Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mimpi Buruk Dinasti Al-Saud

image-profil

image-gnews
Seorang demonstran memegang gambar Jamal Khashoggi saat protes di depan konsulat Arab Saudi di Istanbul [Osman Orsal / Reuters]
Seorang demonstran memegang gambar Jamal Khashoggi saat protes di depan konsulat Arab Saudi di Istanbul [Osman Orsal / Reuters]
Iklan

Smith Alhadar
Direktur Eksekutif Institute for Democracy Education

Persekusi, penculikan, dan pembunuhan terhadap pembangkang bukan barang baru bagi Arab Saudi. Hubungannya yang kuat dengan Amerika Serikat dan Eropa membuat Saudi kebal dari kritik internasional. Tapi, dengan kematian jurnalis Jamal Khashoggi di dalam Konsulat Saudi di Istanbul, Turki, kekebalan Riyadh menghadapi ujian berat. Setelah 18 hari membantah, pada 20 Oktober, Saudi secara resmi mengakui wartawan senior Saudi itu tewas dalam suatu perkelahian di Konsulat.

Saudi pun memecat Ahmad al-Asiri, wakil ketua badan intelijen, dan Saud al-Qahtani, penasihat istana-keduanya pembantu dekat Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammad bin Salman (MBS)-serta menahan 18 orang, yang sebagian diduga terlibat dalam kematian Khashoggi. Presiden Amerika Donald Trump, yang merupakan sekutu MBS, menyambut baik langkah itu dan menganggap penjelasan Saudi dapat dipercaya. Mesir, Uni Emirat Arab, Bahrain, Yordania, dan Libanon juga membela posisi Saudi.

Tapi lebih banyak warga dunia dan negara yang meragukan keterangan Saudi karena sejumlah alasan. Pertama, Saudi belum menunjukkan bukti atas klaimnya. Paling tidak klaim itu bertentangan dengan hasil investigasi aparat Turki yang menyatakan Khashoggi dimutilasi oleh 15 pejabat yang dikirim langsung dari Saudi menggunakan jet pribadi. Kedua, sampai kini Saudi belum menunjukkan keberadaan jenazah Khasoggi. Ketiga, sulit diterima akal sehat bahwa Khashoggi baku hantam dengan belasan orang yang terlatih untuk membunuh.

PBB, Amnesty International, dan sejumlah negara Eropa menuntut penyelidikan yang lebih transparan, menyeluruh, dan independen. Bahkan makin banyak anggota Kongres Amerika, baik dari Republik maupun Demokrat, politikus, dan wartawan, menuntut agar Gedung Putih menjatuhkan sanksi kepada Saudi. Sikap Trump yang masih menolak pembatalan penjualan senjata senilai US$ 110 miliar kepada Saudi justru dikaitkan dengan kepentingan pribadi Trump. Adapun Mesir, Libanon, dan Yordania juga sangat bergantung pada bantuan keuangan Riyadh.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelum kasus Khashoggi muncul, Kerajaan Arab Saudi dikenal sebagai negara yang stabil. Negara produsen minyak terbesar di Timur Tengah ini bak gula yang dikerumuni banyak semut dari berbagai penjuru dunia. Reformasi sosial-ekonomi-berupa kebebasan lebih besar di ruang publik bagi perempuan dan promosi Islam moderat-yang dijalankan MBS mendapat apresiasi komunitas internasional.

Tapi kini banyak sekutu Saudi mulai menjaga jarak dengannya. Ironisnya, otak pembunuhan Khashoggi justru mengarah pada MBS. Khashoggi memang menentang kebijakan MBS memerangi Yaman dan pemutusan hubungan diplomatik dengan Qatar. Dua isu ini tidak populer di kalangan publik Saudi. Khashoggi juga mengkritik persekusi terhadap intelektual, aktivis, ulama, dan wartawan. Dia mengeluh bahwa Kerajaan Saudi tidak akan pernah menjadi negara demokrasi selama MBS berkuasa.

Kebijakan-kebijakan MBS yang terkesan agresif itu tak lepas dari keyakinannya bahwa ia telah mendapat cek kosong dari Trump setelah ia membangun hubungan dengan Israel, memusuhi Iran, membeli senjata ratusan miliar dolar Amerika, dukungan terhadap "Kesepakatan Abad Ini" antara Israel dan Palestina, serta mengendalikan harga minyak sesuai dengan keinginan Amerika. Rupanya MBS keliru. Trump pun pada akhirnya tak berdaya menghadapi tekanan Kongres dan publik Amerika untuk menjatuhkan sanksi terhadap Saudi. Demikian juga negara-negara Eropa.

Kini, nasib Saudi bergantung pada Turki. Namun Ankara telah sampai pada titik tak bisa balik. Pembunuhan di bumi Turki tentu tak dapat dibiarkan berlalu begitu saja. Walaupun Konsulat Saudi merupakan wilayah yurisdiksi Saudi, pembunuhan di situ akan merupakan eksekusi ekstrayudisial yang melanggar hukum internasional. Walhasil, kasus ini merupakan mimpi buruk bagi dinasti Al-Saud. Kalaupun nanti ada kompromi di belakang layar antara Turki, Saudi, dan Amerika untuk menyelesaikan kasus ini, MBS sebagai penguasa de facto akan terus menjadi beban bagi Saudi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

3 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

6 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

22 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

23 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

43 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

46 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

46 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

52 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

52 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

53 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.