Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Buruh Migran dalam Empat Tahun Jokowi

image-profil

image-gnews
Sejumlah Buruh Migran Wanita berada di penampungan Tenaga Kerja Indonesia di KBRI, Kuala Lumpur, Malaysia, 30 Juni 2016. Tidak punya bekal pendidikan yang memadai, dan pengalaman yang minim, membuat Warga Indonesia kerap menjadi korban oknum untuk bisa memasuki mereka ke negara lain secara tidak sah (ilegal) untuk mengadu nasib menjadi tenaga kerja. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Sejumlah Buruh Migran Wanita berada di penampungan Tenaga Kerja Indonesia di KBRI, Kuala Lumpur, Malaysia, 30 Juni 2016. Tidak punya bekal pendidikan yang memadai, dan pengalaman yang minim, membuat Warga Indonesia kerap menjadi korban oknum untuk bisa memasuki mereka ke negara lain secara tidak sah (ilegal) untuk mengadu nasib menjadi tenaga kerja. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Iklan

Wahyu Susilo
Direktur Eksekutif Migrant CARE

Menuju tahun keempat masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, pilar regulasi perlindungan buruh migran Indonesia sudah memberikan fondasi yang kuat untuk memastikan kehadiran negara. Pilar itu adalah pembentukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Di tingkat ASEAN, selain telah meratifikasi Konvensi ASEAN untuk Melawan Perdagangan Manusia (terutama perempuan dan anak), pemerintah menjadi promotor aktif pembentukan ASEAN Consensus on Protection and Promotion The Rights of Migrant Workers yang akhirnya disepakati semua negara anggota ASEAN dan ditandatangani pada akhir November 2017.

Namun regulasi ini belum seketika mengubah watak dan paradigma tata kelola buruh migran. Paradigma ini didominasi oleh sektor swasta yang mengambil keuntungan besar dari perekrutan dan pengiriman buruh migran. Negara hanya menjadi tukang stempel tanda terima proses perekrutan dan pemberangkatan mereka.

Pada masa Jokowi, kehadiran negara baru ditandai dengan pembentukan layanan langsung, misalnya Portal Perlindungan Warga Negara Indonesia dan SMSblast serta penghapusan Terminal Khusus TKI di Bandar Udara Soekarno-Hatta. Namun penyelenggaraan tata kelola migrasi tenaga kerja yang berbasis perlindungan hak asasi dan beroperasi sebagai pelayanan publik negara masih membutuhkan waktu yang lama dan kemauan politik yang serius.

Pemerintahan Jokowi juga pernah keliru mewacanakan penghapusan buruh migran Indonesia di sektor pekerja rumah tangga atas nama martabat dan harga diri bangsa. Sesat pikir ini, selain terkonstruksi cara pandang patriarkis yang meremehkan pekerjaan di sektor domestik, dianggap menghalangi hak perempuan untuk bekerja dan bermigrasi. Penghentian permanen penempatan buruh migran di sektor pekerja rumah tangga ke Timur Tengah sejak 2015 malah memunculkan fenomena penempatan non-prosedur yang rentan akan praktik perdagangan manusia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam laporan kinerja empat tahun pemerintahan Jokowi, salah satu ukuran keberhasilannya adalah pembebasan 443 buruh migran dari ancaman hukuman mati. Keberhasilan ini tentu patut diapresiasi, tapi Indonesia menghadapi dilema dalam diplomasi pembebasan buruh migran dari hukuman mati karena pemerintahan Jokowi sendiri masih menerapkan hukuman mati dalam hukum pidananya. Seharusnya Indonesia memiliki peta jalan penghapusan hukuman mati.

Hal positif yang terjadi pada masa pemerintahan Jokowi adalah munculnya inisiatif perlindungan buruh migran di tingkat lokal, dari kabupaten/kota hingga desa. Namun, hingga saat ini, inisiatif itu belum mendapat respons yang signifikan dari pemerintah pusat. Rencana Kementerian Ketenagakerjaan membuka penempatan TKI ke Timur Tengah melalui Mekanisme Satu Kanal memperlihatkan masih kuatnya kecenderungan monopoli penempatan melalui perusahaan pengerah swasta yang terbukti ugal-ugalan dalam menjalankan usahanya.

Inisiatif Migrant Care yang mendorong adanya Desa Peduli Buruh Migran dan direplikasi Kementerian melalui Desa Migran Produktif merupakan hal yang menggembirakan. Tapi langkah replikasi ini patut dipertanyakan kesinambungannya karena sifatnya masih pilot project dan belum masuk nomenklatur penganggaran rutin di APBN.

Yang terakhir, pemerintahan Presiden Jokowi terlihat tidak terlalu aktif dalam mensinergikan agenda perlindungan buruh migran Indonesia dalam forum-forum multilateral. Pada September 2017, Indonesia memang memberikan laporan perdana sebagai negara pihak Konvensi Perlindungan Buruh Migran, tapi Indonesia tidak masuk inisiatif-inisiatif berikutnya, seperti A Call to Action to End Forced Labour, Modern Slavery, and Human Trafficking yang diajukan oleh Inggris dan didukung 61 negara. Terakhir, di dalam Annual Meeting IMF-World Bank di Bali yang lalu, agenda yang terkait dengan tata kelola remitansi yang menjadi perhatian lembaga keuangan internasional ini juga tidak dibicarakan secara signifikan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

7 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

20 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

21 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

22 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

23 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

47 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024