Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Politik Kiri Malaysia

image-profil

image-gnews
Anwar Ibrahim. REUTERS
Anwar Ibrahim. REUTERS
Iklan

Ahmad Sahidah
Dosen Senior Filsafat dan Etika Universitas Utara Malaysia

Kemenangan Anwar Ibrahim dalam pemilihan sela di Port Dickson sudah diramalkan sebelumnya. Banyak media massa Tanah Air memberitakan kejayaan ikon reformasi tersebut. Selangkah lagi, bekas wakil perdana menteri itu akan menggantikan kedudukan Mahathir Mohamad sebagai orang nomor satu di Malaysia.

Namun ada isu lain yang luput dari perhatian media dan sebagian besar warga Malaysia, yakni kehadiran partai kiri dalam pertarungan politik negeri jiran. Partai Sosialis Malaysia (PSM) sebenarnya turut meramaikan pesta demokrasi dengan turun ke jalan sambil membawa spanduk penolakan kenaikan upah minimum sebesar 50 ringgit (sekitar Rp 150 ribu). Pada hari nominasi calon, partai berlambang genggaman tangan ini hadir seraya mengedarkan selebaran untuk menuntut kenaikan gaji buruh.

Sebagai partai berhaluan kiri, PSM mengambil posisi sebagai kelompok yang menentang kapitalisme, yang dianggap sebagai hantu yang menyengsarakan kaum pekerja. Tak pelak, ia selalu menyuarakan gurita neoliberalisme yang dikomando oleh institusi seperti Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia dengan lantang. Meski tak mendapat sokongan luas, partai ini tak kenal lelah untuk membela kepentingan kaum pekerja dan masyarakat tertindas.

PSM juga giat melakukan kaderisasi. Bawani, mahasiswa saya di Universitas Utara Malaysia, misalnya, adalah pegiat sosialis. Perempuan ini sangat kritis. Ketika isu Trans-Pacific Partnership Agreement (TPPA) memantik kontroversi, aktivis berdarah India ini mengungkap isu kontroversi tersebut di kelas. Sekali waktu, perempuan yang kini menjadi pengacara itu memobilisasi mahasiswa untuk berdemonstrasi di depan rektorat. Pilihan ini sangat berisiko di tengah cengkeraman rezim yang kuat terhadap perguruan tinggi pada masa itu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Geliat politik kiri sejatinya lahir sejak awal perjuangan kemerdekaan. Dalam Social Roots of the Malay Left, Rustam A. Sani mengurai asal-usul gerakan berhaluan kiri di Semenanjung. Sejak awal 1930-an, pergolakan sosial dan ekonomi yang dipicu oleh depresi dan tantangan dari kaum imigran mendorong orang-orang Melayu mendirikan organisasi politik untuk mempertahankan kepentingan mereka. Kehendak ini bukan sekadar pendirian badan amal. Hasrat tersebut terwujud dalam Kesatuan Melayu Muda (1938), Partai Kebangsaan Melayu Malaya (1945), Partai Rakyat Malaya (1955), dan Partai Sosialis Rakyat Malaysia (1968).

Buku Memoir Perjuangan Politik Syed Husin Ali menyebutkan bahwa faktor yang mendorong gerakan kiri ini adalah pengaruh majalah politik dan buku dari Indonesia di kalangan pelajar Sultan Idris Training College, sekolah diploma keguruan. Selain itu, pejuang kemerdekaan Indonesia yang lari ke Malaya turut mewarnai pandangan politik masyarakat, seperti Sutan Haji Naim. Ahmad Boestamam, dalam memoarnya, juga menyebut peran Tan Malaka dalam menggerakkan ide-ide kiri kepada orang Melayu.

Tentu, sosok yang tak bisa dilupakan adalah Sukarno. Tokoh kemerdekaan Indonesia ini telah menyuntikkan semangat kepada banyak pegiat kemerdekaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Di antara pejuang yang mendapatkan spirit untuk membebaskan Malaysia dari penjajahan Inggris adalah Burhanuddin, Ishak, dan Boestamam. Pada gilirannya, kesatuan kiri tidak hanya didukung oleh orang Melayu, tapi juga Tionghoa, seperti Tan Cheng Lock dengan penggabungan Putera (Pusat Tenaga Rakyat) dan AMCJA (All-Malaya Council of Joint Action).

Kini, Partai Rakyat Malaysia melebur dengan Partai Keadilan yang diterajui oleh Anwar Ibrahim. Peristiwa bersejarah ini tidak bisa dilepaskan dari peran orang penting Partai Rakyat Malaysia, Syed Hussin Ali, yang merintis penggabungannya bersama Anwar, yang pada masa itu meringkuk di penjara. Tentu ikhtiar ini mungkin diwujudkan karena asas perjuangan yang sama, yaitu menghentikan tradisi pembentukan partai yang didasarkan pada kesamaan kelompok etnis. Akhirnya, Partai Keadilan Rakyat (PKR) betul-betul menjadi wadah perjuangan politik lintas suku. Warna merah pada bendera PKR adalah simbol PRM. Adakah gagasan kiri masih subur dalam partai besutan Anwar? Sekilas, justru PSM sering menyuarakan ketidakadilan dan memilih turun ke jalan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

1 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

22 hari lalu

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


23 hari lalu


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

30 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

34 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

49 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

50 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

15 Februari 2024

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.