Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Lingkaran Setan Korupsi

Oleh

image-gnews
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mendatangi gedung KPK, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan, Jumat, 2 November 2018. Taufik memenuhi panggilan setelah dua kali mangkir sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mendatangi gedung KPK, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan, Jumat, 2 November 2018. Taufik memenuhi panggilan setelah dua kali mangkir sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
Iklan

Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Taufik Kurniawan sebagai tersangka korupsi patut diapresiasi. Namun berulangnya modus operandi suap dalam perkara Taufik menunjukkan ada kekeliruan mendasar dalam sistem penganggaran dana alokasi khusus yang perlu dibenahi.

Pola korupsi yang diduga dilakukan Taufik, yakni meminta suap dari kepala daerah sebagai imbalan menyetujui pos dana alokasi khusus di anggaran negara, sudah kesekian kalinya terjadi. Ironisnya, perkara pertama dengan modus semacam ini juga dilakukan politikus Partai Amanat Nasional, Wa Ode Nurhayati, pada 2012. Ketika itu, Wa Ode meminta imbalan untuk pencairan dana infrastruktur daerah dari sejumlah pemerintah daerah.

Enam tahun berlalu dan kini pola korupsi serupa masih terus terjadi di Senayan. Sebagai Wakil Ketua DPR yang membawahkan badan anggaran dan keuangan negara, Taufik Kurniawan punya kewenangan besar dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dia diduga memanfaatkan kewenangan itu untuk mendapatkan kickback sebesar 5 persen dari total dana alokasi khusus yang dia setujui untuk percepatan pembangunan di daerah.

Bukan kebetulan jika penyuap Taufik adalah Bupati Kebumen, Jawa Tengah, Yahya Fuad. Taufik sendiri anggota DPR dari Daerah Pemilihan VII Jawa Tengah, yang meliputi Kebumen, Banjarnegara, dan Purbalingga. Ketika terpilih, sang Bupati juga didukung Partai Amanat Nasional. Karena itulah Yahya meminta bantuan Taufik agar daerah termiskin kedua di Jawa Tengah tersebut mendapat DAK sebesar Rp 100 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016.

Tentu tidak ada yang keliru dari sistem penganggaran yang melibatkan lembaga legislatif. Sebagai representasi warga negara, sudah seharusnya DPR memberikan persetujuan akhir atas anggaran yang diajukan lembaga eksekutif. Yang mesti diwaspadai adalah celah kongkalikong yang bisa dimanfaatkan politikus untuk "memperdagangkan" kewenangannya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Modus korupsi seperti ini harus segera dibongkar karena kerugian yang ditimbulkannya berlapis-lapis. Duit suap yang disetorkan kepada Taufik, misalnya, berasal dari urunan para pengusaha yang mengijon proyek daerah yang bakal dibiayai dari DAK. Mereka juga memotong 7 persen dari total dana sebagai imbal jasa menyiapkan modal sogokan. Para politikus daerah di DPRD tak ketinggalan. Mereka juga kecipratan bagian karena proposal pengajuan DAK harus distempel lembaga itu sebelum diajukan ke Senayan.

Walhasil, dana alokasi khusus yang sebenarnya didesain untuk membantu daerah yang tak mampu membangun infrastruktur sudah compang-camping ketika benar-benar sampai ke tangan pelaksana proyek. Khalayak ramai yang membutuhkan jalan, jembatan, atau pasar akhirnya mendapat fasilitas infrastruktur di bawah kualitas yang seharusnya. Inilah lingkaran setan korupsi yang mesti diputus.

Sebagai langkah awal, Kementerian Keuangan bisa merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan yang menjadi basis perhitungan DAK. Alokasi DAK dalam anggaran negara seharusnya dikunci dalam regulasi itu agar tak dijadikan komoditas politik di DPR.

Dengan penetapan yang tegas dalam peraturan, ruang negosiasi dalam pembahasan mata anggaran ini di Senayan jadi tertutup. Transparansi dalam rapat-rapat anggaran juga merupakan faktor kunci untuk memberantas praktik korupsi. Pengawasan publik yang ketat seharusnya bisa membasmi kanker korupsi berjemaah yang terus menggerogoti tata kelola anggaran kita.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

10 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

24 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

25 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

25 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

26 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

32 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

51 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024