Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Transparansi Pengadaan Lahan

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan meninjau sungai Ciliwung saat menghadiri peringatan Hari Ciliwung ke-7 di kawasan Condet, Jakarta, Ahad,11 November 2018. Anies Baswedan meninjau kondisi sungai Ciliwung dalam peringatan ini. TEMPO/M Taufan Rengganis
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan meninjau sungai Ciliwung saat menghadiri peringatan Hari Ciliwung ke-7 di kawasan Condet, Jakarta, Ahad,11 November 2018. Anies Baswedan meninjau kondisi sungai Ciliwung dalam peringatan ini. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

MESKI terlambat, rencana pemerintah DKI Jakarta membuat sistem pengadaan lahan yang transparan bagi publik perlu disokong. Kebijakan ini bisa memangkas aksi spekulan yang selama ini sangat merugikan para pemilik lahan. Bagi pemerintah Jakarta, proses yang terbuka ini juga akan memperlancar pembebasan lahan untuk proyek-proyek strategis yang sebelumnya terganjal ulah para makelar.

Sudah terbukti bahwa praktik lancung para spekulan, yang biasa dipanggil "biong", membuat rencana normalisasi Sungai Ciliwung di Kelurahan Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur, terancam tersendat. Pemerintah Jakarta terpaksa menahan pembayaran ganti ruginya karena ada aduan dari para pemilik lahan. Pemilik lahan menolak melepas tanahnya karena hanya menerima pembayaran Rp 900 ribu per meter persegi. Padahal pemerintah Jakarta membeli tanah tersebut seharga Rp 4,5 juta per meter persegi. Sebagian besar uang pembayaran itu ditengarai masuk ke kantong biong.

Aksi para biong sebenarnya sudah berlangsung lama di Ibu Kota. Pembebasan lahan untuk megaproyek Kanal Banjir Timur menjadi bukti sejarah bagaimana aksi tukang pakang tanah ini mengganggu proyek pemerintah. Dimulai pada 1973, proyek peredam banjir di wilayah timur Jakarta itu baru kelar pada 2010-an, di antaranya karena ulah para biong yang mencari untung besar dari pembebasan lahan. Ulah mereka mengakibatkan pemerintah Jakarta baru bisa membebaskan 60 persen lahan hingga 2007.

Penyebab utama para biong leluasa bermain adalah, selama ini rencana pembebasan lahan tidak pernah diketahui secara detail oleh publik. Warga hanya bisa mengetahui adanya rencana tersebut dari dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI. Itu pun sekadar alokasi dana untuk pembebasan lahan secara gelondongan, tanpa disertai penjelasan rinci tentang lokasi lahan yang akan dibebaskan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menjadi janggal kalau para biong malah bisa mengantongi rincian pembebasan lahan tersebut. Sulit dimungkiri bahwa informasi itu memang sengaja ditutupi oleh oknum pejabat pemerintah Jakarta, yang kemudian membocorkannya kepada para biong. Berbekal informasi dari orang dalam itu, para biong kemudian membeli lahan yang telah masuk rencana dibebaskan. Modus lain, seperti dalam kasus di Kelurahan Gedong, para biong membuat perjanjian di bawah tangan untuk memperdaya para pemilik lahan.

Dengan kondisi itu, guna melindungi pemilik lahan dari tindakan curang para spekulan, menjadi penting realisasi rencana pemerintah Jakarta untuk mengumumkan secara terbuka rencana pembebasan lahan untuk pembangunan. Pengumuman itu meliputi peta pembebasan lahan dan harga penilaian yang sudah ditetapkan. Penggunaan website resmi akan membuat semua kegiatan menjadi terbuka dan pemilik yang lahannya dibebaskan akan mendapat kompensasi sesuai dengan harga pasar.

Percepatan penerapan aturan tersebut diperlukan karena banyak pembangunan proyek vital yang mendesak segera dirampungkan. Dengan transparansi proses pengadaan lahan, tak ada lagi alasan penyelesaian proyek strategis seperti normalisasi Ciliwung, yang penting sebagai upaya menanggulangi banjir di Jakarta, menjadi tertunda.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

7 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

20 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

21 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

22 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

23 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

47 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024