Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Insentif Semu PPN Ekspor Jasa

image-profil

image-gnews
Insentif Semu PPN Ekspor Jasa
Insentif Semu PPN Ekspor Jasa
Iklan

Haryo Kuncoro
Direktur Riset Socio-Economic & Educational Business Institute

Pemangkasan tarif pajak agaknya sedang mengalami tren. Setelah pajak penghasilan (PPh) bagi pelaku usaha menengah, kecil, dan mikro serta PPh bunga atas devisa hasil ekspor yang disimpan di bank dalam negeri, pemerintah tengah memperluas pemotongan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) nol persen untuk ekspor jasa.

Mengikuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2010, PPN 0 persen hanya dibatasi pada jasa maklon (proses penyelesaian suatu barang), jasa perbaikan dan perawatan, serta jasa konstruksi. Enam jenis ekspor jasa yang akan ditambahkan adalah jasa teknologi dan informasi, jasa penelitian dan pengembangan, jasa persewaan alat angkut, jasa pengurusan transportasi, jasa profesional, dan jasa perdagangan.

Rancangan kebijakan ini seakan menjadi respons pemerintah dalam mengatasi defisit neraca jasa yang sudah terjadi sejak 2010. Penghapusan PPN dimaksudkan untuk lebih mendorong nilai ekspor jasa.

Penghapusan PPN ini juga ditargetkan untuk mengakselerasi ekspor jasa. Pertumbuhan ekspor jasa hanya sekitar 9 persen per tahun dan relatif rendah di antara negara ASEAN lain, sehingga rasio ekspor jasa hanya berada di kisaran angka 2,6 persen dari produk domestik bruto.

Sektor jasa berpotensi menjadi tulang punggung pertumbuhan. Pada 2017 saja, sektor jasa tumbuh 5,68 persen, melampaui pertumbuhan nasional. Pada tahun yang sama, 60 juta orang atau hampir setengah dari jumlah total pekerja menggantungkan hidupnya di sektor jasa.

Sektor jasa juga berperan penting dalam memacu sektor ekonomi turunannya, seperti informasi teknologi dan transportasi. Artinya, sektor jasa mampu menjadi sumber pengganda ekonomi baru dalam memerangi kemiskinan.

Namun pemotongan PPN menjadi 0 persen niscaya mengurangi potensi penerimaan negara. Pos perolehan PPN dalam APBN menyumbang 45 persen dari pendapatan total perpajakan, yang hanya sedikit di bawah penerimaan PPh.

Di negara-negara berpenghasilan rendah, PPN memiliki efisiensi biaya yang paling rendah meski sangat regresif (Peralta-Alva et al, 2018). Senada dengan itu, Alavuotunki et al (2018) menyatakan bahwa pembebasan PPN membawa konsekuensi pada penerimaan negara dan ketimpangan konsumsi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Di sisi lain, pembebasan PPN diklaim sudah semestinya dilakukan pemerintah, bahkan untuk semua jenis ekspor jasa. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN atas Barang dan Jasa (yang secara hierarki berada ada di atas peraturan Menteri Keuangan) menerangkan, ketika konsumsi barang dan jasa itu berada di luar wilayah Indonesia, PPN tidak diberlakukan.

Prinsip negara tujuan yang dianut Indonesia menghendaki beban PPN menjadi tanggungan konsumen ketika jasa sudah melewati batas yurisdiksi. Alhasil, pungutan PPN 10 persen atas ekspor jasa selama ini sejatinya adalah pajak berganda.

Pajak berganda tampaknya juga terjadi pada impor jasa. Pemerintah tetap memungut PPN 10 persen atas konsumsi jasa terimpor. Padahal, negara pengekspor bisa jadi telah memungut PPN. Ketentuan ini membuat sektor jasa Indonesia menjadi kurang kompetitif di pasar global.

Dengan alur logika ini, pembebasan PPN sejatinya adalah semu. Alih-alih insentif, pembebasan PPN atas semua jenis ekspor jasa harus dianggap sebagai kebijakan permanen yang niscaya memiliki efek jangka panjang yang jauh lebih besar daripada insentif yang terkesan bersifat sementara.

Salah persepsi terhadap insentif temporer dan kebijakan permanen niscaya mengganggu kredibilitas. Reputasi bakal terkikis, tidak hanya terhadap kebijakan itu sendiri, tapi juga institusi pembuatnya. Akibatnya, berbagai kebijakan yang dikeluarkan akan menuai resistansi pasar.

Dalam skala yang lebih luas, besaran PPN bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi ekspor jasa. PPN tidak selalu berstatus sebagai determinan utama dalam menentukan keputusan investasi di sektor jasa, apalagi memecahkan masalah rendahnya pertumbuhan sektor jasa seperti saat ini.

Alhasil, utak-atik semu PPN bukan solusi yang pas ketika sehimpun faktor lain tidak mendukung. Jangan sampai masalahnya ada di unsur lain, tapi pajak dijadikan instrumen dengan dalih stimulus. Jika ini terjadi, tren pemangkasan pajak kian menjauh dari tujuan hakikinya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

4 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

18 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

19 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

19 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

20 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

26 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

45 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

54 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024