Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tim hantu kandidat presiden

Oleh

image-gnews
Konferensi pers oleh 9 sekretaris jenderal Tim Kampanye Nasional (TKN) di Posko Cemara, Jakarta Pusat, pada Kamis, 27 September 2018 (Andita Rahma)
Konferensi pers oleh 9 sekretaris jenderal Tim Kampanye Nasional (TKN) di Posko Cemara, Jakarta Pusat, pada Kamis, 27 September 2018 (Andita Rahma)
Iklan

Demi demokrasi yang transparan dan akuntabel, calon presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto harus mendeklarasikan keberadaan tim kampanye siluman mereka dan mendaftarkan semua personelnya ke Komisi Pemilihan Umum. Hanya dengan cara itu, seluruh regulasi pemilihan presiden bisa diterapkan dengan kredibel dan efektif.

Tanpa deklarasi semacam itu, berbagai peraturan ideal yang digagas KPU bakal percuma. Komitmen bersama untuk menggelar kampanye damai tanpa hoaks dan disinformasi juga tak akan ada artinya. Kedua kubu pasangan calon presiden akan terus saling serang dengan kabar bohong yang disebarkan menggunakan proxy. Mereka juga bisa terus bergerilya mengumpulkan dana kampanye tanpa harus tunduk pada aturan soal jumlah maksimal sumbangan politik. Kegelapan adalah tabir yang sempurna untuk suksesnya gerilya tim siluman.

Membiarkan kampanye politik pemilihan presiden 2019 dikendalikan para operator klandestin semacam itu adalah pilihan yang berbahaya. Mereka mengotori ruang publik kita dengan berbagai informasi sampah yang sengaja didesain untuk mempengaruhi- aspek emosional warga. Ujung-ujungnya, polarisasi di masyarakat kian lebar dan bisa meletup menjadi konflik terbuka.

Pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno punya tanggung jawab moral untuk memastikan tim sukses mereka bekerja dalam terang. Mereka tak bisa berkelit dengan dalih hanya bertanggung jawab atas kegiatan tim kampanye yang resmi terdaftar di KPU. Mustahil mereka tak tahu keberadaan tim siluman di kubunya. Karena itu, kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden ini harus ikut bertanggung jawab jika ada pelanggaran hukum ataupun etik yang dilakukan tim bawah tanah mereka.

Itulah yang terjadi dalam skandal Watergate di Amerika Serikat pada Juni 1972. Lima orang yang tergabung dalam tim klandestin yang bekerja untuk Presiden Richard Nixon tertangkap basah membobol kantor partai seteru mereka, Partai Demokrat, di gedung Watergate, Washington, DC. Lewat investigasi surat kabar Washington Post dan upaya tak kenal menyerah para penegak hukum di sana, terungkap bahwa pembobolan itu adalah bagian dari operasi besar pembungkaman lawan-lawan politik Nixon yang dikendalikan tokoh-tokoh kunci di kantor kepresidenan.

Tak hanya itu, Nixon juga secara sistematis menyalahgunakan berbagai kewenangan pemerintahannya untuk kepentingan politik jangka pendek. Dia setuju menyadap komunikasi para tokoh oposisi dan memerintahkan kesalahan pajak dari lawan politiknya dipublikasikan. Kita tahu Nixon kemudian mengundurkan diri akibat skandal Watergate. Artinya, keberadaan tim siluman pun tak bisa menghilangkan alur tanggung jawab sang pucuk pimpinan.

Di Indonesia, kita masih ingat, pada hari-hari awal kampanye sudah muncul sebuah situs yang berisi kampanye hitam terhadap kehidupan pribadi calon wakil presiden Sandiaga Uno. Sampai sekarang, polisi kesulitan menemukan siapa yang sebenarnya berada di balik situs itu. Demikian juga kubu calon sekondan Jokowi, Ma’ruf Amin, yang berkali-kali diterpa isu seputar kondisi kesehatannya. Disinformasi semacam ini bakal terus merebak sampai hari pencoblosan kelak.

Badan Pengawas Pemilihan Umum sebenarnya punya daftar jenis pelanggaran pidana, administrasi, dan etik yang harus dicermati setiap peserta pemilu. Namun yurisdiksi mereka terbatas hanya pada tim resmi yang didaftarkan. Pelanggaran pemilu yang dilakukan tim bawah tanah tak bisa dikejar. Padahal tim gelap inilah yang ditengarai banyak melakukan pelanggaran.

Pada mulanya, tim kampanye tak resmi dibentuk untuk mengakomodasi berbagai kelompok dan organisasi yang ingin membantu inisiatif pemenangan kandidat jagoan mereka. Kerap dukungan ini datang dari kelompok yang secara strategis tak menguntungkan jika secara resmi diasosiasikan dengan kandidat.

Belakangan, tim siluman ini malah berfungsi untuk mengerjakan kampanye hitam yang tak bisa terang-terangan dilakukan tim resmi para kandidat. Misalnya menemukan borok tim lawan, memviralkan kesalahan yang dilakukan kandidat pesaing, dan menyebarkan misinformasi yang bisa menggerus basis pendukung lawan.

Pemilihan presiden tinggal lima bulan lagi. Waktu kampanye yang tersisa hendaknya dipakai untuk mendiskusikan kelebihan dan kelemahan para kandidat dan memprediksi masa depan Indonesia di tangan mereka. Politik tak boleh terus-menerus dikotori praktik lancung tim siluman. Badan Pengawas Pemilu harus bertindak tegas dan mengumumkan sanksi keras jika kedua kubu terbukti mempraktikkan kampanye hitam untuk memenangi pemilihan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

3 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

17 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

18 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

18 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

19 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

25 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

44 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

53 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024