Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Suap Bupati dan Kejahatan Korporasi

Oleh

image-gnews
Foto aerial pembangunan gedung-gedung apartemen di kawasan Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 16 Oktober 2018. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Foto aerial pembangunan gedung-gedung apartemen di kawasan Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 16 Oktober 2018. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Iklan

MEIKARTA adalah kawasan yang dibangun di atas prinsip akal-akalan. Diniatkan menjadi kota mandiri dan modern, megaproyek hunian di Cikarang, Kabupaten Bekasi, ini ternyata tak semulus dan seindah tayangan iklannya. Di tengah urusan bisnis yang membelit, Meikarta kini dihantam masalah lebih besar: skandal suap yang memalukan.

Para konsumen-dijanjikan mendapat hunian nyaman, murah, dan menguntungkan-bisa gigit jari. Di lapangan, pembangunan kota ini tidak seperti yang digembar-gemborkan. Proyek senilai ratusan triliun rupiah yang dikelola Lippo Group ini sempat terhambat urusan pendanaan. Serah-terima kunci apartemen yang dijanjikan paling lambat Februari tahun depan besar kemungkinan sulit kesampaian.

Masalah Meikarta makin pelik setelah pekan lalu Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro bersama tiga anak buahnya. Mereka dituding menyuap Bupati Bekasi Neneng Hasanah dan empat pejabat penting di kabupaten itu. Rasuah sebesar Rp 7 miliar-dari komitmen Rp 13 miliar-diberikan sebagai imbalan atas pengurusan sejumlah izin Meikarta.

Uang pelicin diduga diberikan antara lain buat memuluskan izin mendirikan bangunan (IMB) untuk 53 tower di atas lahan 84,6 hektare. KPK juga menduga besel berkaitan dengan keluarnya izin penggunaan ratusan hektare lahan untuk sejumlah proyek lain. Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum memberikan izin penggunaan lahan untuk pengembangan itu karena tidak diperuntukkan bagi lokasi perumahan.

Skandal suap Meikarta memperlihatkan dua sisi buruk sekaligus: pejabat daerah yang korup dan perilaku pengusaha yang menghalalkan segala cara. Proses perizinan proyek itu pun serampangan. Proyek Meikarta disetujui dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi yang membahas rencana detail tata ruang kabupaten itu. Dua hari setelah rapat paripurna, Lippo Cikarang langsung mendapat izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT) seluas 84,6 hektare dari pengajuan awalnya seluas 164 hektare.

Izin itu dikeluarkan untuk membangun apartemen, pusat belanja, rumah sakit, sekolah, hotel, perumahan, dan perkantoran. Pelanggaran terjadi karena IPPT seharusnya tak dikeluarkan sebelum Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Bekasi selesai dibahas dan disetujui Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Lippo Group kemudian besar-besaran memasarkan Meikarta kendati proyek ini belum memiliki IMB dan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan. Calon penghuni cukup membayar uang pemesanan Rp 2 juta per unit. Alih-alih berhati-hati, pemerintah pusat malah memberikan lampu hijau. Upacara penyelesaian konstruksi (topping off) salah satu tower apartemen dihadiri Luhut Binsar Pandjaitan pada Oktober tahun lalu-urusan yang sebetulnya berada di luar bidang kerja Luhut sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman.

Kini pemerintah harus memikirkan nasib konsumen jika megaproyek itu akhirnya mangkrak. Selama ini, konsumen apartemen dalam posisi yang lemah jika pengembang pailit atau proyek terhenti. Padahal Meikarta sudah mengeruk banyak duit dari para pembeli. Sampai akhir 2017, 150 ribu unit apartemen terjual dengan dana terkumpul mencapai Rp 7,5 triliun. Tiga bulan kemudian, ada tambahan hasil penjualan hingga Rp 1,95 triliun.

Penyidik KPK tak boleh ragu mengusut tuntas suap Meikarta dan, jika perlu, menggunakan delik kejahatan korporasi. Subyek hukum korupsi bukan hanya orang, melainkan juga badan hukum atau korporasi. Artinya, pengurus perusahaan yang terbukti korup dapat dipidana. Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan Peraturan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. Sesuai dengan aturan ini, sebuah perusahaan dapat dijerat pasal tindak pidana jika mendapat keuntungan, membiarkan terjadi, dan tidak mencegah suatu tindak pidana.

Meringkus korporasi nakal pun sudah ada presedennya. Pada 2010, kejaksaan menjerat PT Giri Jaladhi Wana, yang terlibat korupsi pengelolaan Pasar Sentra Antasari, Banjarmasin. Pengadilan menyatakan PT Giri terbukti melakukan korupsi. Pengadilan pun menjatuhkan hukuman denda Rp 1,3 miliar dan penutupan perusahaan itu selama enam bulan.

Komisi antikorupsi perlu menyibak semua sisi gelap kasus suap Meikarta agar kejahatan serupa tak terulang. Membangun megaproyek seharusnya tidak dengan menghalalkan segala cara dan merugikan konsumen.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

6 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

20 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

21 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

21 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

22 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

28 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

47 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

56 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024