Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Membasmi Korupsi Politik

Oleh

image-gnews
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan (tengah) mengenakan rompi oranye dan dikawal petugas setelah menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat, 2 November 2018. KPK menduga duit tersebut berasal dari anggaran yang telah disiapkan Yahya guna mengurus DAK untuk Kebumen. ANTARA/Wibowo Armando
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan (tengah) mengenakan rompi oranye dan dikawal petugas setelah menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat, 2 November 2018. KPK menduga duit tersebut berasal dari anggaran yang telah disiapkan Yahya guna mengurus DAK untuk Kebumen. ANTARA/Wibowo Armando
Iklan

MESKI sudah berkali-kali dibongkar, korupsi anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat tak kunjung surut, malah kian menjadi. Perkara suap dana alokasi khusus (DAK) dan dana insentif daerah (DID) yang sedang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat adalah bukti terbaru. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap peran para politikus di DPR dalam kasus itu, termasuk dugaan keterlibatan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy.

Dalam dakwaan jaksa, para wakil rakyat itu disebut meminta imbalan suap 3-7 persen dari DAK dan DID yang diterima sejumlah daerah pada 2017 dan 2018. Jumlahnya miliaran rupiah. Korbannya antara lain Kabupaten Halmahera Timur di Maluku Utara, satu dari 122 daerah paling tertinggal di Indonesia. Bekerja sama dengan birokrat Kementerian Keuangan, kawanan politikus itu memanfaatkan kewenangannya dalam mengesahkan anggaran untuk meminta suap dari para kepala daerah.

Kongkalikong anggaran ini melibatkan jejaring partai dari pusat sampai daerah, juga lintas lembagadari legislatif sampai eksekutif. Dalam kasus korupsi pembangunan rumah sakit di Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara, misalnya, Wakil Bendahara Umum PPP Puji Suhartono bisa mengatur agar proposal pembangunan senilai Rp 30 miliar disetujui Kementerian Kesehatan. Dalam kasus lain, para politikus bisa mengatur hasil audit wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan agar daerah bisa memenuhi syarat mendapat kucuran dana insentif daerah.

Kementerian Keuangan tentu tak boleh tersandera pola pembahasan anggaran semacam itu. Meski anggaran negara memang harus dibahas di parlemen, pengesahannya merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan DPR. Patut disayangkan, selama ini, Kementerian Keuangan terkesan tutup mata di hadapan berbagai anomali pembahasan anggaran di Senayan. Kondisi ini diperburuk oleh keterlibatan sejumlah anggota staf Kementerian Keuangan dalam praktik korupsi di DPR. Menteri Keuangan Sri Mulyani wajib mencari cara yang lebih efektif untuk memperketat pengawasan terhadap jajarannya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sudah saatnya ada solusi permanen untuk membasmi praktik korupsi anggaran di parlemen. Jika tidak, praktik semacam ini bakal makin merajalela. Jangan sampai korupsi anggaran diterima sebagai kewajaran. Sekarang saja, setiap partai sudah punya kaveling sendiri-sendiri dalam pembahasan anggaran. Ibaratnya, ketika satu tangan anggota DPR sibuk memperjuangkan dana pembangunan untuk konstituennya, satu tangan lagi menagih sogokan dari jejaring mereka di daerah.

Harus diakui, bagi sebagian politikus, korupsi anggaran adalah bagian dari upaya partai mengumpulkan "modal" untuk berbagai kegiatan politiknya. Tak bisa dimungkiri, sistem pemilihan umum saat ini menuntut partai menyediakan ratusan miliar rupiah untuk biaya kampanye sampai ongkos pengawasan dan pengawalan perolehan suara. Menyederhanakan sistem politik itu akan berkontribusi pada upaya mencegah korupsi anggaran di parlemen.

Sampai perombakan sistem politik itu terjadi, tak ada pilihan selain terus menggencarkan penindakan hukum. KPK harus terus menyadap komunikasi para anggota DPR, mengawasi pertemuan-pertemuan rahasia mereka dengan para makelar anggaran, dan menangkap mereka ketika duit suap berpindah tangan. Mungkin anggota DPR baru bakal berubah setelah semua politikus korup di Senayan mendekam di balik terali besi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

2 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

16 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

17 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

17 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

18 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

24 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

43 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

52 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024