Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mengakhiri Polemik Beras

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Presiden Joko Widodo melakukan pengecekan saat melepas pengiriman hibah 5.000 ton beras kepada Pemerintah Sri Lanka di gudang beras Bulog, Jakarta, 14 Februari 2017. Sri Lanka tengah mengalami kekeringan sehingga sulit untuk memproduksi pangan. TEMPO/Subekti.
Presiden Joko Widodo melakukan pengecekan saat melepas pengiriman hibah 5.000 ton beras kepada Pemerintah Sri Lanka di gudang beras Bulog, Jakarta, 14 Februari 2017. Sri Lanka tengah mengalami kekeringan sehingga sulit untuk memproduksi pangan. TEMPO/Subekti.
Iklan

Langkah pemerintah memperbaiki data produksi beras nasional patut diapresiasi. Penghitungan terbaru oleh Badan Pusat Statistik semestinya mengakhiri polemik beras. Data ini bisa dijadikan dasar perlu-tidaknya mengimpor beras, tanpa harus mengundang perdebatan yang memalukan di kalangan pejabat.

Dibeberkan dalam rapat terbatas yang dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla, Senin lalu, hasil penghitungan BPS itu memperlihatkan bahwa data produksi beras selama ini kurang akurat. BPS menghitung produksi beras nasional hanya 32,42 juta ton pada 2018, jauh di bawah prediksi Kementerian Pertanian yang memperkirakan produksi beras mencapai 46,5 juta ton.

Data Kementerian Pertanian meleset karena hanya didasarkan pada luas sawah. Jusuf Kalla pun mengakui bahwa data produksi beras tak pernah akurat sejak 20 tahun lalu. Adapun metode yang dipakai sekarang lebih canggih. Penghitungannya melalui beberapa tahap, dari menghitung luas baku sawah nasional, luas panen, hingga mengkonversi gabah kering menjadi beras.

Selain BPS, penghitungan itu melibatkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Informasi Geospasial, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, serta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Kali ini Kementerian Pertanian tak masuk dalam tim.

Tak dilibatkannya Kementerian Pertanian sudah tepat agar tidak menimbulkan konflik kepentingan. Kementerian ini sebaiknya pula berkonsentrasi melakukan intensifikasi dan efisiensi produksi beras ketimbang memperluas sawah secara membabi-buta. Pemerintah juga tidak perlu menargetkan swasembada beras jika keinginan ini memang tak masuk akal.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Berdasarkan data yang baru itu, sebetulnya produksi beras nasional masih surplus 2,85 juta ton pada tahun ini. Asumsinya, konsumsi beras masyarakat kita 29,57 juta ton per tahun. Angka surplus yang kecil itu lebih masuk akal. Jika menggunakan hitungan Kementerian Pertanian, surplusnya amatlah besar. Hal ini tidak sesuai dengan fakta bahwa harga beras di pasar sering naik akibat pasokan berkurang, bahkan perlu mengimpor.

Metode penghitungan terbaru itu hendaknya dibakukan dan menjadi dasar kebijakan pemerintah dalam menjaga produksi beras dalam negeri. Data produksi beras itu perlu diperbarui secara berkala dan dijadikan pertimbangan pula dalam mengimpor beras. Selama ini kebijakan mengimpor beras yang dilakukan Kementerian Perdagangan selalu mengundang keributan. Penyebabnya, antara lain, Kementerian Pertanian meyakini hasil produksi beras nasional melimpah-ruah.

Pemerintah tidak perlu mati-matian mengejar swasembada beras bila “kebanggaan semu” ini sulit dicapai. Impor beras pun tak jadi masalah asalkan dilakukan secara transparan dan semata-mata bertujuan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok ini. (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

7 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

21 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

22 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

22 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

23 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

48 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024