Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Memurnikan Keanggotaan DPD

image-profil

image-gnews
Petugas sedang melayani perwakilan dari sejumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah RI melaporkan harta kekayaannya, di ruang pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), gedung KPK, Jakarta, Rabu, 11 Juli 2018. Sebanyak 184 bakal calon Anggota DPD RI belum mengaktivasi e-LHKPN, sebagai syarat  untuk mendaftar di Komisi Pemilihan Umum. TEMPO/Imam Sukamto
Petugas sedang melayani perwakilan dari sejumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah RI melaporkan harta kekayaannya, di ruang pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), gedung KPK, Jakarta, Rabu, 11 Juli 2018. Sebanyak 184 bakal calon Anggota DPD RI belum mengaktivasi e-LHKPN, sebagai syarat untuk mendaftar di Komisi Pemilihan Umum. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

Sulardi
Dosen Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Malang

Konflik antara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Oesman Sapta Odang, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menarik perhatian publik. Konflik berawal ketika Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi Pasal 182 huruf I Undang-Undang Pemilihan Umum yang memuat syarat bagi calon anggota DPD yang tidak boleh memiliki "pekerjaan lain", Mahkamah menilai frasa "pekerjaan lain" harus dimaknai dengan mencakup pula pengurus partai politik.

Implikasi yuridisnya, KPU tidak meloloskan Oesman sebagai calon anggota DPD karena ia menjabat sebagai Ketua Umum Partai Hanura. Oesman lalu mengajukan gugatan sengketa ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Ternyata, Bawaslu berpikiran sama dengan MK, bahwa pengurus partai politik tidak bisa mencalonkan diri menjadi anggota DPD karena DPD adalah lembaga yang anggotanya secara perseorangan mewakili kepentingan daerah. Ini perlu supaya tidak terjadi konflik kepentingan. Bahkan, akuntan, advokat, notaris, atau profesi lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas dan wewenang atau hak sebagai anggota DPD. Karena itu, gugatan Oso pun ditolak seluruhnya.

Kekalahan ini tidak menyurutkan semangat Oesman dan pengacaranya. Jalur hukum lain ditempuh, yakni permohonan uji materi Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD ke Mahkamah Agung. MA kemudian membatalkan peraturan KPU itu karena menilai peraturan tersebut berlaku surut, yakni putusan baru muncul setelah daftar calon sementara (DCS) dipublikasikan oleh KPU.

Putusan MA itu menjadi dilema bagi KPU. Bila KPU menindaklanjuti putusan tersebut dengan meloloskan Oesman sebagai calon anggota DPD, itu sama halnya KPU meniadakan putusan MK yang melarang pengurus partai politik menjadi calon anggota DPD. Kita perlu melihat ini dari asal-usul kelahiran DPD.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kekuasaan itu mirip bejana berhubungan," kata profesor Aidul Fitriaciada, mantan Komisioner Komisi Yudisial. Artinya, bila suatu lembaga negara ditambahi kekuasaan, ia akan mengurangi kekuasaan lembaga negara yang lain. Sebelum perubahan UUD 1945, presiden mempunyai kekuasaan yang sangat besar, hampir tiga fungsi kekuasaan dalam suatu negara ada pada presiden: presiden membuat undang-undang dan melaksanakannya serta mempunyai sedikit kekuasaan yudikatif, selain sebagai panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.

Perubahan UUD 1945 selama empat kali (1999-2002) telah menghadirkan lembaga negara baru, yaitu Komisi Yudisial, MK, DPD, dan pudarnya Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Harapan terbentuk lembaga baru itu supaya pemerintahan terselenggara secara harmonis, tanpa dominasi, dan checks and balances di antara lembaga negara terjadi dengan baik sehingga terhindar adanya superbody kelembagaan.

Kehadiran DPD, sebagai salah satu anak kandung perubahan konstitusi ketiga, sesungguhnya telah mereduksi eksistensi permusyawaratan perwakilan yang tertuang dalam sila keempat Pancasila. Permusyawaratan perwakilan, yang semula meliputi berbagai unsur yang ada di masyarakat Indonesia, kini tinggal wakil partai politik dan wakil daerah. DPD diharapkan mampu memperjuangkan kepentingan daerah yang diwakilinya. Selain itu, DPD merupakan institusi penyeimbang dalam badan perwakilan.

Dengan latar seperti itu, mudah-mudahan KPU mempunyai keberanian untuk bergeming atas putusan MA. Bagaimanapun, sejak awal DPD didesain sebagai lembaga yang mewakili kepentingan daerah. Untuk menjaga kemurnian kepentingan daerah itulah maka tidak ada tempatnya pengurus dan anggota partai politik menjadi anggota DPD. Bila anggota atau pengurus partai menjadi anggota DPD, hal itu berpotensi kelak anggota DPD dan anggota DPR menjadi tidak ada bedanya, keduanya dari partai politik. Hal ini yang ingin dihindari, baik oleh pembentuk undang-undang, MK, Bawaslu, maupun KPU, kecuali MA.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

2 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

16 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

17 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

17 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

18 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

24 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

43 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

52 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024