Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sulitnya Berinvestasi di Indonesia

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Menteri Pembangunan dan Perencanaan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro saat memberikan opening speech dalam acara penandatanganan kerjasama (financial closing) proyek investasi di bidang  infrastruktur di Hotel Nikko, Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali, Sabtu, 13 Oktober 2018. Tempo/Dias Prasongko
Menteri Pembangunan dan Perencanaan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro saat memberikan opening speech dalam acara penandatanganan kerjasama (financial closing) proyek investasi di bidang infrastruktur di Hotel Nikko, Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali, Sabtu, 13 Oktober 2018. Tempo/Dias Prasongko
Iklan

Sungguh ironis, saat pemerintah berjibaku menggenjot pembangunan infrastruktur, skor kemudahan berinvestasi di Indonesia justru melorot. Sederet program yang dicanangkan pemerintah untuk menarik investor ternyata masih sebatas kata-kata manis.

Laporan Bank Dunia menunjukkan hal tersebut. Dalam dokumen bertajuk "Doing Business 2019", lembaga tersebut menempatkan Indonesia pada peringkat ke-73 dari 90 negara. Skor itu merosot satu peringkat dibanding tahun lalu.

Peringkat Indonesia itu pun berada di bawah negara-negara ASEAN lainnya, seperti Vietnam (posisi ke-69) dan Brunei (ke-55). Di kawasan ASEAN, Singapura menduduki peringkat terbaik, yakni peringkat kedua. Adapun Malaysia dan Thailand masing-masing berada di peringkat ke-15 dan ke-27.

Temuan ini seharusnya menjadi pelecut bagi pemerintah. Deregulasi atau reformasi aturan untuk menarik investor-yang selama ini didengung-dengungkan pemerintah-ternyata masih sebatas otak-atik tanpa menyentuh substansi. Penyederhanaan izin dan penurunan tarif tak cukup memikat investor. Sebab, masih ada kendala besar lain yang menghadang mereka, yakni ketidaksinkronan aturan yang dibuat oleh beberapa lembaga pemerintah.

Hal yang menjadi faktor utama sehingga skor kemudahan berinvestasi di Indonesia melorot adalah penurunan peringkat pada beberapa indikator kemudahan berbisnis. Dari 10 indikator, ada tiga hal yang menurun drastis peringkatnya dari tahun lalu, yakni perizinan konstruksi (dari ke-108 menjadi 112), perlindungan investor minoritas (dari ke-43 menjadi 51), dan penegakan kontrak (dari ke-145 menjadi 146).

Pernyataan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong cukup mengagetkan, tapi begitulah faktanya. Dia mengatakan pemerintah kehilangan fokus dan alpa memperbaiki hal-hal fundamental dalam birokrasi. Berbagai aturan yang bertabrakan dan morat-marit harus segera dibereskan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Presiden Joko Widodo seharusnya tidak hanya memfokuskan diri pada pembangunan proyek infrastruktur. Proyek itu memang penting, tapi perbaikan keseluruhan sistem sehingga pola kerja birokrat pemberi izin tak lambat juga penting. Iming-iming infrastruktur atau insentif sebesar apa pun tak akan menarik bagi investor jika mereka tak kunjung mendapatkan pelayanan yang baik, cepat, dan adil.

Janji pemerintah menerapkan sistem perizinan online juga harus segera ditepati. Keterlambatan pengoperasian sistem Online Single Submission yang diluncurkan sejak Juli lalu menjadi tambahan catatan buruk di mata investor.

Dunia bisnis bergerak begitu cepat. Bila pemerintah lamban, wajar bila investor melirik wilayah lain, seperti Vietnam atau Thailand.

Banyak pesaing untuk berebut kue investasi. Pemerintah tak boleh lagi kehilangan fokus. Harus ada strategi induk pembenahan sistem investasi agar tak terkesan pembenahan di satu bidang terlepas dari bidang lainnya. Presiden Jokowi tak boleh berpuas diri karena pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di atas 5 persen.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

7 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

21 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

22 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

22 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

23 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

48 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024