PEMBUNUHAN wartawan senior Arab Saudi, Jamal Khashoggi, merupakan kejahatan keji dan terencana yang harus diusut tuntas hingga ke dalang utamanya. Pengusutannya tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada otoritas Saudi karena kasus tersebut menyeret nama Putra Mahkota Mohammed bin Salman. Saudi selayaknya menggandeng pemerintah Turki karena peristiwa pembunuhan terjadi di konsulat negara itu di Istanbul.
Komunitas internasional harus memastikan pengusutan kasus ini berjalan transparan. Sejak awal, Saudi terkesan menutupi peristiwa tersebut. Belakangan, menurut sejumlah media pendukung pemerintah Turki, Pangeran Salman diduga mengetahui operasi pembunuhan kolumnis The Washington Post ini.
Indikasinya, antara lain, tujuh di antara 15 eksekutor pembunuhan adalah pengawal pribadi Pangeran Salman. Pada hari pembunuhan, 2 Oktober, pejabat keamanan pemerintah Turki membocorkan ke media lokal tentang adanya panggilan telepon dari Konsulat Saudi di Turki sebanyak tujuh kali ke kantor Pangeran Salman. Wakil Kepala Badan Intelijen Saudi Ahmed al-Assiri, yang disebut merekrut 15 eksekutor pembunuhan Khashoggi, juga dikenal sebagai orang dekat sang pangeran.
Pembunuhan ini diduga berkaitan dengan sikap kritis Khashoggi terhadap kerajaan, khususnya Pangeran Salman, yang sehari-hari menyelenggarakan pemerintahan. Khashoggi memang bersikap kritis terhadap kerajaan. Ia juga vokal mendukung demokrasi di negara petrodolar tersebut. Bekas editor harian reformis Saudi, Al-Watan, ini beberapa kali mengkritik tindakan Pangeran Salman yang getol menangkapi siapa saja yang tak sepaham dengan kebijakannya.
Insiden ini menambah panjang daftar kekerasan terhadap jurnalis di Saudi sejak Salman menjadi putra mahkota pada 2017. Data terbaru dari Reporter tanpa Batas (RSF) menunjukkan, pada 2018, ada 25-30 jurnalis profesional dan nonprofesional yang kini berada di tahanan. Tindakan pemerintah Saudi ini jelas menginjak-injak kebebasan pers dan kebebasan berpendapat, hak dasar yang diakui secara universal.
Pengusutan kasus Khashoggi menjadi pertaruhan citra Saudi di mata internasional. Opsi pembentukan komite independen dan menggandeng Turki adalah pilihan terbaik bagi Saudi agar pengusutan kasus transparan dan obyektif. Tak sedikit pengusutan kasus pembunuhan jurnalis dan aktivis di negara lain yang diduga melibatkan penguasa dan orang-orang dekatnya tak tuntas ketika hanya ditangani otoritas setempat.
Presiden Joko Widodo ikut memberi pernyataan yang meminta supaya kasus Khashoggi diusut tuntas. Padahal, di Indonesia, ada kasus aktivis hak asasi manusia, Munir Said Thalib, yang belum tuntas menyeret dalangnya. Seharusnya pernyataan Presiden juga dialamatkan kepada pengusutan kasus Munir. Sudah empat tahun berkuasa, Jokowi tak kunjung menunaikan janjinya menuntaskan kasus Munir. Bahkan pemerintah terkesan enggan mengabulkan tuntutan publik agar mengumumkan temuan Tim Pencari Fakta perkara pembunuhan Munir.
