Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menyerah Urusan Buku Merah

Oleh

image-gnews
Polisi menyita buku catatan aliran duit Basuki Hariman kepada sejumlah pejabat. Komisi antikorupsi seharusnya tidak pasrah.
Polisi menyita buku catatan aliran duit Basuki Hariman kepada sejumlah pejabat. Komisi antikorupsi seharusnya tidak pasrah.
Iklan

SIKAP pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang membiarkan polisi menyita buku catatan pengeluaran pengusaha Basuki Hariman perlu dipertanyakan. Buku berwarna merah ini berisi rincian aliran duit dari perusahaan pengimpor daging sapi milik Basuki kepada sejumlah pejabat. KPK semestinya mempertahankan barang bukti itu karena masih diperlukan untuk membongkar suap.

Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya menyita buku merah bersama sejumlah dokumen lain itu untuk mengusut kasus dugaan perintangan penyelidikan. Pelakunya adalah Ajun Komisaris Besar Roland Ronaldy dan Komisaris Harun, yang dituduh telah merusak atau menghapus sebagian catatan dalam buku tersebut ketika masih bertugas sebagai penyidik komisi antikorupsi.

Masalahnya, komisi antikorupsi sebetulnya masih memerlukan barang bukti kasus suap Basuki itu. Tahun lalu, pengusaha ini telah divonis bersalah dalam perkara penyuapan terhadap hakim konstitusi Patrialis Akbar berkaitan dengan uji materi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Tapi kasus suap Basuki kepada sejumlah pejabat yang berkaitan dengan impor daging belum diusut. Padahal justru kasus inilah yang mula-mula diselidiki KPK sebelum muncul perkara suap Patrialis.

Pimpinan KPK berdalih bahwa penyitaan buku merah sulit dihindari karena polisi sudah memegang surat penetapan dari pengadilan. Tapi komisi antikorupsi semestinya bisa melakukan perlawanan hukum atau meminta fatwa Mahkamah Agung. Komisi bisa berpegang pada Pasal 25 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang menegaskan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain.

Langkah Polda Metro Jaya yang serba cepat memulai penyidikan dugaan perintangan penegakan hukum pun mengundang syak wasangka. Proses hukum ini ditengarai hanya sebagai manuver untuk "mengamankan" buku merah. Apalagi dalam barang bukti yang disita polisi diduga terdapat catatan aliran dana ke Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian, yang kini menjadi Kepala Kepolisian RI.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Patut disayangkan pula sebelumnya KPK tidak segera mengusut Roland dan Harun dengan delik yang sama sehingga akhirnya disalip polisi. Padahal pengusutan perintangan penyelidikan akan lebih mudah dilakukan KPK karena berkaitan dengan perkara yang sedang diusut komisi ini. Penyidik komisi antikorupsi pun sudah beberapa kali menggunakan pasal itu untuk menjerat pengacara koruptor.

Sikap pasrah pimpinan KPK hanya makin memperkuat sinyalemen bahwa lembaga ini kurang serius membongkar aliran duit dari perusahaan Basuki. Kesan ini hanya bisa ditepis dengan langkah konkret. Komisi antikorupsi harus tetap mengusut kasus itu lewat pengakuan Basuki dan stafnya serta mencari bukti lain. Komisi antikorupsi pun masih bisa melakukan upaya hukum agar dapat menggunakan barang bukti yang kini disita polisi.

Pimpinan KPK harus menegaskan posisi lembaganya yang berperan sentral dalam memerangi korupsi. Sesuai dengan undang-undang, lembaga ini berwenang pula mengusut korupsi yang dilakukan penegak hukum, termasuk kepolisian. Artinya, komisi antikorupsi tak boleh berhenti membongkar kasus suap impor daging sekalipun buku merah telah disita polisi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

7 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

21 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

22 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

22 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

23 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

48 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024