Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Badut Politik, Komoditas Politik

image-profil

image-gnews
Badut Politik, Komoditas Politik
Badut Politik, Komoditas Politik
Iklan

Seno Gumira Ajidarma
Panajournal.com

Badut politik adalah kekonyolan karena yang membuat orang tertawa adalah kebodohannya. Bukan kebodohan manusia lugu, melainkan kebodohan manusia yang berusaha tampak pintar tapi gagal. Maka tawa yang lahir dari perilaku badut politik ini bukanlah tawa kebahagiaan yang wajib disyukuri.

Tawa bagi perilaku badut politik adalah tawa yang mewakili perasaan tidak enak, seperti yang berlangsung dalam discomfort humor. Bedanya, ini bukan panggung komedi. Ini realitas politik. Dengan demikian, jika dalam konteks panggung komersial penonton dirugikan sekadar karena batal terhibur, dalam kehidupan sosial para badut politik merugikan kemanusiaan karena eksistensi mereka yang mubazir.

Tawa dalam perasaan tidak enak atas kekonyolan badut politik ini, jika dijabarkan lebih jauh, adalah tawa yang lahir dari perasaan jengkel, marah, getir, dan keterhinaan karena kecerdasan yang tertawa telah dilecehkan. Semua itu campur aduk jadi satu, tapi tetap menjelma tawa karena berlangsungnya kerja humor dalam perilaku tersebut: bisosiasi, yang berarti lahirnya tawa akibat kejutan karena harapan tak terpenuhi dari perbenturan dua kerangka acuan tak sepadan (Koestler, 1980 [1964]: 321-9). Dalam hal badut politik, ketika sensasi keterkejutannya memudar, saat itulah ketersadaran kritis melahirkan geleng-geleng kepala, yang memiliki makna dominan seperti berikut: kok bisa?

Artinya, perilaku badut politik yang menimbulkan tawa itu untuk sekilas berada di luar nalar orang banyak (yang sudah salah kaprah disebut "akal sehat"). Namun, ketika "disehatkan", alias diperiksa lebih rinci sebab-akibatnya, meskipun sebetulnya kemudian akan "masuk akal" (untuk tidak mengatakannya "terpaksa bisa diterima") juga urutan peristiwanya, kebadutannya tidak perlu dimaklumi dalam keseriusan politik. Dalam politik, semua orang harus serius dan pintar. Jika tidak, gelanggang politik akan menjadi panggung komedi dan para "negarawan" (ya, tanda kutip itu ada maksudnya!) akan menjadi badut-badut politik yang berpengaruh besar terhadap adab politik itu sendiri.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Adab? Seberapa beradab politik Indonesia kontemporer? Tanggapan terhadap badut politik bisa menjadi ukuran. Jika kebadutannya dengan kesadaran penuh sengaja diabaikan, sehingga terisolasi sebagai kebadutan personal dan lokal, tersila diukur keberadabannya dalam mencegah kerugian. Jika kebadutannya ditanggapi dengan keseriusan berlebih-lebihan, karena pemanfaatannya yang sangat menguntungkan sebagai komoditas politik, tersila diukur keberadabannya, ketika pihak mana pun saat kebadutannya terbongkar segera menambah jumlah badut-badut politik.

Saya garis bawahi ungkapan "pihak mana pun" karena dalam tiupan angin politik, sebelum maupun sesudah kebadutan menjadi masalah yang berlebih-lebihan seriusnya, pihak mana pun memanfaatkan kebadutan itu sebagai komoditas politik dengan eksploitasi yang sebesar-besarnya. Bahkan, ketika angin politik berbalik, "mencari keuntungan dalam kerugian" pun dilakukan, sebagaimana politikus terandaikan mampu melakukannya. Namun, jika kebadutan yang dimanfaatkannya sebagai komoditas politik, metamorfosis dari politikus menjadi badut politik tidak dapat dielakkannya.

Bagaimanakah posisi penonton (panggung) politik? Dalam perbandingannya dengan panggung teater, penonton mungkin merasa tidak berpolitik. Namun penonton tidak dapat mengingkari betapa dirinya memang terlibat dalam politik, sebagaimana penonton teater tidak dapat mengingkari keterlibatannya menonton. Bagi teater, publik adalah faktor mutlak, karena tontonannya dianggap sukses bukan hanya jika terungkap dengan baik, tetapi juga bila publiknya terlibat dalam peristiwa teaternya (Soekito, 8/5/1972: 6).

Dioper kembali ke politik, giliran publik kini yang memberi makna keterlibatannya, menyaksikan badut politik sebagai komoditas politik.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

3 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

7 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

22 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

23 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

43 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

46 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

46 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

52 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

53 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

53 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.