Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Perlunya Pengaturan Uang digital

Oleh

image-gnews
Petugas memperlihatkan e-money  di gerbang pintu tol Jagorawi Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (16/10/2017). Sebanyak 1,5 juta uang elektronik (e-money) akan dibagikan gratis mulai 16 Oktober hingga 31 Oktober 2017. Masyarakat cukup membayar saldonya saja. Pembebasan biaya kartu ini bertujuan untuk meningkatkan penetrasi pembayaran nontunai di gerbang tol sampai 100 persen. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
Petugas memperlihatkan e-money di gerbang pintu tol Jagorawi Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (16/10/2017). Sebanyak 1,5 juta uang elektronik (e-money) akan dibagikan gratis mulai 16 Oktober hingga 31 Oktober 2017. Masyarakat cukup membayar saldonya saja. Pembebasan biaya kartu ini bertujuan untuk meningkatkan penetrasi pembayaran nontunai di gerbang tol sampai 100 persen. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
Iklan

Pesatnya perkembangan keuangan digital di negeri ini masih menyimpan persoalan besar. Bank Indonesia seharusnya mempercepat langkah dalam mengintegrasikan seluruh penyelenggaraan uang elektronik ke dalam sistem Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Terobosan diperlukan, tak hanya untuk peningkatan perlindungan konsumen, tapi juga buat keamanan nasional.

BI mencatat nilai transaksi uang elektronik hingga September lalu mencapai Rp 31,67 triliun, empat kali lipat dibanding periode yang sama tahun lalu. Perputaran dananya memang belum bisa dibandingkan dengan nilai transaksi via kartu anjungan tunai mandiri, yang hingga bulan lalu Rp 5.081 triliun. Tapi lonjakan penggunaan e-money tahun ini, sebanyak 1,99 miliar transaksi, hanya separuh dari aktivitas di ATM yang dikuasai perbankan.

Uang elektronik menawarkan kemudahan dan kecepatan transaksi bagi pengguna. Pengembangan teknologi berbasis server, yang melahirkan kanal dompet digital (e-wallet) dan pembayaran via quick response code (QR code), diyakini juga akan menjadi peluru baru menciptakan layanan finansial yang mampu menjangkau semua kalangan (inklusif).

Data terbaru dari Laporan Digital Global 2018 menambah optimisme mewujudkan masyarakat nontunai yang digulirkan BI lima tahun lalu. Riset yang dirilis Hootsuite dan We Are Social, Januari lalu, menunjukkan kepemilikan telepon seluler di Indonesia telah melampaui 177 juta pengguna atau 69 persen dari total populasi. Sebanyak 100 juta pengguna di antaranya mengakses Internet lewat ponsel pintar-terbesar keempat di dunia, setelah Cina, India, dan Amerika. Pembayaran menggunakan gawai berpeluang besar menjadi pilihan utama konsumen di masa depan.

Perkembangan ekonomi digital nyatanya lebih dari urusan mencari untung dari jasa layanan pembayaran. Pengumpulan data jumbo merupakan misi utama bisnis ini. Seperti produk digital lain, akun uang elektronik tak hanya berisi catatan aliran dana, tapi juga data diri hingga kebiasaan pengguna. Semuanya bisa dianalisis untuk beragam kepentingan bisnis yang lebih besar.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Itu sebabnya BI tak boleh terlambat menjamin keamanan dana dan data pengguna. Dari segi regulasi, penerbitan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik patut diapresiasi. Terbit Mei lalu, aturan baru ini, misalnya, mewajibkan penerbit e-money menempatkan dana mengendap hasil penjualan dan isi ulang ke giro bank, surat berharga negara, atau sertifikat Bank Indonesia. Bank sentral juga membatasi kepemilikan asing sebesar 49 persen di lembaga keuangan digital.

Masalahnya, regulasi tersebut hingga kini belum diikuti kepastian tentang standar sistem dan infrastruktur, seperti tentang QR code, yang sebenarnya telah dibahas dan diuji coba sejak awal tahun. Padahal standardisasi sistem merupakan syarat untuk menerapkan PBI 20/6/2018, yang juga mengamanatkan setiap penyelenggara pembayaran elektronik terhubung dan terkoneksi dengan GPN.

Integrasi sistem dan infrastruktur pembayaran elektronik harus segera dilakukan di tengah tingginya potensi penyelewengan data, serangan cyber, serta risiko gangguan bencana alam. BI perlu mempertimbangkan cara India dan Singapura, yang mendirikan konsorsium bersama pelaku industri untuk memastikan interkoneksi pembayaran elektronik.

BI, sebagai otoritas moneter dan sistem pembayaran, mesti tegas mengintervensi industri yang telanjur membangun sistem dan instrumen berbeda-beda. Bank sentral perlu menciptakan kesetaraan aturan permainan di antara pelaku usaha. Sebagai regulator, bank sentral tak boleh ketinggalan dari perkembangan sistem pembayaran digital yang mahacepat.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

7 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

21 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

22 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

22 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

23 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

48 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024