Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Meredam Perselisihan Upah Minimum

image-profil

image-gnews
Upah Minimum Provinsi
Upah Minimum Provinsi
Iklan

Bagong Suyanto
Guru Besar Departemen Sosiologi FISIP Universitas Airlangga

Menjelang akhir tahun, salah satu isu di bidang ketenagakerjaan yang selalu muncul adalah soal penetapan upah minimum provinsi (UMP). Keputusan pemerintah tentang besaran UMP hampir setiap tahun selalu memantik sikap tidak puas dari buruh dan pengusaha karena dinilai tidak sesuai dengan harapan. UMP adalah upah minimum tenaga kerja per bulan yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi.

Surat edaran Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Hanif Dhakiri tentang UMP tahun 2019 yang naik hanya 8,03 persen langsung disambut dengan protes, terutama dari pihak buruh. Kenaikan UMP yang tidak lebih dari 10 persen itu dinilai tidak sebanding dengan kenaikan berbagai harga barang kebutuhan sehari-hari, seperti beras, telur, ayam, dan listrik. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan, kenaikan UMP yang realistis adalah sekitar 20–25 persen. Kenaikan sebesar itu didasarkan pada hasil survei kebutuhan hidup laik yang dilakukan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan KSPI di beberapa daerah.

Adapun para pengusaha keberatan akan dampak kenaikan itu terhadap biaya produksi dan peluang mereka bersaing di tengah kondisi perekonomian yang masih belum stabil. Di mata pengusaha, kenaikan UMP itu dinilai membebani para pelaku industri di tengah terdepresiasinya nilai tukar rupiah. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat diklaim akan berpengaruh terhadap biaya operasional pelaku industri yang masih bergantung pada bahan baku impor.

Bagi mereka, persoalannya bukan pada berapa besaran UMP, melainkan dampaknya terhadap kelangsungan usaha. Dunia usaha yang mati suri dan bahkan sebagian dilaporkan telah mengalami kebangkrutan sering kali dikemukakan pengusaha sebagai bukti kesulitan yang mereka hadapi.

Pemerintah perlu bersikap arif dan bijak dalam menghadapi perbedaan sikap dua kubu yang selalu muncul setiap tahun ini. Penetapan UMP bukan sekadar soal formula dan faktor-faktor yang dipertimbangkan. Idealnya, tentu indikator penetapan UMP adalah kebutuhan hidup, inflasi, dan kondisi perekonomian makro. Tapi masalahnya terletak pada keterbukaan pengusaha terhadap kondisi usaha mereka.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selama ini, buruh selalu curiga terhadap sikap pengusaha, yang bila untung besar diam saja dan tidak memberikan penghargaan kepada buruh. Tapi, ketika buruh menuntut kenaikan UMP, para pengusaha biasanya akan mengeluh dan meminta buruh memahami situasi perekonomian yang tengah lesu. Sikap saling curiga dan tidak adanya komunikasi yang benar-benar saling memahami inilah yang sebetulnya menjadi titik krusial perbedaan sikap antara kaum buruh dan pengusaha.

Kaum buruh tentu sulit menerima jika pengusaha terus mengeluh rugi dan gamang menghadapi perubahan kondisi perekonomian yang makin kompetitif. namun di saat yang sama secara kasatmata buruh melihat pabrik tempat mereka bekerja terus berekspansi ke berbagai wilayah, dan terus menambah volume produksi. Tidaklah mungkin buruh mau menerima kenaikan UMP yang hanya 8,03 persen jika pabrik tempat mereka bekerja justru terus membesar.

Kata kunci untuk mencegah perselisihan antara buruh dan pengusaha ini adalah keterbukaan dan bagaimana menumbuhkan rasa memiliki buruh. Sebuah perusahaan yang memperlakukan buruhnya secara manusiawi serta berhasil membangun empati dan rasa memiliki dari kaum buruhnya berkemungkinan besar dapat meredam potensi konflik.

Sepanjang kalangan pengusaha masih memandang upah buruh merupakan bagian dari biaya produksi dan karena itu menjadi beban bagi perusahaan, sepanjang itu pula resistansi buruh akan terus bermunculan. Alih-alih mau menerima keputusan pemerintah soal besaran UMP, bukan tidak mungkin yang terjadi adalah rasa curiga dan sikap kritis buruh untuk terus memperjuangkan apa yang mereka pandang pantas diperjuangkan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

7 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

21 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

22 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

22 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

23 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

47 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024