Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Percepat Pemilu Elektronik

Oleh

image-gnews
Ilustrasi pemilu. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Ilustrasi pemilu. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Iklan

SUDAH saatnya sistem pemilihan umum kita dibuat lebih murah buat partai politik peserta dan para calon anggota badan legislatif. Selama ini peserta pemilu harus mengais fulus dari berbagai sumber untuk membiayai aneka rupa keperluan. Kebutuhan yang paling vital tapi tergolong paling mahal adalah membayar honor saksi partai.

Kisruh soal ini merebak pekan lalu, ketika terungkap bahwa Partai Persatuan Pembangunan mewajibkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang mendapat nomor urut 1 menyetor uang Rp 500 juta. Dana ini bakal dialokasikan untuk membayar tak kurang dari 800 ribu saksi partai yang ditugasi mengawal suara PPP di setiap tempat pemungutan suara (TPS) pada April 2019. Total dana yang dibutuhkan partai adalah Rp 241,5 miliar.

Fenomena semacam ini tentu bukan monopoli PPP saja. Semua partai politik peserta pemilu mewajibkan calon legislatornya urunan membayar honor saksi. Bahkan, selain membantu biaya saksi dari partai, para calon legislator kerap mengerahkan saksi sendiri untuk mengamankan perolehan suara. Praktik semacam ini jelas butuh biaya tak sedikit.

Biang masalahnya ada pada panjangnya proses rekapitulasi suara dalam pemilu kita, yang mencapai 35 hari. Suara dihitung sejak TPS, lalu direkapitulasi di kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. Pengalaman di masa lalu menunjukkan panjangnya proses ini membuka peluang penggelembungan dan jual-beli suara. Karena itu, setiap calon legislator merasa perlu menurunkan saksi agar suaranya tidak "dicuri".

Pemilihan umum secara elektronik bisa memecahkan masalah tersebut. Pencoblosan hingga rekapitulasi suara dengan komputer adalah pilihan inovatif yang sudah saatnya dikaji serius. Dengan sistem ini, peserta pemilu tak perlu membayar ratusan miliar rupiah biaya saksi. Rekapitulasi suara bisa dikontrol dari layar telepon pintar. Biaya besar memang dibutuhkan di awal untuk investasi peralatan, tapi setelah itu akan menurun drastis.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Apalagi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sudah lama mengembangkan teknologi e-voting. Diuji pertama kali pada 2008, dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Jembrana, Bali, terakhir teknologi ini dipakai dalam pemilihan kepala desa serentak di 172 desa di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, pada September 2018. Evaluasi menunjukkan akurasi sistem mencapai 100 persen. Tingkat kesalahan nol persen.

Banyak negara di dunia sudah menggunakan teknologi pemilu elektronik dengan hasil memuaskan. Selain lebih murah dan cepat, proses autentifikasi pemilih akurat. Mesin bisa memastikan hanya warga yang berhak memilih yang dapat mengakses dan memberikan suara. Teknologi juga menyederhanakan cara memilih sehingga kesalahan pencoblosan bisa dikurangi dengan drastis.

Sayangnya, proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), yang dicanangkan pemerintah sejak sepuluh tahun lalu, kini porak-poranda akibat korupsi. Akibatnya, sistem administrasi kependudukan dengan nomor identitas tunggal sampai sekarang belum juga tuntas. Padahal implementasi pemilu elektronik tak bisa dilakukan tanpa sistem ini. Karena itu, Kementerian Dalam Negeri harus berkomitmen untuk segera menyelesaikan proyek penting ini, tentu kali ini tanpa korupsi.

Dengan pemilu elektronik yang berbiaya murah, para calon legislator dan partai politik bisa berkonsentrasi menawarkan gagasan dan program kerja yang paling cocok untuk pemilih. Mereka tak perlu sibuk mencari bohir atau pinjam duit kanan-kiri. Harapannya, jika kelak terpilih, mereka pun jadi kebal dari godaan menilap anggaran.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

17 jam lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

14 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

15 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

15 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

16 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

22 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

41 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

50 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024