Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mimpi Punya Mobil Nasional

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Mobil pikap terparkir di halaman pabrik mobil Esemka di Sambi, Boyolali, Jawa Tengah, Senin, 22 Oktober 2018. Mobil Esemka digadang-gadang sebagai calon mobil nasional. ANTARA/Aloysius Jarot Nugroho
Mobil pikap terparkir di halaman pabrik mobil Esemka di Sambi, Boyolali, Jawa Tengah, Senin, 22 Oktober 2018. Mobil Esemka digadang-gadang sebagai calon mobil nasional. ANTARA/Aloysius Jarot Nugroho
Iklan

Tak bosan rupanya mengaduk-aduk kembali mimpi punya mobil nasional. Setelah pernah gagal total dengan proyek mobnas pada 1996, kini keinginan yang sama dicuatkan. Lima tahun lalu, calon presiden Prabowo Subianto ingin menghidupkan kembali mobil nasional yang didesain Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi: Maleo. Sekarang giliran calon wakil presiden Ma’ruf Amin meniupkan kabar serupa. Semuanya menjelang pemilu presiden.

Ma’ruf mengumumkan bahwa mobil nasional bernama Esemka, yang dulu pernah dirintis oleh Jokowi, akan diproduksi besar-besaran pada akhir Oktober ini. Esemka pertama kali dikembangkan satu dekade lalu oleh para siswa sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Klaten dan Kota Surakarta, Jawa Tengah. Produksi awal mobil ini sempat digunakan Jokowi sebagai kendaraan dinas saat masih menjabat Wali Kota Solo.

Tak ada yang salah dengan gagasan memiliki mobil nasional. Sejumlah negara punya mobnas. Tetangga dekat kita, Malaysia, sudah meluncurkan Proton. Negara-negara itu merumuskan lebih dulu kebijakan industri otomotif mereka dalam jangka panjang, membuat peta jalan menuju ke sana, mengembangkan industri komponen-termasuk pabrik baja-secara sistematis, memberi insentif pajak yang menarik, hingga menyiapkan infrastruktur penunjang.

Di sini, kebijakan mobnas terkesan merupakan aksi potong kompas. Proyek mobil Timor, yang digadang-gadang sebagai mobnas oleh pemerintah Orde Baru, tak lebih dari "nasionalisme merek". Caranya, mengimpor 100 persen mobil produksi KIA, lalu mengganti mereknya dengan merek nasional.

Kebijakan ini berbeda dengan program mobnas Korea Selatan pada 1974, yang mencanangkan kewajiban kandungan lokal mencapai 60 persen sejak awal. Juga berbeda dengan strategi India dan Malaysia yang bermitra dengan perusahaan asing. Maruti Udyog dari India berpartner dengan Suzuki, sedangkan Proton dari Malaysia mengimpor blok mesin dari Mitsubishi.

Baca Juga:

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kedua negara itu menetapkan skema bertahap yang mengurangi "pengaruh" pabrikan asing secara progresif dan menggantinya dengan hampir 100 persen komponen lokal dalam waktu yang ditetapkan. Kita tak tahu bagaimana skema peningkatan kandungan komponen lokal Esemka yang diproduksi di Boyolali, Jawa Tengah. Yang jelas, Esemka bakal menggunakan komponen yang didatangkan dari Cina secara terurai atau completely knocked-down (CKD). Pabrik Esemka tak lebih hanya menjadi tempat perakitan mobil.

Tanpa harus gembar-gembor sebagai proyek mobnas, sebenarnya PT Astra International Tbk sudah meningkatkan kandungan lokal produk mobil mereka hampir 90 persen. Mobil Grand Max, yang sudah menembus pasar Jepang, misalnya, memiliki kandungan lokal 87 persen. Rancang bangun hingga produk akhir mobil ini dibuat sendiri oleh putra Indonesia. Tanpa harus menyebut diri mobnas, mereka sudah membuktikan diri laku di pasar.

Pasarlah yang pada akhirnya akan menguji kualitas produk sebuah mobil. Maruti dan Proton sudah mengalaminya-sekalipun bangga punya mobil nasional, produk itu tak cukup laku di pasar internasional.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

20 hari lalu

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


22 hari lalu


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

28 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

32 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

47 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

48 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

15 Februari 2024

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.