Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Putusan Janggal Mahkamah Agung

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar saat jumpa wartawan di Media Center Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Jumat, 25 Mei 2018. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar saat jumpa wartawan di Media Center Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Jumat, 25 Mei 2018. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Iklan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebaiknya mengabaikan putusan Mahkamah Agung yang membolehkan pengurus partai politik menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Putusan tersebut bertabrakan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Pada Juli lalu, Mahkamah Konstitusi meluluskan uji materi atas Pasal 182 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan melarang pengurus partai politik menjadi anggota DPD.

Pasal 182 huruf I mengatur tentang persyaratan calon anggota DPD. Pertimbangan para hakim konstitusi sudah terang-benderang, yakni menghindari perwakilan ganda dari partai. Sebab, kalau pengurus partai boleh mencalonkan diri menjadi anggota DPD, tujuan pembentukan lembaga tersebut tidak tercapai.

DPD merupakan lembaga perwakilan yang didirikan untuk mengakomodasi aspirasi daerah atau semacam kamar kedua di parlemen. Mereka berfungsi sebagai penyeimbang terhadap suara partai di legislatif. Faktanya saat ini, jumlah pengurus partai yang menjadi anggota DPD malah lebih banyak dari perwakilan murni daerah. Hal ini jelas merisaukan. Para politikus tersebut akan lebih patuh terhadap keputusan partai. Padahal anggota DPD seharusnya hanya setia kepada suara masyarakat di daerahnya.

Kekacauan hukum ini bermula dari keinginan Ketua DPD Oesman Sapta Odang kembali mengajukan diri sebagai anggota DPD, tapi tak mau melepaskan jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Hanura. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 26 Tahun 2018 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Pemilu pasca-uji materi menghalangi niat tersebut.

Sebenarnya KPU telah cukup bijak. Dengan pertimbangan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi keluar setelah proses pendaftaran calon DPD berjalan, KPU membolehkan pengurus partai yang telanjur mendaftar untuk mempertahankan status pencalonannya, asalkan mereka mundur dari kepengurusan partai. Namun Oesman menolak. Selain menggugat ke Mahkamah Agung, dia bersama pengacaranya mengancam akan meneruskan sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara jika KPU tak menjalankan putusan Mahkamah Agung.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Komisioner KPU tidak perlu khawatir akan ancaman Oesman dan pengacaranya. Bagaimanapun, putusan Mahkamah Konstitusi derajatnya lebih tinggi karena merujuk pada undang-undang. Jika diperlukan, KPU bisa menyiapkan peraturan baru soal pencalonan anggota DPD menggantikan PKPU yang telah dianulir Mahkamah Agung.

Di sisi lain, putusan Mahkamah Agung yang seolah melawan putusan Mahkamah Konstitusi ini merupakan preseden buruk bagi penyelenggaraan hukum. Sebuah aturan perundang-undangan yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi kini dapat dilawan dengan uji materi atas peraturan turunannya di Mahkamah Agung. Kalau hal ini dibiarkan, kekacauan hukum semacam itu akan terus berulang.

Mahkamah Agung seharusnya tidak mempermainkan hukum. Keputusan janggal seperti yang terjadi dalam sengketa PKPU yang melibatkan Oesman ini, selain merusak tatanan hukum, bisa menggerus kepercayaan publik. *

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

4 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

18 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

19 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

19 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

20 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

26 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

44 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

54 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024