Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Membasmi Korupsi Politik

Oleh

image-gnews
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan (tengah) mengenakan rompi oranye dan dikawal petugas setelah menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat, 2 November 2018. KPK menduga duit tersebut berasal dari anggaran yang telah disiapkan Yahya guna mengurus DAK untuk Kebumen. ANTARA/Wibowo Armando
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan (tengah) mengenakan rompi oranye dan dikawal petugas setelah menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat, 2 November 2018. KPK menduga duit tersebut berasal dari anggaran yang telah disiapkan Yahya guna mengurus DAK untuk Kebumen. ANTARA/Wibowo Armando
Iklan

MESKI sudah berkali-kali dibongkar, korupsi anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat tak kunjung surut, malah kian menjadi. Perkara suap dana alokasi khusus (DAK) dan dana insentif daerah (DID) yang sedang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat adalah bukti terbaru. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap peran para politikus di DPR dalam kasus itu, termasuk dugaan keterlibatan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy.

Dalam dakwaan jaksa, para wakil rakyat itu disebut meminta imbalan suap 3-7 persen dari DAK dan DID yang diterima sejumlah daerah pada 2017 dan 2018. Jumlahnya miliaran rupiah. Korbannya antara lain Kabupaten Halmahera Timur di Maluku Utara, satu dari 122 daerah paling tertinggal di Indonesia. Bekerja sama dengan birokrat Kementerian Keuangan, kawanan politikus itu memanfaatkan kewenangannya dalam mengesahkan anggaran untuk meminta suap dari para kepala daerah.

Kongkalikong anggaran ini melibatkan jejaring partai dari pusat sampai daerah, juga lintas lembagadari legislatif sampai eksekutif. Dalam kasus korupsi pembangunan rumah sakit di Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara, misalnya, Wakil Bendahara Umum PPP Puji Suhartono bisa mengatur agar proposal pembangunan senilai Rp 30 miliar disetujui Kementerian Kesehatan. Dalam kasus lain, para politikus bisa mengatur hasil audit wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan agar daerah bisa memenuhi syarat mendapat kucuran dana insentif daerah.

Kementerian Keuangan tentu tak boleh tersandera pola pembahasan anggaran semacam itu. Meski anggaran negara memang harus dibahas di parlemen, pengesahannya merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan DPR. Patut disayangkan, selama ini, Kementerian Keuangan terkesan tutup mata di hadapan berbagai anomali pembahasan anggaran di Senayan. Kondisi ini diperburuk oleh keterlibatan sejumlah anggota staf Kementerian Keuangan dalam praktik korupsi di DPR. Menteri Keuangan Sri Mulyani wajib mencari cara yang lebih efektif untuk memperketat pengawasan terhadap jajarannya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sudah saatnya ada solusi permanen untuk membasmi praktik korupsi anggaran di parlemen. Jika tidak, praktik semacam ini bakal makin merajalela. Jangan sampai korupsi anggaran diterima sebagai kewajaran. Sekarang saja, setiap partai sudah punya kaveling sendiri-sendiri dalam pembahasan anggaran. Ibaratnya, ketika satu tangan anggota DPR sibuk memperjuangkan dana pembangunan untuk konstituennya, satu tangan lagi menagih sogokan dari jejaring mereka di daerah.

Baca Juga:

Harus diakui, bagi sebagian politikus, korupsi anggaran adalah bagian dari upaya partai mengumpulkan "modal" untuk berbagai kegiatan politiknya. Tak bisa dimungkiri, sistem pemilihan umum saat ini menuntut partai menyediakan ratusan miliar rupiah untuk biaya kampanye sampai ongkos pengawasan dan pengawalan perolehan suara. Menyederhanakan sistem politik itu akan berkontribusi pada upaya mencegah korupsi anggaran di parlemen.

Sampai perombakan sistem politik itu terjadi, tak ada pilihan selain terus menggencarkan penindakan hukum. KPK harus terus menyadap komunikasi para anggota DPR, mengawasi pertemuan-pertemuan rahasia mereka dengan para makelar anggaran, dan menangkap mereka ketika duit suap berpindah tangan. Mungkin anggota DPR baru bakal berubah setelah semua politikus korup di Senayan mendekam di balik terali besi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

16 hari lalu

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


18 hari lalu


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

24 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

28 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

43 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

44 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

15 Februari 2024

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.