaan di tingkat pelosok tak ikut ditingkatkan, pasar bagi produk yang terpangkas biaya distribusinya tersebut akan makin besar daya jalarnya.

Apalagi inflasi rendah yang dibangga-banggakan pemerintah ikut pula merendahkan "harkat dan martabat" barang-barang negeri sendiri. Petani bawang berteriak saat pemerintah berpesta pora atas inflasi rendah. Di Brebes, Jawa Tengah, dan Alahan Panjang, Sumatera Barat, petani bawang melepas hasil keringatnya di bawah harga pasar. Inflasi yang rendah akan melibas produk-produk yang tak mampu bersaing dengan barang-barang impor yang jauh lebih berdaya saing.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tentu tak ada yang salah dengan proyek-proyek infrastruktur selama kapasitas dan tata kelola produksi domestik juga dibangun secara matang agar produksi kita bisa menikmati kemudahan distribusi. Lantas, apa persoalannya? Dalam kacamata ekonomi politik, infrastruktur adalah proyek. Ia bisa saja dibangun tanpa terkait dengan kepentingan peningkatan produksi nasional, tapi justru terkait dengan kepentingan "rente proyek".

Ada beberapa hal yang perlu dicermati. Pertama, proyek-proyek infrastruktur justru menjadi pasar bagi aneka produk keuangan asing dan badan usaha milik negara menjadi bantalannya. Data S&P menunjukkan bahwa rata-rata utang 20 BUMN sudah 4,5 kali pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA). Bahkan ada BUMN karya dengan utang 6,5 kali EBITDA.

Kedua, proyek infrastruktur menjadi pasar bagi barang modal dan bahan baku penolong impor. Karena itu, kenaikan impor kedua bahan tersebut sangat drastis. Sekitar 90 persen impor kita adalah barang modal dan bahan baku penolong.

Persoalan produksi dalam negeri kita belum terurai dengan baik. Niat menaikkan produksi berorientasi ekspor atau untuk pasar domestik masih sangat bergantung pada barang dan bahan baku impor. Jika kondisi dan tata kelola produksi dalam negeri diasumsikan "konstan" atau "bergerak alamiah", lalu distribusinya diakselerasi dengan proyek-proyek infrastruktur, yang menerima manfaat besar bukanlah pelaku produksi dalam negeri, melainkan produsen dan pedagang barang dan bahan baku impor.

Ketiga, jika kapasitas dan tata kelola produksi domestik tak dibenahi, infrastruktur tersebut justru menambah daya saing produk-produk impor karena margin biaya distribusi domestiknya terpangkas. Inflasi rendah akhirnya jadi alat bantu bagi barang impor yang murah dan melemahkan daya saing produk lokal. Makin bergantung negeri ini pada barang konsumsi, barang modal, serta bahan baku penolong dari luar negeri di saat kapasitas dan tata kelola produksi dalam negeri carut-marut, makin rentan ketahanan ekonomi kita ke depan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

7 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

21 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

22 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

22 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

23 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

48 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024