Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tak Usai Konflik Sampah

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Pekerja melihat kondisi truk sampah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dihibahkan Pemerintah Kota Bekasi di Bekasi, 20 November 2015. Sebanyak 20 truk sampah yang dihibahkan untuk Pemkot Bekasi merupakan upaya mengatasi permasalahan pengangkutan sampah dengan armada yang memadai. ANTARA/Risky Andrianto
Pekerja melihat kondisi truk sampah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dihibahkan Pemerintah Kota Bekasi di Bekasi, 20 November 2015. Sebanyak 20 truk sampah yang dihibahkan untuk Pemkot Bekasi merupakan upaya mengatasi permasalahan pengangkutan sampah dengan armada yang memadai. ANTARA/Risky Andrianto
Iklan

Perselisihan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi perihal sampah seolah-olah tak ada habisnya. Rezim berganti-ganti, dan masalah ini selalu saja berulang. Sayangnya, konflik di antara dua pemerintah wilayah ini tak pernah dijadikan momentum buat menangani persoalan sampah secara komprehensif.

Persoalan ini mencuat kembali sejak pekan lalu. Petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi mencegat 51 truk pengangkut sampah yang sedang menuju Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantargebang. "Solusi" yang dikeluarkan untuk mengatasi hal ini hanya berjangka pendek: pembatasan jam operasional truk.

Pangkal penahanan truk yang kemudian diselesaikan dengan pembatasan jam operasional itu tak jauh-jauh amat: duit. Pemerintah Bekasi menuding DKI belum menggelontorkan Rp 2,09 triliun untuk membangun jalan menuju Bantargebang sesuai dengan perjanjian. Menurut pemerintah Bekasi, DKI juga baru membayar dana kompensasi Rp 194 miliar-ini pun masih diperdebatkan kebenarannya.

Konflik yang sama terjadi tiga tahun lalu. Penyebabnya pun soal kompensasi yang dianggap belum selesai. Ketika itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi bahkan hendak memanggil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Pemanggilan ini membuat berang Basuki, yang menganggap Dewan tak berwenang memanggil kepala daerah lain-apalagi pada level yang lebih tinggi. Rame-rame ini pun menguap begitu saja setelah kompensasi dibayarkan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bagaimanapun, Jakarta memang masih bergantung pada Bantargebang untuk membuang sampah sekitar 6.500 ton per hari. Jakarta terlambat mengikuti pengelolaan sampah modern seperti yang dilakukan di kota-kota besar di negara maju. Pembuatan empat tempat pengolahan sampah terpadu atau intermediate treatment facility yang telah direncanakan sejak 2006 tak kunjung terealisasi. Mei lalu, Gubernur Anies Baswedan mencanangkan pembangunan proyek ini di Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Namun pembuatan fasilitas yang akan mengolah sampah menjadi energi listrik ini jelas memerlukan waktu.

Pemerintah DKI menyatakan masih menunggu hasil laporan analisis mengenai dampak lingkungan yang direncanakan rampung pada November 2018. Kalau semua persyaratan dipenuhi, proyek senilai US$ 300 juta yang digarap PT Jakarta Propertindo dan Fortum-perusahaan asal Finlandia-ini baru akan memasuki masa konstruksi sebulan kemudian. Tak ada jalan lain, eksekusi proyek ini seharusnya dipantau agar bisa selesai sesuai dengan target. Hingga proyek ini selesai, Ibu Kota masih akan bergantung pada Bantargebang. Apalagi Jakarta memerlukan setidaknya tiga fasilitas serupa untuk mengolah semua sampah yang dihasilkan warganya.

Sudah semestinya pemerintah DKI duduk bersama dengan pemerintah Bekasi untuk menyelesaikan hal-hal yang menjadi ganjalan dalam lalu lintas kendaraan pengangkut sampah ini. Gubernur Anies Baswedan dan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi perlu berkomunikasi langsung dan tidak berperang kata-kata di media massa.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

10 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

24 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

25 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

25 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

26 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

32 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

50 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024