Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Esensi Reforma Agraria

image-profil

image-gnews
Sejumlah petani yang tergabung dalam Serikat Tani Telukjambe Bersatu melakukan aksi kubur diri di depan Istana Merdeka, Jakarta, 28 April 2017. Dalam aksinya para petani menagih janji pemerintahan Joko Widodo terkait reforma agraria. TEMPO/Subekti
Sejumlah petani yang tergabung dalam Serikat Tani Telukjambe Bersatu melakukan aksi kubur diri di depan Istana Merdeka, Jakarta, 28 April 2017. Dalam aksinya para petani menagih janji pemerintahan Joko Widodo terkait reforma agraria. TEMPO/Subekti
Iklan

Wiko Saputra
Peneliti Auriga Nusantara

Ancaman ekonomi Indonesia telah bergeser dari isu instabilitas moneter ke isu ketimpangan ekonomi. Meskipun nilai tukar terus bergejolak, kemampuan dan kapasitas kebijakan moneter masih mumpuni untuk menjaga stabilitas ekonomi. Tapi keadaannya berbeda dengan kemampuan pemerintah mengatasi ketimpangan ekonomi yang semakin akut.

Pertumbuhan ekonomi yang stabil dalam satu dekade terakhir, yakni 5-6 persen per tahun, ternyata menghasilkan residu berupa ketimpangan. Nilai tambahnya tak menetes ke kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

Ketimpangan pengeluaran yang diukur oleh indeks gini pada 2018 sebesar 0,38. Meskipun turun dibanding 2017, yakni 0,39, angkanya jauh lebih tinggi dibanding sebelum krisis ekonomi 1998, yakni 0,33 (BPS, 2018).

Tingginya angka ketimpangan itu menunjukkan bahwa distribusi sumber-sumber ekonomi tidak merata. Salah satunya adalah penguasaan lahan. Sensus pertanian yang dilakukan oleh BPS pada 2013 menunjukkan penguasaan lahan oleh petani gurem di Indonesia hanya 0,3 hektare. Bandingkan dengan penguasaan lahan oleh perusahaan sawit, yang bahkan satu perusahaan dapat menguasai 500 ribu hektare lahan.

Ketimpangan itu juga menyeruak di sektor kehutanan. Berdasarkan catatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2018, terdapat 531 perusahaan yang menguasai 35,8 juta hektare lahan konsesi. Padahal masih terdapat 31.951 desa yang berada di kawasan hutan yang tidak jelas status lahannya.

Parahnya, mereka berdesak-desakan bercocok tanam di area yang sempit. Hasil kajian Auriga pada 2018 menunjukkan hanya 12,5 persen dari total lahan yang ada di desa di sekitar kawasan hutan yang boleh dibudidayakan secara legal oleh masyarakat.

Alih-alih mempercepat pembangunan desa lewat dana desa, mereka justru terkungkung oleh kemiskinan yang disebabkan penataan kawasan hutan yang tak ajek. Sebanyak 10,2 juta penduduk miskin hidup di dalam kawasan hutan tanpa memiliki aspek legal terhadap penguasaan lahan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tepat pada Hari Tani, 24 September lalu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Meskipun peraturan ini keluar di ujung periode pemerintahan Jokowi, ada semangat pemerintah untuk mengatasi masalah agraria yang sudah akut.

Dengan aturan itu, pemerintah menyasar redistribusi lahan seluas 8,4 juta hektare kepada masyarakat, yakni lewat pelepasan kawasan hutan untuk tanah obyek reforma agraria seluas 4,1 juta hektare dan perhutanan sosial seluas 4,3 juta hektare pada 2019. Harapannya, ketimpangan penguasaan lahan bisa diturunkan.

Meskipun demikian, esensi dari reforma agraria bukan sekadar mengurangi ketimpangan penguasaan dan kepemilikan lahan. Cakupannya jauh lebih luas dari itu, yakni menyelesaikan konflik agraria, meningkatkan ketahanan pangan, memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup, memperbaiki akses masyarakat terhadap sumber ekonomi, mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan pekerjaan, serta menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Esensi itu seharusnya mampu diejawantahkan dalam pelaksanaan program reforma agraria. Karena itu, program redistribusi lahan harus satu paket dengan program pengembangan ekonomi masyarakat, ketahanan pangan, dan kelestarian lingkungan. Kalau tidak, lahan-lahan yang sudah diredistribusikan jadi lebih cepat dikonsolidasikan lagi oleh perusahaan untuk kepentingan mereka, selain menjadi penyebab krisis pangan dan kerusakan lingkungan.

Sepantasnyalah semua elemen pembangunan harus dilibatkan dalam mencapai esensi dari reforma agraria. Semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah harus proaktif mendukung kebijakan itu. Sinergi antar-mereka harus dilakukan, misalnya melibatkan Kementerian Pertanian untuk mengisi program ketahanan pangan atau melibatkan Kementerian Desa serta Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah untuk pemberdayaan masyarakat.

Jangan lupakan peran perusahaan yang penting di dalam reforma agraria. Perusahaan harus bersinergi untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat yang menjadi subyek reforma agraria, baik lewat kemitraan maupun kerja sama pada rantai pasok, sehingga esensi pada aspek ekonominya bisa tercapai. Pada akhirnya, peraturan ini memecah kebuntuan penyelesaian masalah agraria dan ketimpangan penguasa lahan di Indonesia.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

7 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

21 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

22 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

22 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

23 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

48 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024